web analytics
  

Jokowi Tandatangani PP RAN Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Minggu, 17 Januari 2021 17:28 WIB
Umum - Nasional, Jokowi Tandatangani PP RAN Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, PP Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme,RAN PE,Rencana Aksi Nasional Pencegahan,Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). ([email protected])

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Perpres yang ditandatangani pada 6 Januari ini bertujuan untuk mencegah ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan mengarah pada aksi terorisme di Indonesia.

“Bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan,” demikian bunyi pertimbangan dalam PP ini.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dimaksud merupakan keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Sedangkan terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAN PE akan digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

RAN PE ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari aksi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Melalui peraturan presiden ini, pemerintah juga membentuk Sekretariat Bersama RAN PE.

“Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” bunyi Pasal 1 ayat 6.

Dalam Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa Sekretariat Bersama RAN PE terdiri atas unsur:

a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan

f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Sekretariat Bersama RAN PE ini dipimpin dan dikoordinasikan kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Sekretariat Bersama RAN PE ini bertugas untuk:

a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;

b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE; dan

c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.

Laporan RAN PE disampaikan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme kepada Presiden paling sedikit satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pendanaan RAN PE ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 21:30 WIB

Maskapai Citilink memberikan klarifikasi terkait viralnya penumpang warga negara asing (WNA) yang tidak memakai masker d...

Umum - Nasional, Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Pelanggaran Protokol Kesehatan,Klarifikasi,Citilink,warga negara asing (WNA),Twitter,Viral

Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 19:06 WIB

Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi

Umum - Nasional, Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah,pesawat jakarta jambi,lion air grup

Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 18:38 WIB

Viral di media sosial Twitter penumpang warga negara asing (WNA) maskapai Citilink tidak menggunakan masker di dalam pes...

Umum - Nasional, Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Citilink,Pesawat Citilink,maskapai citilink,Media Sosial,Pelanggaran Protokol Kesehatan,COVID-19

Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:29 WIB

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak memberikan legitimasi terhadap...

Umum - Nasional, Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY, moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Mahfud MD

5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:24 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan lima alasan anak putus sekolah selama pandemi. Kelima alasan ters...

Umum - Nasional, 5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi, Anak Putus Sekolah,alasan putus sekolah,putus sekolah,putus sekolah,Rawan Putus Sekolah

Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:55 WIB

Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Impor tersebut diklaim akan digu...

Umum - Nasional, Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton, Perum BULOG,ekspor beras,Beras,produksi beras

Kepengurusan Partai Demokrat KLB Berpeluang Disahkan Pemerintah, Ini A...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:41 WIB

Kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Moeldoko versi Kongres Luar Biasa alias KLB berpeluang disahkan pe...

Umum - Nasional, Kepengurusan Partai Demokrat KLB Berpeluang Disahkan Pemerintah, Ini Analisanya, moeldoko partai demokrat,AHY,Partai Demokrat,Demokrat versi KLB

Jika Pemerintah Sahkan KLB Sumut, Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:37 WIB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum jika Kemen...

Umum - Nasional, Jika Pemerintah Sahkan KLB Sumut, Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum, Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Andi mallarangeng
dewanpers