web analytics
  

Pilkada dan Fenomena Saling Klaim Kemenangan

Kamis, 10 Desember 2020 15:09 WIB Heru Rukanda
Umum - Nasional, Pilkada dan Fenomena Saling Klaim Kemenangan, Pilkada Jawa Barat,Ragam Pilkada,Pilkada Serentak 2020,Quick count Pilkada Kabupaten Bandung

Pengamat politik Tasikmalaya, Asep M Tamam. (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Pemungutan suara pilkada serentak 2020 telah dilaksanakan 9 Desember kemarin. Kini pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung perolehan suara dari masing-masing tempat pemungutan suara.

Kendati hasil perhitungan KPU masih berlangsung, tapi pasangan calon yang unggul melalui perhitungan cepat (real count) lembaga survei saling mengklaim kemenangan.

Pengamat sosial dan politik Tasikmalaya, Asep M Tamam mengatakan, saling klaim kemenangan dari kontestan pilkada merupakan seni politik dan karakter politik yang artinya tidak mudah menyerah.

Menurutnya, sebelum keputusan siapa yang menang dibacakan oleh KPU, masih ada celah untuk bisa menunda kekalahan. Sehingga wajar jika hasil quick count dari LSI ternyata sedikit berbeda dari hitungan sementara dari KPU dan ada pasangan calon yang mengklaim kemenangan.

"Jadi ini memberi ruang untuk semua pihak, bukan hanya para tokoh, para calon, tapi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, untuk bersabar menunggu hasil akhir dari perhitungan realcount dari KPU Jadi wajar, kita harus menunggu sampai diakhir, " ucapnya, seperti dilaporkan Ayotasik.com, Kamis (10/12/2020).

Ia melihat kubu-kubu yang ada justru nyaman-nyaman saja dan ini hak bagi mereka untuk bereuforia sementara, tetapi tidak saling menyerang satu pasangan ke satu pasangan lainnya.

"Tidak apa-apa bahwa kubu nomor 2 mengklaim, kubu nomor 4 juga mengklaim, karena ini adalah mungkin cara untuk saling mengerti dan memahami tentang karakter politik seperti ini, tidak serta merta mudah untuk menyerah, akan tetapi masih ada celah atau ruang untuk bisa menunggu sampai akhir penghitungan real KPU," tuturnya.

Di samping itu, hasil perolehan suara sementara yang begitu dekat dari versi KPU dan begitu jauh dari versi di LSI,  memungkinkan adanya upaya untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, nanti terserah dari pihak - pihak yang berkaitan, apakah mau ke MK atau tidak, dan itu hak konstitusional dari mereka.

"Tapi memang bagi saya misalkan masuk ke MK pada akhirnya nanti menyempurnakan bagi siapapun yang menang dan menyempurnakan kekalahan bagi yang kalah. Jadi menangnya itu nanti luar biasa, lahir batin. Kalau kalah nanti kalahnya sempurna juga," ungkapnya.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Viral! Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat Subuh

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 22:40 WIB

Detik-detik imam masjid dipukul orang tak dikenal saat memimpin salat subuh berjemaah di Pekanbaru, Riau, terekam kamera...

Umum - Nasional, Viral! Imam Masjid Ditampar saat Pimpin Salat Subuh, Imam Ditampar,Salat Subuh,Salat Subuh Berjemaah,Masjid Baitul Arsy

Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB

Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan m...

Umum - Nasional, Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi, Larangan Mudik Lokal Aglomerasi,mudik lokal,mudik lokal dilarang,Aturan Larangan Mudik,peniadaan mudik,wilayah aglomerasi,kawasan aglomerasi tanpa perlu SIKM

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:17 WIB

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi...

Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:07 WIB

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK-SBMPTN 2021 telah sele...

Umum - Nasional, Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!, Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Hasil UTBK-SBMPTN 2021,UTBK-SBMPTN 2021,apan pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2021

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 17:15 WIB

Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 secara online telah dibuka pada 4 Mei-1 Juni 2021.

Umum - Nasional, Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021, Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021,Jadwal LPDP 2021,Syarat Pendaftaran LPDP 2021,Panduan Pendaftaran LPDP 2021,Pendaftaran beasiswa LPDP 2021,Jadwal Beasiswa LPDP 2021,Syarat Beasiswa LPDP 2021

Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 16:16 WIB

MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga...

Umum - Nasional, Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?, SKB Seragam,SKB Seragam Sekolah,Kemendikbud Ristek,SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam,atribut keagamaan,karakter peserta didik,toleransi beragama,Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam

Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:58 WIB

Komnas HAM curiga penyematan label teroris untuk Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-O...

Umum - Nasional, Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi, Komnas HAM,Pelabelan Teroris TPNPB OPM,Jokowi,penyematan label teroris,TPNPB-OPM,Presiden Joko Widodo,pemerintahan Jokowi

Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:11 WIB

Tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi ASN atau aparatur sipil negara, terus menuai keca...

Umum - Nasional, Duh! Pertanyaan Tes Alih Status Pegawai KPK Lecehkan Perempuan, Tes alis status pegawai KPK,Pegawai KPK,Pegawai KPK jadi ASN,Pertanyaan tes alih status pegawai KPK
dewanpers