web analytics
  

Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM

Jumat, 22 Januari 2021 06:05 WIB
Umum - Nasional, Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM, Kapolri Listyo Sigit,Kapolri Baru,Kebijakan Listyo Sigit,Rencana Kapolri Rentan Langgar HAM,Pelanggaran HAM,Listyo Sigit Prabowo

Komjen Listyo Sigit Prabowo. (suara.com/Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi pemaparan rencana Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Mereka menyayangkan atas minimnya evaluasi sektor penegakan HAM.

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan itu terdiri dari Kontras, Amnesty International Indonesia, HRWG, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI, dan ICW. Mereka melihat peluang timbulnya masalah bagi pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM ke depan.

Salah satu yang dikritisi mereka ialah pengaktifan Pam Swakarsa. Mereka menilai kalau rencana tersebut beepotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa.

"Selain itu, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi Polri," kata salah satu perwakilan dari LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

"Hal ini berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti terkait pemberian rasa aman investor. Karena itu, mereka memandang bahwa Polri berpotensi menjadi alat kepentingan pemodal dan elite tertentu. Padahal UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menegaskan arah institusi Polri adalah alat kepentingan publik dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

"Polri harus netral dalam dinamika sosial-ekonomi," kata dia.

Keberpihakan pada investor dinilai juga telah berujung kepada tindakan anggota Polri yang melanggar HAM di sejumlah wilayah, termasuk Surat Telegram Rahasia STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang materinya bias kepentingan elite dan pemodal.

Mereka juga khawatir kalau kebijakan itu akan meningkatkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap aktivis lingkungan yang kerap mengkritik dan menolak korporasi yang merusak lingkungan.

Selanjutnya, mereka juga mengkritik nihilnya solusi konkret mengenai berbagai permasalahan mendasar di tubuh Polri seperti penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, dan penghalangan bantuan hukum.

"Akuntabilitas atas brutalitas polisi dalam penanganan aksi juga membutuhkan perhatian khusus. Polisi kerap bertindak brutal dalam menangani unjuk rasa seperti tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, unjuk rasa mahasiswa dan pelajar saat gerakan #reformasidikorupsi pada September 2019 dan unjuk rasa protes Pemilu pada Mei 2019 tanpa konsekuensi hukum yang jelas dan akuntabel," kata dia.

Tindakan brutal terus terjadi lantaran tidak ada evaluasi menyeluruh dan minimnya pengawasan serta akuntabilitas terkait penggunaan kekuatan dalam menangani unjuk rasa. Sementara itu, faktor lainnya adalah tidak adanya penghukuman secara tegas baik secara pidana maupun etik bagi aparat yang melakukan tindak kekerasan ataupun atasan yang membiarkan tindakan tersebut.

Dengan demikian mereka berpendapat jika masalah ini tidak dievaluasi maka sulit untuk memiliki pemolisian demokratis di bawah kepemimpinan Listyo.

Setidaknya terdapat tiga indikator yakni pertama, melayani kepentingan elite, penguasa atau pemodal. Lalu kedua, tindakan pemolisian yang tak berdasarkan hukum atau penggunaan kekuatan yang eksesif dan ketiga, lemahnya pengawasan terhadap tindak pemolisian.

Atas penjelasannya tersebut, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Listyo sebagai calon tunggal Kapolri mengevaluasi kembali terkait rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis. Mereka juga meminta Listyo melakukan reformasi internal kepolisian secara keseluruhan dengan:

1. Membatalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;
2. Memastikan Polisi memposisikan diri secara netral dalam menyikapi dinamika sosial-politik-ekonomi masyarakat;
3. Mengevaluasi cara Polri mengeluarkan arahan kepada jajarannya dalam bentuk surat telegram yang membatasi kebebasan sipil seperti saat peristiwa penanganan aksi massa penolak UU Cipta Kerja; dan
4. Mengevaluasi penggunaan kekerasan secara eksesif dengan melakukan penegakan hukum dan akuntabilitas secara tegas kepada aparat kepolisian yang telah melakukan kekerasan eksesif dalam menangani aksi massa dan memperbaiki sistem pengawasan internal Polri.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:15 WIB

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan inves...

Umum - Nasional, Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras, Investasi Miras,Jokowi Investasi miras,Aturan investasi miras,Perpres investasi miras

Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:00 WIB

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan program kuota internet gratis selama tiga bulan yang akan...

Umum - Nasional, Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang Cair Maret 2021, bantan internet gratis 2021,Kuota Internet Gratis Kemendikbud,cara dapat internet gratis,besaran kuota internet gratis 2021

Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 10:37 WIB

-Pemerintah mengeluhkan banyaknya masalah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya yang...

Umum - Nasional, Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak Masalah, Bansos,KTP Bansos,Data NIK,Data NIK Bermasalah

PRAKERJA GELOMBANG 12: Ini Cara Gunakan Saldo Insentif

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 10:07 WIB

PRAKERJA GELOMBANG 12: Ini Cara Gunakan Saldo Insentif

Umum - Nasional, PRAKERJA GELOMBANG 12: Ini Cara Gunakan Saldo Insentif, Prakerja Gelombang 12,Kartu Prakerja Gelombang 12,Insentif Kartu Prakerja Gelombang 12,Cara Gunakan Insentif Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja,Kartu Prakerja

Ini 3 Kelompok yang Bisa Menerima Bantuan Kuota Internet Gratis Maret...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 10:01 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyampaikan kelanjutan program kuota internet gratis 2021...

Umum - Nasional, Ini 3 Kelompok yang Bisa Menerima Bantuan Kuota Internet Gratis Maret 2021, Kuota Internet gratis,Kuota internet dari Kemendikbud,Kemendikbud,Mendikbud Nadiem Makarim

CEK FAKTA: Anak Ikan Hiu Berwajah Manusia

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 09:49 WIB

Hiu tersebut ditangkap nelayan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Anak Ikan Hiu Berwajah Manusia, hiu berwajah manusia,hiu wajah manusia,kelainan genetis hiu,Hiu,Cek Fakta,Ayobandung cek fakta

Ini Informasi Terbaru Kartu Prakerja Gelombang 13!

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 09:41 WIB

Gelombang 13 Kartu Prakerja akan di buka pada minggu ini. Nantinya, pendaftar akan lolos dan berhak mendapatkan insentif...

Umum - Nasional, Ini Informasi Terbaru Kartu Prakerja Gelombang 13!, kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Prakerja gelombang 13

Hari Ini Persis Setahun Jokowi Umumkan Covid-19 Masuk Indonesia

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 06:50 WIB

Penularan pertama yang diketahui berawal dari pesta dansa di sebuah cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada malam H...

Umum - Nasional, Hari Ini Persis Setahun Jokowi Umumkan Covid-19 Masuk Indonesia, setahun lalu covid 19 masuk Indonesia,kasus pertama covid 19 di Indonesia,Presiden Joko Widodo,Kasus Positif Covid-19,protokol kesehatan covid-19
dewanpers