PASTEUR, AYOBANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kementerian Kesehatan agar dapat memberikan data distribusi vaksin Covid-19 ke tingkat provinsi. Sehingga, masing-masing daerah dapat mengatur proporsi penerima vaksin sesuai kebutuhan.

“Tadi malam saya sudah telepon pak Menkes Budi Gunadi menyampaikan (usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi) dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” kata Ridwan Kamil selepas meninjau vaksinasi perdana di RSHS Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).

Selain itu, dia juga meminta agar data informasi penerima vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detail kepada pemerintah daerah. Sehingga, bila ada peserta vaksin terdaftar yang tidak hadir, pelacakan dan pencarian dapat dilakukan dengan segera.

“Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskoordinasi data,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Kemenkes mengatur distribusi vaksin dan peserta vaksinasi tahap I untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar sekaligus mempelajari kekurangannya. Namun, untuk distribusi vaksin tahap II, Kemenkes disebut telah menyetujui saran Ridwan Kamil

“Karena kami lebih mengetahui lapangan sehingga proses vaksinasi berjalan proposional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan pak menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. Kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga menyinggung masalah keterlambatan input data kasus positif Covid-19. Dia mengatakan, ada 10.000 hasil laboratorium mengenai Covid-19 yang masih belum diumumkan. Vaksinasi Covid-19 Jabar

“Saya tidak mengerti apakah (publikasi) data 10.000 itu akan dicicil, atau disekaliguskan (sehingga) membuat heboh. Tapi kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time dan saya akui keluhan itu masih ada," jelasnya.