web analytics
  

Buka Wacana Karantina Mikro, Pemerintah Dinilai Makin Tidak Jelas dalam Penanganan Covid-19

Kamis, 28 Januari 2021 08:11 WIB
Umum - Nasional, Buka Wacana Karantina Mikro, Pemerintah Dinilai Makin Tidak Jelas dalam Penanganan Covid-19, psbb,PPKM,Karantina,COVID-19

Warga terkena razia dalam kegiatan operasi. (Ayobandung.com)

AYOBANDUNG.COM--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, langkah tersebut adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW.

"Perkembangan kasus kami evaluasi dan tentu saja ini memerlukan langkah khusus yang berbeda dari yang selama ini telah dilakukan. Salah satu langkah khusus yang diminta Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 sekarang ini adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW," katanya dilansir Republika, Rabu (27/1).

Kemudian, ia melanjutkan karantina terbatas rencananya akan dilakukan untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah. Karantina dilakukan dengan memisahkan masyarakat yang positif Covid-19 dengan dilakukan isolasi mandiri atau isolasi kolektif.

"Untuk teknisnya kami akan terus atur. Dan sebetulnya Presiden sudah memesan agar sungguh-sungguh diterapkan karantina terbatas, kemudian isolasi mandiri. Kalau tidak memungkinkan, nantinya akan dilakukan isolasi kolektif secara terpusat," kata dia.

Selain itu, tambah dia, terdapat langkah lain yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yaitu pengalokasian tempat tidur untuk pasien Covid-19. Menurutnya, selama ini mayoritas rumah sakit masih belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatan untuk pasien Covid-19.

"Yang sudah dilakukan Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) itu adalah memberikan edaran ke RS agar melonggarkan alokasi tempat tidur untuk pengidap Covid-19. Sebab, ternyata sebagian besar RS termasuk RS pemerintah baru di bawah 15 persen menyediakan tempat tidur untuk pasien Covid-19. Maka dari itu, sudah ada edaran Menkes, tinggal bagaimana ditegakkan," kata dia.

Wakil Ketua Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. "Kami berusaha untuk melakukan tracing, tracking dan testing serta pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang Covid-19. Jangan lupa terapkan 3M juga ya," kata dia.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menanggapi rencana karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW. Menurutnya, hal tersebut sudah telat dilakukan untuk di Pulau Jawa.

"Saya sudah mengusulkan karantina wilayah terbatas dari April 2020. Lalu, baru diterapkan sekarang ketika masalah kasus Covid-19 sudah besar. Ya ini sudah telat kalau diterapkan di Pulau Jawa," katanya saat dihubungi Republika.

Kemudian, ia melanjutkan jika memang rencana karantina wilayah terbatas ini akan dilakukan, hal ini bisa diterapkan di beberapa daerah luar Jawa. Tapi penerapan ini harus dilakukan secara cepat sebelum kasus Covid-19 semakin bertambah.

"Untuk di Pulau Jawa harus dilakukan PSBB. Kalau mau bertahap dulu bisa dengan PSBB di DKI Jakarta dulu baru di daerah lainnya. Hal ini berdasarkan regulasi ya bukan PSBB modifikasi," kata dia.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani mengatakan aturan karantina wilayah terbatas harus dipertimbangkan secara matang agar tepat sasaran dan terimplementasi secara maksimal. "Sangat bisa dilakukan hal tersebut. Tapi sekali lagi tentu yang harus dipikirkan teknis karantina wilayah seperti apa dan bagaimana solusi pemerintah dari konsekuensi yang akan ditimbulkan," kata dia.

Sedangkan Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai wacana pemerintah itu tidak jelas. "Saya tidak tahu maksud karantina wilayah terbatas itu apa? Disebut terbatas itu di mana? Wilayah mana yang akan dikarantina? Apa bedanya dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)? Tujuannya apa? Bagaimana prosedurnya?" katanya.

Sebab, dia menambahkan, karantina wilayah jika merujuk undang-undang (UU) Karantina adalah lockdown total, artinya pemerintah yang menanggung kehidupan hingga makanan masyarakatnya. Ia menyontohkan wilayah yang menerapkan karantina wilayah seperti di Wuhan, China, yang benar-benar menutup kotanya beberapa waktu lalu.

Namun, dia melanjutkan, jika maksud karantina wilayah terbatas adalah jika ada warga yang positif Covid-19 dikarantina dan diisolasi, tempat itu kini telah tersedia dan tersebar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, hotel, bahkan wisma haji.

"Lalu apa yang baru? Makanya saya tidak mengerti apa maksud pemerintah akan melakukan karantina wilayah terbatas itu apa, harus jelas dulu. Semua harus punya perencanaan dan tertata, ada target dan tujuannya," katanya.

 

 

 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: A. Dadan Muhanda

terbaru

Vaksinasi Nasional Ditargetkan Selesai Akhir Tahun

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 14:07 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menargetkan program vaksinasi nasi...

Umum - Nasional, Vaksinasi Nasional Ditargetkan Selesai Akhir Tahun, Target Vaksinasi Nasional,vaksinasi nasional,Vaksin Covid-19,vaksin corona

BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 14:06 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menerbitkan penggunaan izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) unt...

Umum - Nasional, BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca, COVAX,COVAX,vaksin Covid-19 Covax,Vaksin Covid-19 AstraZeneca,vaksin AstraZeneca,AstraZeneca,BPOM

Yasonna Minta SBY dan AHY Tidak Menuding Pemerintah

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 14:04 WIB

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya akan bersikap objektif dalam permasalahan yang te...

Umum - Nasional, Yasonna Minta SBY dan AHY Tidak Menuding Pemerintah, Yasonna Laoly,Menkumham Yasonna Laoly,Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

LRT Jakarta Buka Banyak Loker! Ini Info Lengkapnya

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 13:11 WIB

Layanan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta dikelola oleh PT LRT Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Pro...

Umum - Nasional,  LRT Jakarta Buka Banyak Loker! Ini Info Lengkapnya, Lowongan LRT,Lowongan manisnis,Lowongan Jakarta,Lowongan Kerja,LRT Jabodetabek

Ini Bocoran Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 12:14 WIB

Masyarakat sedang menanti pembukaan program Kartu Prakerja gelombang 14. Hingga saat ini, belum diketahui pasti mengenai...

Umum - Nasional, Ini Bocoran Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14, prakerja Gelombang 14,Kartu Prakerja gelombang 14,Pendaftaran Kartu prakerja gelombang 14,Syarat Kartu prakerja gelombang 14,Kartu Prakerja

Buntut Bupati Lebak Berniat Santet Moeldoko, Banten Kota Religi Jadi K...

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 10:45 WIB

Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menilai ucapan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mau santet Moeldoko sangat...

Umum - Nasional, Buntut Bupati Lebak Berniat Santet Moeldoko, Banten Kota Religi Jadi Kota Santet, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya,Bupati Lebak,Moeldoko,Banten Kota Santet

Duh! Jual Beli Vaksin di Pasar Gelap Makin Marak

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 09:44 WIB

Peneliti Kaspersky menemukan vaksin Covid-19 dijual bebas di pasar gelap. Kaspersky memeriksa 15 pasar berbeda di Darkne...

Umum - Nasional, Duh! Jual Beli Vaksin di Pasar Gelap Makin Marak, Vaksin Covid-19,vaksin corona,Vaksin dijual di pasar gelap,pasar gelap

UNIQLO Luncurkan Koleksi +J Spring/Summer, Energi Musim Semi

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:26 WIB

UNIQLO Luncurkan Koleksi +J Spring/Summer, Energi Musim Semi

Umum - Nasional, UNIQLO Luncurkan Koleksi +J Spring/Summer, Energi Musim Semi, Baju

artikel terkait

dewanpers