web analytics
  

3 Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Atas Dugaan Korupsi dan Penyimpangan Dana

Kamis, 21 Januari 2021 00:07 WIB
Umum - Nasional, 3 Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Atas Dugaan Korupsi dan Penyimpangan Dana, BPJS Ketenagakerjaan,korupsi bpjs ketenagakerjaan,bpjs ketenagakerjaan korupsi,penyimpangan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan. (Tri Junari)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa delapan nama dalam lanjutan pengungkapan dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Mereka yang diperiksa, tiga di antaranya adalah para petinggi perusahaan asuransi para pekerja se-Indonesia tersebut. Lima terperiksa lainnya, yakni para bos dari perusahaan sekuritas.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Ebenezer mengatakan, tiga terperiksa dari BPJS Naker, yakni KBW yang diketahui selaku Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Naker, dan SMT yang diketahui sebagai Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJS Naker. Dan SM, diperiksa sebagai Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS Naker.

Sementara lima terperiksa swasta, yakni JHT, Presiden Direktur PT Cipdana Sekuritas, PS sebagai Presiden Direktur BNP Paribas Asset Management, dan MTT, Presiden PT Schroder Investmen Management Indonesia. Adapun WW, diperiksa sebagai Direktur Utama PT Samuel Sekuritas, dan OB, Direktur Utama PT Kresna Sekuritas. “Delapan orang yang diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ebenezer, di Kejakgung, Jakarta, Rabu (20/1).

Delapan nama yang diperiksa kali ini (20/1), merupakan rangkaian permintaan keterangan gelombang kedua yang dilakukan penyidikan Jampidsus terkait kasus BPJS Naker. Selasa (19/1) kemarin, penyidikan di Jampidsus memeriksa enam pejabat, dan petinggi di BPJS Naker. Pada Senin (18/1), para penyidik di Jampidsus, juga sudah melakukan geledah, dan penyitaan dokumen, serta data transaksi investasi dan reksadana di BPJS Naker.

Rangkaian penyidikan awal tersebut, setelah Jampidsus menerbitan surat perintah penyidikan, Senin (18/1) untuk meningkatkan status penyelidikan dalam dugaan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan BPJS Naker. Jampidsus Ali Mukartono, kemarin (19/1) menerangkan, dugaan korupsi di BPJS Naker mirip dengan penyimpangan PT Asuransi Jiwasraya.

Kata Ali Mukartono dugaan sementara penyidikan, meyakini adanya penyimpangan terkait transaksi investasi saham dan reksa dana yang merugikan keuangan negara. “(Kasus BPJS Naker), hampir sama kayak Jiwasraya. Itukan terkait investasi juga. Dia punya duit investasi keluar. Uang negara pokonya,” kata Ali, Selasa (19/1). Kata dia, penggunaan uang negara yang digunakan tersebut, diduga merugi karena adanya penyimpangan, dan praktik korupsi.

“Ada dugaan yang tidak bener kan? Makanya ke penyidikan,” terang Ali. Namun Ali menambahkan, tim penyidikan di Jampidsus belum memiliki angka pasti besaran kerugian negara. “Belum. Belum sampai ke situ, nanti kita tunggu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” terang Ali menambahkan. Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, nilai transaksi investasi saham dan reksadana yang diduga bermasalah, senilai Rp 40-an triliun.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:27 WIB

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Moeldoko punya peluang memperoleh legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokr...

Umum - Nasional, Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Moeldoko vs AHY

KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:13 WIB

Kudeta Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi topik hangat di dunia perpolitikan tanah air. Topik ini m...

Umum - Nasional, KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal, klb demokrat,KLB Demokrat Deli Serdang,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:44 WIB

Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi gedung kementerian hukum dan HAM (kemenkumham). Ke...

Umum - Nasional, Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham , Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),AHY datangi Kemenkumham,KLB Deli Serdang,klb demokrat,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:40 WIB

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku juga pernah diajak melakukan kudeta kepemimpinan di Partai D...

Umum - Nasional, Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY, Gatot Nurmantyo,Gatot Nurmantyo AHY,Gatot Nurmantyo kudeta demokrat,Gatot Nurmantyo partai demokrat,kuteda Gatot Nurmantyo

Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko'

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:30 WIB

Massa dari Partai Demokrat melakukan konvoi ramai-ramai dari kantor DPP Partai Demokrat menuju Kementerian Hukum dan Ha...

Umum - Nasional, Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko', Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,lawan moeldoko,Moeldoko

3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:25 WIB

Di gedung Kemenkumham tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum sejumlah aparat kepolisian disiagakan untuk mengawal ag...

Umum - Nasional, 3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko,Kementerian Hukum dan HAM,Kombes Pol Azis Andriansyah,luar biasa (KLB) Deli Serdang,Menkumham Yasonna Laoly

Jokowi Diminta Beri Sanksi Tegas ke Moeldoko

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:18 WIB

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyarankan agar Istana memberikan sanksi tegas terhadap Moeldoko. Ia tak setuju de...

Umum - Nasional, Jokowi Diminta Beri Sanksi Tegas ke Moeldoko, Moeldoko,Kepala KSP Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Moeldoko Diberi Sanksi Tegas

Panitia KLB Demokrat Bakal Dilaporkan Gegara Dugaan Pelanggaran Prokes

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 10:43 WIB

Kelompok organisasi masyarakat bernama Pimpinan Pusat Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya (PW GPI) bakal melapork...

Umum - Nasional, Panitia KLB Demokrat Bakal Dilaporkan Gegara Dugaan Pelanggaran Prokes, klb demokrat,klb demokrat sibolangit ilegal,Kudeta Demokrat,KLB Demokrat langgar prokes,KLB Demokrat dilaporkan ke polilsi

artikel terkait

dewanpers