web analytics
  

Fadli Zon Klaim Partainya Tak Pernah Putuskan Dukung Bubarkan Ormas Intoleran

Minggu, 3 Januari 2021 05:54 WIB
Umum - Nasional, Fadli Zon Klaim Partainya Tak Pernah Putuskan Dukung Bubarkan Ormas Intoleran, Anggota DPR RI Fadli Zon,Rahayu Saraswati Djojohadikusumo,Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon. (Ayobandung.com/Eneng Reni Nuraisyah Jamil)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Anggota DPR RI Fadli Zon yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang menyatakan Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah membubarkan kelompok intoleran.

Fadli Zon mengklaim partainya tak pernah mengeluarkan putusan berisi dukungan pembubaran organisasi intoleran.

Melalui akun Twitter miliknya @fadlizon, ia juga menyertakan tautan salah satu media online yang mewartakan dirinya berbeda suara dengan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran FPI.

"Tidak ada putusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan," kata Fadli Zon, Sabtu (2/1/2021).

Fadli Zon menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum harus tetap menjunjung tinggi konstitusi dan juga undang-undang.

"Sebagai negara hukumm, tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan UU," tegasnya.

Dukung Ormas Intoleran Ditindak Tegas

Rahayu Saraswati melalui siaran pers menyatakan dukungan partainya atas kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga persatuan.

Salah satunya adalah kebijakan Presiden Jokowi menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI.

"Untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa," ungkap Rahayu.

Keponakan Prabowo Subianto itu melalui akun Twitter miliknya @rahayusaraswati membagikan beberapa tautan pemberitaan mengenai kebijakan tegas partainya itu atas pembubaran kelompok intoleran tersebut.

Namun, pernyataan tegas dari Partai Gerindra tersebut menuai kontroversi. Publik justru beramai-ramai menandai akun anggota DPR RI Fadli Zon.

Pasalnya, Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya belakangan ini terus menyuarakan kecaman terhadap pemerintah yang membubarkan FPI. Ia terus bersuara nyaring menolak FPI dibubarkan.

Sikap Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bertolak belakang dengan pernyataan tegas yang disampaikan oleh Rahayu, keponakan Prabowo Subianto.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Viral! Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat Subuh

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 22:40 WIB

Detik-detik imam masjid dipukul orang tak dikenal saat memimpin salat subuh berjemaah di Pekanbaru, Riau, terekam kamera...

Umum - Nasional, Viral! Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat Subuh, Imam Ditampar,Salat Subuh,Salat Subuh Berjemaah,Masjid Baitul Arsy

Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB

Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan m...

Umum - Nasional, Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi, Larangan Mudik Lokal Aglomerasi,mudik lokal,mudik lokal dilarang,Aturan Larangan Mudik,peniadaan mudik,wilayah aglomerasi,kawasan aglomerasi tanpa perlu SIKM

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:17 WIB

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi...

Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:07 WIB

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK-SBMPTN 2021 telah sele...

Umum - Nasional, Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!, Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Hasil UTBK-SBMPTN 2021,UTBK-SBMPTN 2021,apan pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2021

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 17:15 WIB

Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 secara online telah dibuka pada 4 Mei-1 Juni 2021.

Umum - Nasional, Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021, Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021,Jadwal LPDP 2021,Syarat Pendaftaran LPDP 2021,Panduan Pendaftaran LPDP 2021,Pendaftaran beasiswa LPDP 2021,Jadwal Beasiswa LPDP 2021,Syarat Beasiswa LPDP 2021

Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 16:16 WIB

MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga...

Umum - Nasional, Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?, SKB Seragam,SKB Seragam Sekolah,Kemendikbud Ristek,SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam,atribut keagamaan,karakter peserta didik,toleransi beragama,Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam

Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:58 WIB

Komnas HAM curiga penyematan label teroris untuk Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-O...

Umum - Nasional, Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi, Komnas HAM,Pelabelan Teroris TPNPB OPM,Jokowi,penyematan label teroris,TPNPB-OPM,Presiden Joko Widodo,pemerintahan Jokowi

Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:11 WIB

Tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi ASN atau aparatur sipil negara, terus menuai keca...

Umum - Nasional, Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan, Tes alis status pegawai KPK,Pegawai KPK,Pegawai KPK jadi ASN,Pertanyaan tes alih status pegawai KPK
dewanpers