web analytics
  

Tenaga Kesehatan di Zona Merah Jabar Jadi Prioritas Vaksin Covid-19

Kamis, 7 Januari 2021 08:43 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, Tenaga Kesehatan di Zona Merah Jabar Jadi Prioritas Vaksin Covid-19, Vaksin Covid-19,Tenaga Kesehatan,zona merah jabar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau ketersediaan vaksin Covid-19 di Gudang Logistik Material Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kopo BizPark, Jalan Kopo, Kota Bandung, Rabu (6/1/2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima sebanyak 97.000 vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang diperuntukan bagi petugas kesehatan di Jawa Barat. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BABAKAN CIPARAY, AYOBANDUNG.COM -- Pekan ini, 90 ribu dosis vaksin Covid-19 telah tiba di Jawa Barat. Dosis vaksin tersebut diperuntukan dan diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan (nakes).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, karena satu orang menerima dua dosis, maka 90 ribu vaksin tersebut hanya cukup untuk 45 ribu nakes. Mereka adalah para penerima vaksin Covid-19 tahap I di Jabar.

Dia mengatakan, 45 ribu nakes tersebut dipilih berdasarkan peta zona risiko Covid-19 masing-masing kota/kabupaten. Alokasi vaksin akan lebih banyak diberikan kepada nakes di zona merah.

"Ibaratnya ada 1.000 nakes di zona merah dan ada 1.000 nakes di zona tidak merah. Maka proporsinya tidak akan sama, meskipun itu sama-sama 1.000 manusia. Akan lebih banyak nakes di zona merah," ungkap Ridwan Kamil selepas meninjau gudang vaksin di Kopo, Kota Bandung, Rabu (6/1/2021).

Karena itu, untuk tahap I, dia mengatakan, pemberian vaksin akan lebih banyak diberikan pada nakes di Bodebek dan Bandung Raya. Namun, pihaknya menyebut akan segera memenuhi vaksin tahap II untuk seluruh nakes.

"Nakes kita ada 150 ribu. Insyaallah di tahap II kita akan berikan pada seluruh nakes," ungkapnya.

Dia juga meminta agar tidak ada nakes yang menolak pemberian vaksin. Pasalnya, kewajiban tersebut telah tertuang dalam UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular.

"Kita harap tidak ada (yang menolak), karena Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ini kewajiban warga negara berdasarkan UU 1984 tentang wabah. Itu yang jadi dasar hukum kenapa yang sudah terdaftar (sebagai peserta vaksin Covid-19) tidak boleh menolak," ungkapnya.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers