web analytics
  

Mensos Juliari Bisa Dihukum Mati, Ucapan Ketua KPK Firli Ditagih

Minggu, 6 Desember 2020 14:31 WIB
Umum - Nasional, Mensos Juliari Bisa Dihukum Mati, Ucapan Ketua KPK Firli Ditagih, Ketua KPK Firli Bahuri,Hukum Mati Koruptor,korupsi bansos,Mensos Juliari P. Batubara

Ketua KPK Firli Bahuri. (Suara.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan angkat bicara terkait proses hukum KPK setelah menangkap dan menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka.

FITRA pun menagih ucapan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut pihaknya bisa menghukum mati koruptor bansos Corona. Sebab, menurutnya, Mensos Juliari bisa terancam hukuman mati jika terbukti melakukan tindakan korupsi.

"Bisa (dihukum mati), karena sejak awal KPK juga sudah menegaskan soal hukuman terberat ini," kata Misbah saat dihubungi, Minggu (6/12/2020).

Dia pun meminta agar KPK mengusut tuntus kasus korupsi yang dilakukan Juliari. Dalam kasus ini, politikus PDIP itu diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar.

"Ini harus diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya bila terbukti korupsi dana bansos ini," kata dia. 

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengultimatum kepada pejabat yang nekat melakukan korupsi dana bansos corona.

Bahkan, KPK siap memberikan hukuman mati kepada para pejabat negara yang menyelewengkan dana saat masyarakat sedang kesusahan akibat pandemi Corona.

Untuk menjerat koruptor dana bansos Corona dengan hukuman mati, KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.

Yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Firli mengatakan dalam UU itu memang ada hukuman mati. KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terkait korupsi Bansos ini.

"Memang ada ancaman hukum mati," kata Firli.

Dia juga mengaku bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah sebagai bencana non alam. Sehingga KPK tidak akan berhenti pada kasus korupsinya.

"Kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19. Kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun 1999," ujar Firli.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

CEK FAKTA: Isi Survei Berhadiah KFC dalam Peringati Hari Perempuan Sed...

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 07:07 WIB

Saat International Women's Day yang dirayakan pada 8 Maret 2021, terdapat pesan berantai di WhatsApp yang menunjukkan ba...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Isi Survei Berhadiah KFC dalam Peringati Hari Perempuan Sedunia, hoaks KFC,promo gratis KFC,hoaks promo gratis KFC,Cek Fakta,Ayobandung cek fakta,KFC

Saksi Sebut Juliari Beri Target Kumpulkan Rp35 Miliar dari Bansos Covi...

Nasional Selasa, 9 Maret 2021 | 06:00 WIB

Namun, menurut Joko, uang fee bansos tersebut tidak terkumpul Rp35 miliar dan hanya  terkumpul sebanyak Rp14,7 miliar.

Umum - Nasional, Saksi Sebut Juliari Beri Target Kumpulkan Rp35 Miliar dari Bansos Covid-19, Korupsi Bansos Covid-19,Korupsi Bansos Kemensos,Korupsi mensos,Korupsi Juliari Batubara,Mensos Juliari P Batubara korupsi bansos

1,1 Juta Vaksin AstraZeneca dari GAVI dan WHO Tiba di Indonesia

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 22:24 WIB

Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 asal perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cen...

Umum - Nasional, 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca dari GAVI dan WHO Tiba di Indonesia, vaksin AstraZeneca,GAVI,WHO

Demokrat Kubu Moeldoko Bawa AD/ART ke Kemenkumham Besok

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 22:21 WIB

Hencky Luntungan, salah satu penggagas KLB Demokrat Deli Serdang memastikan bakal mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (...

Umum - Nasional, Demokrat Kubu Moeldoko Bawa AD/ART ke Kemenkumham Besok, Moeldoko,klb demokrat,kemenkumham

Gatot Nurmantyo Ceritakan Sosok Moeldoko

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 22:14 WIB

Gatot Nurmantyo bongkar sosok Moeldoko hingga berani kudeta Partai Demokrat. Gatot Nurmantyo merupakan Presidium Koalisi...

Umum - Nasional, Gatot Nurmantyo Ceritakan Sosok Moeldoko, Gatot Nurmantyo,Moeldoko,Kudeta Partai Demokrat

4 Kasus Corona B117 Ditemukan di 4 Provinsi

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 20:51 WIB

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi penularan kasus varian baru Covid-19 asal In...

Umum - Nasional, 4 Kasus Corona B117 Ditemukan di 4 Provinsi, Corona B117,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),kasus B117

Cara Mudah Cek Kelolosan Prakerja Gelombang 13 Lewat SMS dan www.prake...

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 16:12 WIB

Program Kartu Prakerja Gelombang 13 ditutup pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021 pada pukul 12.00 WIB. Lalu bagaimana cara...

Umum - Nasional, Cara Mudah Cek Kelolosan Prakerja Gelombang 13 Lewat SMS dan www.prakerja.go.id, Prakerja gelombang 13,kartu prakerja gelombang 13,syarat kartu prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Waktu Pembukaan Prakerja Gelombang 13,www.prakerja.go.id,cara mengecek kelolosan prakerja gelombang 13

Petani Pertanyakan Tujuan Pemerintah Buka Keran Impor Beras

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 14:13 WIB

Rencana pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini dipertanyakan petani. Pasalnya, sejumlah ind...

Umum - Nasional, Petani Pertanyakan Tujuan Pemerintah Buka Keran Impor Beras, impor beras,petani padi,tujuan impor beras,Pemerintah impor beras
dewanpers