web analytics
  

Kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Tahun 2021 Disalurkan? Ini Jawaban Menaker

Senin, 18 Januari 2021 20:53 WIB Adi Ginanjar Maulana
Umum - Nasional, Kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Tahun 2021 Disalurkan? Ini Jawaban Menaker, BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,Bantuan Langsung Tunai (BLT),blt,BLT Karyawan,blt termin 3,kapan blt termin 3 cair,blt 2021,pencairan blt 2021,jadwal pencairan blt,menaker,ida fauziyah,BPJS Ketenagakerjaan,blt pekerja formal,update

Ilustrasi -- BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 3 tahun 2021 (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG COM--Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa memastikan kapan waktu penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan termin 3 tahun 2021 sebesar Rp1,2 juta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Oda Fauziyah mengaku belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali.

“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU.  Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," katanya di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Kendati demikian, dia menjelaskan proses penyaluran bantuan pemerintah berupa BLT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh telah mencapai 98,91% dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000.

Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11%. Sedangkan gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar 98,71%.

“Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan," katanya.

Dia menjelaskan, rekening yang belum dapat tersalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu,  ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya.

Menurutnya, uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun, dia memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.

“Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali,” katanya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

PBNU Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 13:49 WIB

Keputusan Jokowi mencabut Perpres 10/2021 tersebut diambil setelah adanya gelombang protes dari sejumlah pihak, termasuk...

Umum - Nasional, PBNU Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Investasi Miras,Presiden Joko Widodo,Jokowi cabut perpres investasi miras,Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU),Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras

Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 13:46 WIB

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

Umum - Nasional, Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras, Perpres investasi miras,Perpres miras,tolak perpres miras,Presiden Jokowi,Presiden Jokowi cabut perpres miras,Jokowi cabut perpres investasi miras

Kartu Prakerja Tersisa 4 Gelombang Lagi! Persiapkan Dokumen Sebaik Mun...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 12:39 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengatakan bahwa gelombang Kartu Prakerja di semester satu tahun 2021 ini, kemungkina...

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Tersisa 4 Gelombang Lagi! Persiapkan Dokumen Sebaik Mungkin, Prakerja gelombang 13,Kartu Prakerja,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13

4 Kriteria Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PPN

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 12:28 WIB

Selain pemberlakuan PPnBM untuk kendaraan bermotor, pemerintah juga mengeluarkan insentif yang bisa menurunkan harga rum...

Umum - Nasional, 4 Kriteria Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PPN, PPN Rumah,Ruah bebas ppn,syarat Rumah bebas ppn,Pajak rumah baru

Pandemi Covid-19 Genap 1 Tahun, Jangan Anggap Remeh!

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:59 WIB

Genap satu tahun sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak kasus pertama ditemukan pada 2 Maret 2020. Saat ini Indo...

Umum - Nasional, Pandemi Covid-19 Genap 1 Tahun, Jangan Anggap Remeh!, COVID-19,Virus Corona,Pandemi Covid-19 Indonesia,Setahun pandemi Covid-19

Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:15 WIB

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat kebijakan inves...

Umum - Nasional, Presiden Didorong Cabut Perpres Investasi Miras, Investasi Miras,Jokowi Investasi miras,Aturan investasi miras,Perpres investasi miras

Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 11:00 WIB

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan program kuota internet gratis selama tiga bulan yang akan...

Umum - Nasional, Besaran Bantuan Kuota Internet Gratis untuk Siswa, Guru dan Dosen yang Cair Maret 2021, bantan internet gratis 2021,Kuota Internet Gratis Kemendikbud,cara dapat internet gratis,besaran kuota internet gratis 2021

Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak...

Nasional Selasa, 2 Maret 2021 | 10:37 WIB

-Pemerintah mengeluhkan banyaknya masalah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya yang...

Umum - Nasional, Pemerintah Akui Banyak data NIK Tumpang Tindih Sebabkan Bansos Banyak Masalah, Bansos,KTP Bansos,Data NIK,Data NIK Bermasalah

artikel terkait

dewanpers