web analytics
  

KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam

Senin, 25 Januari 2021 21:06 WIB
Umum - Nasional, KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Korupsi CSRT,Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),Badan Informasi dan Geospasial (BIG)

KPK. (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa imbas dari korupsi proyek Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), salah satunya bisa mengakibatkan bencana alam. Dalam kasus kasus suap proyek CSRT pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2015, KPK telah menetapkan tersangka baru. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pengadaan citra satelit sangat penting di sebuah negara untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia.

"Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah," ucap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).

Alex menyebut sudah sepatutnya pengadaan CSRT dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana. Lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air malah rusak akibat pertambangan dan permukiman," ujar Alex,

Alex menuturkan pengadaan CSRT sebetulnya sangat diperlukan di Indonesia karena bisa mendeteksi bila terjadinya bencana alam.

"Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga meminimalisir bencana alam," ungkap Alex.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Komisaris Utama PT. Ametis Indegeo Prakarsa (AIP), Lissa Rukmi Utari (LRS) sebagai tersangka baru. 

Lissa dijerat KPK berdasarkan hasil dari pengembangan dari tersangka sebelumnya yakni, eks Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono; dan bekas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Muchamad Muclis.

Alex pun menjelaskan kontruksi perkara hingga Lissa ditetapkan tersangka. Kasus ini berawal pada 2015 saat proyek tersebut berjalan. Di mana dua tersangka Priyadi dan Muchlis melakukan pertemuan terhadap Lissa. Dimana perusahaan Lissa sebagai pemenang tender dalam pengerjaan proyek CSRT dengan total anggaran sebesar Rp 187 Miliar.

"Pertemuan diantaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT itu," ungkap Alex.

Dalam kasus korupsi ini, para tersangka dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,1 milar.  

Lissa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Ini Permintaan Maaf Jokowi Karena Larang Mudik Lebaran

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 20:47 WIB

Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021 masih dilalui umat muslim di tengah pandemi sehingga upaya pencegahan penyebaran...

Umum - Nasional, Ini Permintaan Maaf Jokowi Karena Larang Mudik Lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.363 Kasus Baru

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 20:25 WIB

Penambahan hari ini menjadikan total akumulasi konfirmasi positif di Indonesia mencapai 1.594.722 kasus.

Umum - Nasional, Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.363 Kasus Baru, kasus baru Covid-19,total akumulasi konfirmasi positif di Indonesia,Pandemi Covid-19,Indonesia

Jumlah UMKM Naik Kelas Masih Sangat Kecil

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 17:02 WIB

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang naik kelas masih sangat kecil. Sebab itu, pemerintah tengah berusaha...

Umum - Nasional, Jumlah UMKM Naik Kelas Masih Sangat Kecil, UMKM Naik Kelas,Menkop UKM Teten Masduki,UMKM,KUR

BPOM Tak Beri Izin Uji Klinis Lanjutan Vaksin Nusantara

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 16:48 WIB

BPOM Tak Beri Izin Uji Klinis Lanjutan Vaksin Nusantara

Umum - Nasional, BPOM Tak Beri Izin Uji Klinis Lanjutan Vaksin Nusantara, vaksin nusantara,vaksin nusantara terawan,vaksin nusantara dihentikan,penelitian vaksin nusantara,penelitian vaksin nusantara dihentikan,Kepala BPOM RI Penny K. Lukito,BPOM

Target Vaksin 70 Juta Jiwa Sampai Juli Dianggap Tidak Realistis

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 15:18 WIB

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) memva...

Umum - Nasional, Target Vaksin 70 Juta Jiwa Sampai Juli Dianggap Tidak Realistis, Target Vaksinasi Nasional,target vaksinasi,Target Vaksinasi Covid-19,Presiden Jokowi,Target vaksinasi jokowi,target vaksin,Vaksin Covid-19,vaksin corona,Vaksinasi Covid-19

Habib Rizieq Selesaikan Pendidikan Doktor dari Balik Penjara

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 13:22 WIB

Habib Rizieq Shihab (HRS) akhirnya menyelesaikan Program Doktoral di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dari balik j...

Umum - Nasional, Habib Rizieq Selesaikan Pendidikan Doktor dari Balik Penjara, Habib Rizieq Shihab,Habib Rizieq Shihab Pendidikan Doktoral,Pendidikan Doktor Habib Rizieq Shihab,Habib Rizieq

Ada Layanan Derek Gratis, Jangan Panik Mobil Mogok di Jalan Tol

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 13:15 WIB

Ada syarat dan ketentuan berlaku bila pemilik kendaraan mendapatkan layanan gratis tersebut.

Umum - Nasional, Ada Layanan Derek Gratis, Jangan Panik Mobil Mogok di Jalan Tol, jalan tol,Layanan Derek Gratis,Mobil Mogok di Jalan Tol,Jasa Marga

Pakar Wanti-wanti Masyarakat yang Maksa Mudik

Nasional Jumat, 16 April 2021 | 13:11 WIB

Pelarangan mudik saat pandemi Covid-19 dinilai sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, jika memaksakan mudik di saat kondi...

Umum - Nasional, Pakar Wanti-wanti Masyarakat yang Maksa Mudik, memaksakan mudik,pelarangan mudik,kebijakan pelarangan mudik lebaran,Pandemi Covid-19,lonjakan kasus positif,Penularan Covid-19,potensi penularan covid-19,memaksakan diri untuk mudik

artikel terkait

dewanpers