web analytics
  

Korupsi Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Pejabat BIG dan LAPAN

Rabu, 20 Januari 2021 19:37 WIB
Umum - Nasional, Korupsi Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Pejabat BIG dan LAPAN, Badan Informasi dan Geospasial (BIG),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),Korupsi Citra Satelit,Korupsi BIG dan LAPAN,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

KPK. (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 2013-2015, Muchamad Muchlis (MUM).

Keduanya diamankan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015. Mereka menjadi tersangka dalam perkara tersebut. "Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Dia mengatakan, perbuatan kedua tersangka berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT tersebut. Dia melanjutkan, dugaan tindakan korupsi dalam pengadaan proyek CSRT itu diyakini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 179,1 miliar.

KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020. Sejauh ini lembaga antirasuah itu telah memeriksa sedikitnya 46 orang saksi untuk kepentingan penyidikan.

Perkara bermula pada 2015 saat BIG melaksanakan kerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Namun, PRK dan MUM diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut.

Sebelum proyek mulai berjalan telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah di tentukan sebelumnya yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP) untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Atas perintah para tersangka maka penyusunan berbagai dokumen Kerangka Acuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar "mengunci" spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut. Kedua tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC) kepada setiap rekanan.

Atas perbuatannya itu, PRK dan MUM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:27 WIB

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Moeldoko punya peluang memperoleh legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokr...

Umum - Nasional, Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Moeldoko vs AHY

KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:13 WIB

Kudeta Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi topik hangat di dunia perpolitikan tanah air. Topik ini m...

Umum - Nasional, KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal, klb demokrat,KLB Demokrat Deli Serdang,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:44 WIB

Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi gedung kementerian hukum dan HAM (kemenkumham). Ke...

Umum - Nasional, Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham , Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),AHY datangi Kemenkumham,KLB Deli Serdang,klb demokrat,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:40 WIB

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku juga pernah diajak melakukan kudeta kepemimpinan di Partai D...

Umum - Nasional, Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY, Gatot Nurmantyo,Gatot Nurmantyo AHY,Gatot Nurmantyo kudeta demokrat,Gatot Nurmantyo partai demokrat,kuteda Gatot Nurmantyo

Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko'

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:30 WIB

Massa dari Partai Demokrat melakukan konvoi ramai-ramai dari kantor DPP Partai Demokrat menuju Kementerian Hukum dan Ha...

Umum - Nasional, Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko', Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,lawan moeldoko,Moeldoko

3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:25 WIB

Di gedung Kemenkumham tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum sejumlah aparat kepolisian disiagakan untuk mengawal ag...

Umum - Nasional, 3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko,Kementerian Hukum dan HAM,Kombes Pol Azis Andriansyah,luar biasa (KLB) Deli Serdang,Menkumham Yasonna Laoly

Jokowi Diminta Beri Sanksi Tegas ke Moeldoko

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:18 WIB

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyarankan agar Istana memberikan sanksi tegas terhadap Moeldoko. Ia tak setuju de...

Umum - Nasional, Jokowi Diminta Beri Sanksi Tegas ke Moeldoko, Moeldoko,Kepala KSP Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Moeldoko Diberi Sanksi Tegas

Panitia KLB Demokrat Bakal Dilaporkan Gegara Dugaan Pelanggaran Prokes

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 10:43 WIB

Kelompok organisasi masyarakat bernama Pimpinan Pusat Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya (PW GPI) bakal melapork...

Umum - Nasional, Panitia KLB Demokrat Bakal Dilaporkan Gegara Dugaan Pelanggaran Prokes, klb demokrat,klb demokrat sibolangit ilegal,Kudeta Demokrat,KLB Demokrat langgar prokes,KLB Demokrat dilaporkan ke polilsi

artikel terkait

dewanpers