web analytics
  

Presiden Jokowi Geram dan Marah: Uang Rakyat Jangan Dikorupsi!

Minggu, 6 Desember 2020 12:34 WIB
Umum - Nasional, Presiden Jokowi Geram dan Marah: Uang Rakyat Jangan Dikorupsi!, Presiden Joko Widodo,Presiden Joko Widodo marah,Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Ketua KPK Firli Bahuri

Presiden Joko Widodo (Jokowi). ([email protected])

AYOBANDUNG.COM -- Presiden Jokowi mengaku geram dengan ulah Mensos Juliari P Batubara yang telah menyelewengkan dana bansos untuk rakyat yang sedang mengalami kesulitan selama pandemi. Presiden angkat bicara terkait tindakan KPK yang telah menangkap dan menetapkan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Corona.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” kata Jokowi melalui keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (6/12/2020).

Terkait tindakan Mensos Juliari, Jokowi pun mengaku sudah memberikan peringatan kepada jajaran menteri di kabinetnya untuk tidak nekat melakukan tindakan korupsi.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!," tegasnya.

Presiden juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.

Mensos Tersangka

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari rekanan pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

"JPB (Juliari P Batubara)selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan," ungkap Firli.

Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

"Untuk "fee" tiap paket bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos," tambah Firli.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

"Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ungkap Firli.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SH (Shelvy N) selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," lanjut Firli.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp 243 juta).

Terancam Hukuman Mati

Firli sebelumnya memberikan ultimatum kepada pejabat yang nekat melakukan korupsi dana bansos Corona. Bahkan, KPK siap memberikan hukuman mati kepada para pejabat negara yang menyelewengkan dana saat masyarakat sedang kesusahan akibat pandemi Corona.

Untuk menjerat koruptor dana bansos Corona dengan hukuman mati, KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.

Yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Firli mengatakan dalam UU itu memang ada hukuman mati. KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terkait korupsi Bansos ini.

"Memang ada ancaman hukum mati," kata Firli.

Dia juga mengaku bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah sebagai bencana non alam. Sehingga KPK tidak akan berhenti pada kasus korupsinya.

"Kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19. Kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun 1999," ujar Firli.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Petani Pertanyakan Tujuan Pemerintah Buka Keran Impor Beras

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 14:13 WIB

Rencana pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini dipertanyakan petani. Pasalnya, sejumlah ind...

Umum - Nasional, Petani Pertanyakan Tujuan Pemerintah Buka Keran Impor Beras, impor beras,petani padi,tujuan impor beras,Pemerintah impor beras

Didatangi AHY, Kemenkumham Janji Telaah Legalitas KLB Demokrat

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:47 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berjanji akan mempelajari semua dokumen yang diserahkan Ketua Umu...

Umum - Nasional, Didatangi AHY, Kemenkumham Janji Telaah Legalitas KLB Demokrat, Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,klb demokrat,KLB Demokrat Deli Serdang,kemenkumham,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:27 WIB

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Moeldoko punya peluang memperoleh legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokr...

Umum - Nasional, Pengamat: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Moeldoko,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Moeldoko vs AHY

KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 13:13 WIB

Kudeta Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi topik hangat di dunia perpolitikan tanah air. Topik ini m...

Umum - Nasional, KLB Partai Demokrat, Pengamat: Moeldoko Hanya Tumbal, klb demokrat,KLB Demokrat Deli Serdang,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:44 WIB

Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi gedung kementerian hukum dan HAM (kemenkumham). Ke...

Umum - Nasional, Tolak KLB Deli Serdang, AHY Datangi Kemenkumham , Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),AHY datangi Kemenkumham,KLB Deli Serdang,klb demokrat,Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat

Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:40 WIB

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku juga pernah diajak melakukan kudeta kepemimpinan di Partai D...

Umum - Nasional, Demokrat Kaget Dengar Gatot Nurmanyo Diajak Kudeta AHY, Gatot Nurmantyo,Gatot Nurmantyo AHY,Gatot Nurmantyo kudeta demokrat,Gatot Nurmantyo partai demokrat,kuteda Gatot Nurmantyo

Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko'

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:30 WIB

Massa dari Partai Demokrat melakukan konvoi ramai-ramai dari kantor DPP Partai Demokrat menuju Kementerian Hukum dan Ha...

Umum - Nasional, Konvoi ke Kemenkumham, Massa Demokrat Serukan 'Lawan Moeldoko', Kudeta Demokrat,moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,lawan moeldoko,Moeldoko

3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham

Nasional Senin, 8 Maret 2021 | 11:25 WIB

Di gedung Kemenkumham tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum sejumlah aparat kepolisian disiagakan untuk mengawal ag...

Umum - Nasional, 3 Kompi Kepolisian Cegah Bentrok Kubu AHY-Moeldoko di Kemenkumham, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko,Kementerian Hukum dan HAM,Kombes Pol Azis Andriansyah,luar biasa (KLB) Deli Serdang,Menkumham Yasonna Laoly

artikel terkait

dewanpers