web analytics
  

Kejagung Geledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang Diduga Korupsi Puluhan Triliun

Selasa, 19 Januari 2021 22:26 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Kejagung Geledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang Diduga Korupsi Puluhan Triliun, bpjs korupsi,korupsi bpjs,korupsi bpjs ketenagakerjaan,bpjs ketenagakerjaan korupsi,BPJS Ketenagakerjaan

Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan. (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Penyelidikan dugaan penyimpangan dana di Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meningkat ke penyidikan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menaikkan status hukum pengungkapan dugaan praktik korupsi di lembaga jaminan sosial tersebut menjadi penyidikan, setelah penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik), Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum-Kejakgung) Leonard Ebenezer mengatakan, sprindik tersebut terbit pada Selasa (19/1). “Berdasarkan sprindik tersebut, tim penyidik pada Jampidsus, mulai akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi,” begitu kata Ebenezer, di Kejakgung, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Terkait penyidikan tersebut, Ebenezer menerangkan, tim di Jampidsus pada Senin (18/1) sudah memulai serangkaian proses pencarian bukti-bukti kasus. Di antaranya, dengan melakukan upaya penggeledahan di kantor induk BPJS Naker yang berada di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel). 

“Penyidik menyita beberapa data dan dokumen dalam penggeledahan tersebut,” kata Ebenezer.

Tim penyidikan Jampidsus, juga akan memulai serangkaian pemanggilan, dan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi. Hari ini (19/1), kata dia, jadwal pemeriksaan sudah mulai dilakukan terhadap 10 nama.

Pada Rabu (20/1), Ebenezer mengatakan, rencana pemeriksaan kembali dilakukan terhadap 20 nama. “Mereka yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Naker,” terang dia.

Direktur Penyidikan di Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Naker sebetulnya berawal dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Kata dia, selama penyelidikan tersebut, timnya menemukan adanya dugaan pengelolaan dana investasi yang menyimpang. 

“Terutama terkait dengan investasinya. Transaksinya banyak, sampai 40 T (triliun),” kata Febrie, Senin (28/12) lalu. 

Febrie mengungkapkan, besaran investasi tersebut, berada dalam saham dan reksa dana yang diindikasikan dilakukan dengan praktik korupsi.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

PBNU Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 13:49 WIB

Keputusan Jokowi mencabut Perpres 10/2021 tersebut diambil setelah adanya gelombang protes dari sejumlah pihak, termasuk...

Umum - Nasional, PBNU Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Investasi Miras,Presiden Joko Widodo,Jokowi cabut perpres investasi miras,Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU),Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras

Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 13:46 WIB

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

Umum - Nasional, Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras, Perpres investasi miras,Perpres miras,tolak perpres miras,Presiden Jokowi,Presiden Jokowi cabut perpres miras,Jokowi cabut perpres investasi miras

Kartu Prakerja Tersisa 4 Gelombang Lagi! Persiapkan Dokumen Sebaik Mun...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 12:39 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengatakan bahwa gelombang Kartu Prakerja di semester satu tahun 2021 ini, kemungkina...

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Tersisa 4 Gelombang Lagi! Persiapkan Dokumen Sebaik Mungkin, Prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13

4 Kriteria Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PPN

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 12:28 WIB

Selain pemberlakuan PPnBM untuk kendaraan bermotor, pemerintah juga mengeluarkan insentif yang bisa menurunkan harga rum...

Umum - Nasional, 4 Kriteria Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PPN, PPN Rumah,Ruah bebas ppn,syarat Rumah bebas ppn,Pajak rumah baru

Pandemi Covid-19 Genap 1 Tahun, Jangan Anggap Remeh!

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:59 WIB

Genap satu tahun sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak kasus pertama ditemukan pada 2 Maret 2020. Saat ini Indo...

Umum - Nasional, Pandemi Covid-19 Genap 1 Tahun, Jangan Anggap Remeh!, COVID-19,Virus Corona,Pandemi Covid-19 Indonesia,Setahun pandemi Covid-19

Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:15 WIB

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan inves...

Umum - Nasional, Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras, Investasi Miras,Jokowi Investasi miras,Aturan investasi miras,Perpres investasi miras

Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:00 WIB

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan program kuota internet gratis selama tiga bulan yang akan...

Umum - Nasional, Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang Cair Maret 2021, bantan internet gratis 2021,Kuota Internet Gratis Kemendikbud,cara dapat internet gratis,besaran kuota internet gratis 2021

Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 10:37 WIB

-Pemerintah mengeluhkan banyaknya masalah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya yang...

Umum - Nasional, Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak Masalah, Bansos,KTP Bansos,Data NIK,Data NIK Bermasalah

artikel terkait

dewanpers