web analytics
  

Penjelasan Kemenkes Soal Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit 

Rabu, 27 Januari 2021 19:45 WIB
Umum - Nasional, Penjelasan Kemenkes Soal Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit , Biaya Pengobatan Covid-19,Pasien Covid-19 di Rumah Sakit,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Satgas Penanganan Covid-19

Penanganan pasien positif covid-19 di Rumah Sakit. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah telah memastikan bahwa biaya pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit akan ditanggung. Pasien bisa mengajukan klaim pembayaran, salah satunya dengan menggunakan BPJS Kesehatan. 

Selanjutnya rumah sakit yang akan meneruskan klaim tersebut agar diganti oleh Kementerian Kesehatan. Meski begitu, ada situasi tertentu di mana rumah sakit akan membebankan sebagian biaya kepada pasien. 

Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan prof. dr. Abdul Kadir. Ph.D., mengatakan bahwa sebagian beban biaya tidak akan ditanggung pemerintah jika pasien pasien meminta 'naik kelas' dalam perawatan medis.

"Mungkin karena beberapa pertimbangan oleh keluarga pasien yang semestinya itu ditanggung, namun karena keluarga atau pasien itu sendiri ingin mendapat fasilitas lebih. Sehingga dia naik kelas dari yang ditanggung oleh pemerintah kemudian minta naik kelas 1 atau VIP. Tentu ini ada selisih kadang-kadang dimintakan kepada pasien," jelas Kadir dalam webinar virtual Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (27/1/2021).

Semua rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 diharapkan memberikan pengobatan sesuai dengan tata laksana klinis buku panduan yang telah dikeluarkan Kemenkes, lanjut prof. Kadir. Termasuk juga dalam oemberian obat-obatan.

Namun pada pasien dengan gejala berat atau kritis hingga membutuhkan perawatan intensif di ruangan ICU, terkadang dibutuhkan beberapa obat-obatan dengan harga yang sangat mahal.

"Tapi ini kadang-kadang dimintakan persetujuan pasien. Ini juga masalah bagi kita semua. Pasien ingin sembuh kemudian diberikan obat yang sangat mahal itu yang kadang oleh rumah sakit dimintakan pembayaran kepada pasien," ujar prof. Kadir. 

Tetapi pada dasarnya, ia menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang tentang wabah penyakit disebutkan bahwa pemerintah wajib menanggung biaya pengobatan masyarakat yang terdampak. Dalam kondisi saat ini, pasien Covid-19 juga termasuk.

"Maka itulah pembiayaan Covid-19 sebenarnya bukan ditanggung BPJS. BPJS itu hanya membantu Kementerian Kesehatan dalam menanggung klaim. Yang membayar adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang kebetulan anggaran dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan," paparnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:10 WIB

Mereka sempat tergabung dalam grup lawak Kwartet Jaya bersama Bing Slamet dan Eddy Sud.

Umum - Nasional, Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak, Ateng,Iskak,Pelawak,Sejarah Hari Ini,3 Maret,humor,Guyonan,Indonesia,Lagi-Lagi Ateng

Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 15:13 WIB

Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Umum - Nasional, Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video, Kominfo blokir Snack Video,Snack Video diblokir,Snack Video,Kominfo

Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Mar...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:32 WIB

Mutasi virus baru strain B117 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. B117 masuk ke tanah air tepat satu tahun peringatan...

Umum - Nasional, Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Maret, Corona B117,virus corona B117,B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Mir...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:21 WIB

Keputusan pemerintah mencabut lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tah...

Umum - Nasional, Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Miras, Jokowi Investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras,RUU Miras

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 12:02 WIB

"Vaksin Covid -19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji sekaligus akan menjadi syarat utama (untuk mengant...

Umum - Nasional, Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19, Jamaah haji 2021 wajib sudah divaksin Covid-19,Kementerian Kesehatan Arab Saudi,Vaksin Covid -19 wajib bagi jamaah haji

Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:44 WIB

Pemerintah kembali meneruskan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Setidaknya ada tiga jenis bantua...

Umum - Nasional, Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret, Bantuan Langsung Tunai (BLT),BLT UMKM,Kartu Prakerja,Bantuan Pemerintah

KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:32 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap se...

Umum - Nasional, KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama, kpk,KPK Hentikan Kasus Korupsi lama,SP3 Kasus Korupsi,KPK SP3 Kasus Korupsi

Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:31 WIB

Masyarakat yang sedang menanti pembukaan Kartu Prakerja gelombang 13.

Umum - Nasional, Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13, Waktu Pembukaan Prakerja Gelombang 13,Prakerja gelombang 13,kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja,Program Kartu Prakerja
dewanpers