web analytics
  

FPI Dibubarkan, Ini Pendapat PKB, PKS, PDIP, Gerindra, dan Nasdem

Rabu, 30 Desember 2020 15:36 WIB
Umum - Nasional, FPI Dibubarkan, Ini Pendapat PKB, PKS, PDIP, Gerindra, dan Nasdem, FPI Dibubarkan,Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab,Perpanjang Izin FPI,PDIP,Partai NasDem,Gerindra,PKS,Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Demo anggota FPI (Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah RI secara resmi melarang aktivitas dan sekaligus menghentikan kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Aturan tersebut diputuskan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/12).

PKB Mendukung Pembubaran
Menanggapi pembubaran tersebut, Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq mendukungnya. Menurutnya, hal itu merupakan langkah untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, toleran dan ramah.

"PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah," ujar Maman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Maman menjelaskan, melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik. Sementara dalam menegakkan nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, tidak kriminal, anarkistis, dan melanggar hukum.

Islam, kata Maman, adalah agama yang mengutamakan dialog demi terciptanya harmoni. PKB disebutnya siap memfasilitasi mantan punggawa FPI untuk belajar bersama mengenai dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan Islam.

"Ini bisa menjadi momentum umat Islam untuk kembali menguatkan komitmen keislamannya, Islam yang menjadi energi untuk perdamaian dan juga perubahan," katanya.

PKS: Ini Langkah Mundur
Sementara Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menilai dibubarkannya FPI merupakan langkah mundur bagi Indonesia. Keputusan pemerintah itu dinilai mencederai amanat reformasi.

"Langkah mundur dan menciderai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat," ujar Bukhori saat dihubungi, Rabu (30/12).

Pemerintah sebagai penguasa, dinilai memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Termasuk membungkam pihak yang dinilainya tak sepaham dengan pemerintah. "Sangat leluasa menetapkan apa saja bagi ormas atau perkumpulan ketika berbeda arah politik. Khususnya sejak Perppu UU Ormas, tetapi ini semua tetap bentuk langkah mundur," ujar Bukhori.

PDIP: Pembubaran langkah tepat
Ketua Komisi III DPR dan politikus PDIP, Herman Herry mengatakan, mendukung keputusan pelarangan seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI. Herman meminta aparat penegak hukum untuk menjalankan keputusan tersebut dengan tegas dan profesional.

Menurutnya, FPI memang dinyatakan sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 2019. Ditambah dengan beberapa aktivitasnya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Saya menilai keputusan pelarangan aktivitas dan penggunaan simbol FPI sudah tepat," ujar Herman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Herman menyebut, keputusan tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Di sisi lain, Herman berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks dari pihak manapun terkait keputusan tersebut.

"Ini juga menjadi sinyal bahwa tidak ada orang atau kelompok atau organisasi manapun yang berada di atas hukum dan bisa seenaknya melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.

Bila ada yang tak sepakat dengan keputusan pemerintah, pihak-pihak tersebut dapat melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme yang ada. "Lebih baik kita memusatkan fokus dan energi untuk bersama-sama menanggulangi penularan Covid-19 di negeri kita. Agar pandemi ini bisa segera berlalu," ujar politikus PDIP itu.

Gerindra: Pembubaran apakah sesuai UU? 
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman belum bisa berkomentar banyak soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Namun, ia mempertanyakan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Khususnya Pasal 61, yang (pembubaran) harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (30/12).

Habiburokhman juga mempertanyakan, terkait hal-hal negatif yang dituduhkan kepada FPI. Sebab pemerintah dinilainya belum mengkonfirmasi secara hukum terkait hal tersebut.

"Soal keterlibatan anggota FPI dalam tindak pidana terorisme misalnya, apakah sudah dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengatas-namakan FPI," ujar Habiburokhman.

Pemerintah seharusnya bisa mengacu pada kasus kader partai politik yang ditangkap karena kasus korupsi. Tetapi, partai tak dibubarkan karena kasus tersebut. Ia sendiri mengaku sepakat dengan semangat pemerintah agar ormas tak menjadi wadah lahirnya radikalisme dan intoleransi. 

"Namun setiap keputusan hukum haruslah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Nasdem setuju pembubaran 
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali setuju dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, tidak boleh ada satu pun golongan atau kelompok yang bertindak sewenang-wenang dan melampaui hukum.

"Organisasi Front Pembela Islam yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas kehidupan bersama lainnya," ujar Ahmad kepada wartawan, Rabu (30/12).

Ahmad mendorong segenap aparatur negara untuk bersikap tegas dan adil dalam menegakkan hukum. Serta sigap menindak setiap potensi yang akan mengganggu ketertiban umum.

"Sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka terjaganya eksistensi ideologi dan Negara Republik Indonesia," katanya.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga ketertiban dan ketentraman. Serta keharmonisan sosial di tengah kehidupan bersama kita. "Fraksi Partai Nasdem mengajak seluruh warga bangsa untuk menghidupkan semangat dialog, toleransi, dan gotong royong di tengah kehidupan sosial kita," ujar Ahmad.
 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Andres Fatubun

terbaru

Vaksin AstraZeneca Disetop, Masyarakat Diminta Jangan Khawatir

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 15:44 WIB

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut masyarakat tidak perlu khawatir dengan penghentian sementara distribu...

Umum - Nasional, Vaksin AstraZeneca Disetop, Masyarakat Diminta Jangan Khawatir, vaksin AstraZeneca,vaksin astrazeneca disetop,vaksin astrazeneca dihentikan,Satgas Covid-19

Kapal Cina Temukan Potongan Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:47 WIB

Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan salah satu Kapal Cina telah menemukan beberapa potongan badan kapa...

Umum - Nasional, Kapal Cina Temukan Potongan Kapal Selam KRI Nanggala-402, KRI Nanggala-402,KRI Nanggala 402 Hilang,Potongan badan KRI Nanggala 402,Kapal China

Pulang Mudik, Gini Cara Tepat Isolasi Mandiri Cegah Covid-19

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:43 WIB

Setelah Lebaran Idulfitri 1442 H, para pemudik yang boleh melakukan perjalanan mudik pasti akan segera kembali dari kam...

Umum - Nasional, Pulang Mudik, Gini Cara Tepat Isolasi Mandiri Cegah Covid-19, Isolasi Mandiri,Pusat Isolasi Mandiri Covid-19,Panduan isolasi mandiri,Isolasi mandiri pasien covid-19,isolasi mandiri covid-19

22.736 Perusahaan Sudah Daftar Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:28 WIB

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan antusiasme pengusaha dalam program vaksinasi gotong royong cukup...

Umum - Nasional, 22.736 Perusahaan Sudah Daftar Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, vaksin gotong royong,Harga Vaksin Gotong Royong,Persyaratan Vaksin Gotong Royong,serba-serbi vaksin gotong royong,vaksin gotong royong gratis

Buruh Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkrit untuk Bela Palestina

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:22 WIB

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendesak pemerintah untuk lebih berperan aktif di organisasi internasional dala...

Umum - Nasional, Buruh Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkrit untuk Bela Palestina, Bela Palestina,Palestina,Kekerasan Israel,aksi bela palestina,Aksi bela palestina di gedung sate

Awasi Pemudik, 600 Nakes Berjaga 24 Jam di Titik Masuk Jakarta

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:17 WIB

Usai lebaran 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mengerahkan sebanyak 600 tenaga ke...

Umum - Nasional, Awasi Pemudik, 600 Nakes Berjaga 24 Jam di Titik Masuk Jakarta, Pemprov DKI Jakarta,Nakes Jakarta,Pemudik masuk Jakarta,Arus balik jakarta

Bocah 13 Tahun Ditetapkan Jadi Tersangka Perahu Maut Kedung Ombo

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 14:14 WIB

Satreskrim Polres Boyolali akhirnya menetapkan dua tersangka dalam tragedi perahu maut yang terbalik di Waduk Kedung Omb...

Umum - Nasional, Bocah 13 Tahun Ditetapkan Jadi Tersangka Perahu Maut Kedung Ombo, Kedung Ombo,Waduk Kedung Ombo,perahu terbalik Waduk Kedung Ombo,wisatawan tewas Waduk Kedung Ombo,wisatawan tenggelam Waduk Kedung Ombo

Penyekatan di Japek Diperpanjang Sampai 24 Mei

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 13:42 WIB

Polda Metro Jaya memperpanjang kebijakan penyekatan dan pos pemeriksaan hingga tanggal 24 Mei 2021. Pemeriksaan pun akan...

Umum - Nasional, Penyekatan di Japek Diperpanjang Sampai 24 Mei, penyekatan Tol Japek,Tol Japek,Penyekatan di Jakarta,Polda Metro Jaya

artikel terkait

dewanpers