web analytics
  

Vaksin Mandiri untuk Swasta Dinilai Langgar 2 Aturan Ini

Rabu, 27 Januari 2021 16:03 WIB Icheiko Ramadhanty
Umum - Nasional, Vaksin Mandiri untuk Swasta Dinilai Langgar 2 Aturan Ini, Vaksin Covid-19,vaksin corona,Suntik vaksin corona,vaksin corona swasta,Vaksin Covid-19 swasta

Petugas membawa vaksin Covid-19 Sinovac untuk didistribusikan ke puskesamas dan rumah sakit di Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Kota Bandung, Rabu (27/1/2021). Dinas Kesehatan Kota Bandung telah menerima 25.000 dosis kedua vaksin Covid-19. Hal ini menegaskan, Kota Bandung sudah siap memproses penyuntikan kedua bagi para penerima vaksin yang telah disuntik sebelumnya (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Rencana pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta melakukan vaksinasi terhadap karyawannya menimbulkan banyak kontra. Khususnya bagi kalangan tenaga medis dan komunitas peduli Covid-19.  

Sebagian masyarakat peduli Covid-19 menyatakan bahwa rencana pemerintah yang mengizinkan vaksin mandiri berpotensi melanggar Pasal 5 UU Kesehatan 36/2009.

Dimana, pasal tersebut menyebutkan ‘setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (1); setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (2); setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (3)’.

Komunitas yang terdiri dari LaporCovid19, KawalCovid19, YLBHI, Indonesia Corruption Watch, dan Lokataru Foundation, juga menilai bahwa vaksinasi mandiri oleh perusahaan juga berpotensi melanggar Pasal 3 (1) Permenkes 84/2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Permenkes ini khususnya Pasal 8 mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19 dan telah ditetapkan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang didahulukan,” tulis keterangan resmi delapan komunitas tersebut dengan nama ‘Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan’.

Mereka menilai rencana pengadaan vaksin oleh pihak swasta melalui program vaksin mandiri, berpotensi mengacaukan pengaturan mengenai prioritas penerima vaksin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi tentang vaksinasi mandiri Covid-19.

"Sudah dilaporkan kepada Pak Presiden yang terkait dengan persiapan akselerasi vaksin di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Mar...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:32 WIB

Mutasi virus baru strain B117 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. B117 masuk ke tanah air tepat satu tahun peringatan...

Umum - Nasional, Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Maret, Corona B117,virus corona B117,B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Mir...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:21 WIB

Keputusan pemerintah mencabut lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tah...

Umum - Nasional, Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Miras, Jokowi Investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras,RUU Miras

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 12:02 WIB

"Vaksin Covid -19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji sekaligus akan menjadi syarat utama (untuk mengant...

Umum - Nasional, Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19, Jamaah haji 2021 wajib sudah divaksin Covid-19,Kementerian Kesehatan Arab Saudi,Vaksin Covid -19 wajib bagi jamaah haji

Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:44 WIB

Pemerintah kembali meneruskan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Setidaknya ada tiga jenis bantua...

Umum - Nasional, Ini 3 Bantuan yang Cair di Bulan Maret, Bantuan Langsung Tunai (BLT),BLT UMKM,Kartu Prakerja,Bantuan Pemerintah

KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:32 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap se...

Umum - Nasional, KPK Bakal Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Lama, kpk,KPK Hentikan Kasus Korupsi lama,SP3 Kasus Korupsi,KPK SP3 Kasus Korupsi

Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 11:31 WIB

Masyarakat yang sedang menanti pembukaan Kartu Prakerja gelombang 13.

Umum - Nasional, Ini Bocoran Terbaru Pembukaan Prakerja Gelombang 13, Waktu Pembukaan Prakerja Gelombang 13,Prakerja gelombang 13,kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja,Program Kartu Prakerja

Syarat dan Ketentuan BLT UMKM 2021 yang Wajib Diketahui

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 10:26 WIB

Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang terkena pandemi akan dilanjutkan...

Umum - Nasional, Syarat dan Ketentuan BLT UMKM 2021 yang Wajib Diketahui, BLT UMKM,blt umkm 2021,syarat blt umkm 2021,BLT UMKM Rp2,4 Juta

Jamaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksinasi Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 10:00 WIB

Pemerintah Arab Saudi mewajibkan kaum Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi...

Umum - Nasional, Jamaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksinasi Covid-19, ibadah haji,Jamaah haji 2021,vaksin corona,Vaksin Covid-19,vaksin covid-19 jamaah haji

artikel terkait

dewanpers