web analytics
  

MK Tolak Gugatan RCTI, Bebas Siaran di Medsos

Kamis, 14 Januari 2021 19:31 WIB
Umum - Nasional, MK Tolak Gugatan RCTI, Bebas Siaran di Medsos, Mahkamah Konstitusi (MK),Siaran di Medsos,Siaran Berbasis Internet

Mahkamah Konstitusi (MK). (Mahkamahkonstitusi.go.Id)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (14/1/2021).

Permohonan judicial review itu diajukan PT Visi Citra Mulia (INEWS TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) terkait siaran berbasis internet.

Untuk diketahui, dengan ditolaknya permohonan tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fitur siaran sejumlah media sosial secara bebas.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi yang disiarkan secara daring, menegaskan internet bukan media atau transmisi pemancarluasan siaran.

Mahkamah Konstitusi menilai, frasa "media lainnya" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran, bukanlah internet.

Diketahui Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran selengkapnya berbunyi:

"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

Berdasarkan amanat pasal tersebut, Arief Hidayat menegaskan RCTI dan SCTV tak memunyai dasar hukum untuk melakukan uji materi.

"Ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran yang berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi penyiaran," ujar Arief Hidayat membacakan pertimbangan.

Ia menuturkan, layanan over the top atau OTT berbasis di jaringan internet, tidak dapat disamakan dengan penyiaran hanya dengan cara menambah rumusan pengertian melalui frasa baru.

Sebaliknya, Arief menilai, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet ke rumusan pengertian penyiaran tanpa perlu mengubah secara keseluruhan UU, justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Esensi Mengingat Kartini Semasa Pandemi

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 14:28 WIB

Ia tiada, secara fisik, tetapi detaknya selalu mengetuk ingatan.

Umum - Nasional, Esensi Mengingat Kartini Semasa Pandemi, R.A Kartini,Hari Kartini,Sejarah Hari Ini,21 April,Pahlawan Nasional,Emansipasi wanita,patriarki,Hindia Belanda,Jacques Henrij dan Rosa Abendanon,Sejarah,Indonesia,Pandemi,Pandemi Covid-19

Polri Temukan Unsur Pidana di Kebakaran Kilang Balongan

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 13:47 WIB

Polri menemukan adanya unsur tindak pidana di balik peristiwa kebakaran kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Indramay...

Umum - Nasional, Polri Temukan Unsur Pidana di Kebakaran Kilang Balongan, Unsur Pidana di Kebakaran Kilang Balongan,unsur tindak pidana,kebakaran kilang minyak PT Pertamina,Kebakaran Kilang Balongan,Kebakaran Kilang Balongan Pertamina,penyebab terjadinya kebakaran kilang

Masyarakat Mesti Perhatikan Kualitas dan Kebersihan Air Minum

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 13:45 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Alodokter menyelenggarakan kegiatan Kelas Jurnalis dengan tema “Peran Media D...

Umum - Nasional, Masyarakat Mesti Perhatikan Kualitas dan Kebersihan Air Minum, Air Minum,air minum sehat,air minum bersih,kualitas air minum

Cetak Rekor, UU Cipta Kerja Digugat 663 Pekerja ke MK

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 12:09 WIB

Sebanyak 663 pekerja tercantum sebagai pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipt...

Umum - Nasional, Cetak Rekor, UU Cipta Kerja Digugat 663 Pekerja ke MK , UU Cipta Kerja,UU Cipta Kerja digugat,UU Cipta Kerja digugat pekerja,pekerja gugat UU Cipta Kerja,Omnibus Law

Jokowi Pastikan Tidak Ada Impor Beras Sampai Akhir Tahun

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 11:31 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir tahun ini. Ia kembali menekankan pemeri...

Umum - Nasional, Jokowi Pastikan Tidak Ada Impor Beras Sampai Akhir Tahun, impor beras 2021,impor beras,Pemerintah impor beras,rencana impor beras,tujuan impor beras

BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Juni, Begini Informasi Lengkapnya

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 10:41 WIB

Pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta masih memiliki kesempatan untuk menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 juta. K...

Umum - Nasional, BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Juni, Begini Informasi Lengkapnya, BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan,BLT BPJS Ketenagakerjaan cair juni,BLT BPJS ketenagakerjaan cair,Subsidi Gaji,subsidi gaji rp600.000,UPDATE BLT BPJS

Hasil Swab Negatif Tak Bisa Jadi Modal Mudik Lebaran

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 08:33 WIB

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa surat keterangan negatif Covid-19 dari dokter belum...

Umum - Nasional, Hasil Swab Negatif Tak Bisa Jadi Modal Mudik Lebaran, Larangan Mudik 2021,Larangan Mudik,hasil swab,hasil swab negatif,Lebaran 2021

Selama Larangan Mudik, Tes GeNose Tetap Beroperasi di Bandara

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 08:14 WIB

Alat screening GeNose C19 tetap beroperasi di delapan bandara selama periode larangan mudik, 6-17 Mei 2021.

Umum - Nasional,  Selama Larangan Mudik, Tes GeNose Tetap Beroperasi di Bandara, GeNose,Cara kerja GeNose,Harga GeNose,genose bandara,genose bandara beroperasi,Mudik Lebaran,Larangan Mudik,Lebaran 2021
dewanpers