web analytics

Beli Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Kena Pajak Mulai 1 Februari

clockJumat, 29 Januari 2021 17:03 WIB
Bisnis - Finansial, Beli Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik Kena Pajak Mulai 1 Februari, Pajak Pulsa,Pajak Token Listrik,Kementerian Keuangan (Kemenkeu),Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penghasilan (PPh)

Warga mengisi token listrik. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 Februari 2021.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.

“Kegiatan pemungutan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," demikian bunyi PMK Nomor 6/PMK.03/2021 itu seperti dikutip di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan pada 22 Januari 2021.

Pertimbangan lain dalam menerapkan regulasi baru itu adalah untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

Penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk voucer fisik atau elektronik oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga dikenai PPN.

PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi.

Kemudian, penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan secara langsug dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya.

Dalam pasal 4 ayat 4 disebutkan pemungutan PPN sesuai contoh yang tercantum pada lampiran dalam PMK itu yakni sebesar 10 persen.

Sementara itu, terkait penghitungan dan pemungutan PPh atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh pasal 22, dipungut PPh pasal 22.

Pemungut PPh melakukan pemungutan sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada distribusi tingkat selanjutnya atau harga jual atas penjualan kepada pelanggan secara langsung.

Apabila wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 lebih tinggi 100 persen dari tarif 0,5 persen.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Raih Penghargaan CEO Terbaik BPD di Indon...

Finansial Jumat, 23 Juli 2021 | 18:34 WIB

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) Yuddy Renaldi berhasil meraih predikat “I...

Bisnis - Finansial, Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Raih Penghargaan CEO Terbaik BPD di Indonesia, bank bjb,Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi,CEO Terbaik BPD

Harga Emas Antam Bandung 23 Juli 2021 Stagnan

Finansial Jumat, 23 Juli 2021 | 11:41 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp946.000 per gram pada Jumat, 23 Juli 2021 sama dengan har...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung 23 Juli 2021 Stagnan, Harga emas Antam hari ini,Harga emas Antam,emas antam,Emas Antam Hari Ini,Harga Emas,Harga Emas Hari ini

Bincang Jumat Bisnis bank bjb Beberkan Tips Pengajuan Sertifikasi Hala...

Finansial Kamis, 22 Juli 2021 | 11:59 WIB

Label halal pada sebuah produk bukan hanya sekedar soal kepatuhan pada aturan, lebih dari itu, label halal memiliki peng...

Bisnis - Finansial, Bincang Jumat Bisnis bank bjb Beberkan Tips Pengajuan Sertifikasi Halal, bincang bisnis,Bincang Bisnis bank bjb,bank bjb,bisnis halal

Harga Emas Antam Bandung 22 Juli 2021 Rp946.000

Finansial Kamis, 22 Juli 2021 | 11:50 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp946.000 per gram pada Kamis, 22 Juli 2021, atau turun Rp...

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung 22 Juli 2021 Rp946.000, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,emas antam,Emas Antam Hari Ini,Harga Emas,Harga Emas Hari ini

Cara Mudah Download Video TikTok Tanpa Watermark di SnapTik.App

Finansial Rabu, 21 Juli 2021 | 13:46 WIB

Mengunduh atau download video TikTok tanpa watermark bisa dilakukan dengan mudah melalui SnapTik.App. Anda tidak perlu m...

Bisnis - Finansial, Cara Mudah Download Video TikTok Tanpa Watermark di SnapTik.App, cara menghilangkan watermark video TikTok,Download video tiktok tanpa watermark,video TikTok tanpa watermark,menghilangkan watermark TikTok,cara download video TikTok tanpa watermark,SnapTik.app

Harga Emas Antam Bandung 21 Juli 2021 Rp947.000

Finansial Rabu, 21 Juli 2021 | 12:36 WIB

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp947.000 per gram pada Rabu, 21 Juli 2021, atau turun Rp3....

Bisnis - Finansial, Harga Emas Antam Bandung 21 Juli 2021 Rp947.000, Harga emas Antam,Harga emas Antam hari ini,emas antam,Emas Antam Hari Ini,Harga Emas,Harga Emas Hari ini

BI Jabar Gelar Road To Fesyar 2021 Jawa Barat

Finansial Rabu, 21 Juli 2021 | 12:01 WIB

Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menyelenggarakan rangkaian Road To Fesyar (RTF) 2021 Jabar dengan disaksikan para a...

Bisnis - Finansial, BI Jabar Gelar Road To Fesyar 2021 Jawa Barat, Road To Fesyar 2021 Jawa Barat,Kepala Perwakilan BI Jabar Herawanto,Kpw BI Jabar,Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat

Jika PPKM Diperpanjang, Pengusaha Bakal Hadapi Kondisi yang Sangat Ber...

Finansial Selasa, 20 Juli 2021 | 18:00 WIB

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengatakan pengusaha akan mengha...

Bisnis - Finansial, Jika PPKM Diperpanjang, Pengusaha Bakal Hadapi Kondisi yang Sangat Berat , PPKM Darurat,PPKM Darurat Diperpanjang,Wacana Perpanjangan PPKM Darurat,Pengusaha

artikel terkait

dewanpers
arrow-up