web analytics
  

OTT KPK soal Suap Bansos Kemensos Dilakukan di Bandung dan Jakarta

Minggu, 6 Desember 2020 08:23 WIB
Umum - Nasional, OTT  KPK soal Suap Bansos Kemensos Dilakukan di Bandung dan Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos),Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara,OTT KPK Mensos

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat membuka Rakor Teknis Penguatan SDM PKH, di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (4/7/2020). (Ayobandung/Tri Junari)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- KPK meringkus 6 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial pada Jumat (4/12/2020) sampai Sabtu (5/12/2020). OTT ini sehubungan dengan bantuan sosial Covid-19.

"KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada program bansos di Kemensos RI," kata Ketua KPK Filri Bahuri kepada wartawan.

OTT tersebut, kata Firli, terkait "dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan Pejabat kementerian yang ditangkap berinisial J. Beberapa orang lagi yang ditangkap dari kalangan swasta. Keenam orang tersebut sekarang tengah menjalani pemeriksaan.

Operasi tangkap tangan dilakukan di dua kota, Jakarta dan Bandung. Menteri Sosial yang menjadi tersangka juga telah menyerahkan diri setelah enam orang terjaring OTT.

Pasal Hukuman Mati

Penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial ini mendapatkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang meminta agar pelaku dihukum mati.

Alasannya, korupsi dilakukan di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan. Akibat dampak pandemi Covid-19.

Firli Bahuri dalam konferensi persnya mengatakan, KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.

Yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Firli mengatakan dalam UU itu memang ada hukuman mati. KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terkait korupsi Bansos ini.

"Memang ada ancaman hukum mati," kata Firli.

Dia juga mengaku bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah sebagai bencana non alam. Sehingga KPK tidak akan berhenti pada kasus gratifikasinya.

"Kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19. Kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun 1999," ujar Firli.

 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Sumber: Suara.com
Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

WNA Dilarang Masuk ke Indonesia Sampai 8 Februari 2021

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:44 WIB

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam M...

Umum - Nasional, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia Sampai 8 Februari 2021, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia,WNA Dilarang Masuk Indonesia,Larangan Masuk WNA dan WNI dari Luar Negeri,Larangan WNA masuk Indonesia

Kapan Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12? Begini Jawaban Manajemen...

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:20 WIB

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Bantuan Sosial melalui Kartu Prakerja di tahun 2021. Hal ini pertama kal...

Umum - Nasional, Kapan Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12? Begini Jawaban Manajemen Pelaksana!, Prakerja Gelombang 12,Kartu Prakerja Gelombang 12,Daftar Prakerja Gelombang 12,Syarat Prakerja gelombang 12,Agar lolos Jadi peserta Prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,Prakerja Kapan Buka

Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Alasan DPR

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:15 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen adanya klausul dalam RUU Pemilu terkait eks-anggota H...

Umum - Nasional, Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Alasan DPR, HTI,Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Eks HTI,Eks HTI dilarang ikut Pemilu,Eks HTI tidak bisa memilih

Reisa Ingatkan Infeksi Covid-19 bisa Picu Gejala Berkepanjangan

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan...

Umum - Nasional, Reisa Ingatkan Infeksi Covid-19 bisa Picu Gejala Berkepanjangan, Dokter Reisa Broto Asmoro,Reisa Broto Asmoro,fakta dokter reisa,Makanan khas Bandung,makanan khas Sunda Bandung,COVID-19,Gejala Covid-19,Pasien Positif Virus Corona

Jokowi: Bersyukur Indonesia Kendalikan 2 Krisis Imbas Pandemi

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 21:44 WIB

Presiden Jokowi mengklaim, Indonesia mampu mengendalikan dua krisis yang merupakan imbas pandemi covid-19 sejak awal tah...

Umum - Nasional, Jokowi: Bersyukur Indonesia Kendalikan 2 Krisis Imbas Pandemi, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Krisis Kesehatan,krisis ekonomi,Pandemi Covid-19

KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 21:06 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa imbas dari korupsi proyek Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR...

Umum - Nasional, KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Korupsi CSRT,Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),Badan Informasi dan Geospasial (BIG)

Airlangga: Vaksin Covid-19 Gratis, Perusahaan Tak Boleh Potong Gaji Ka...

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 20:00 WIB

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menegaskan, semua vaksin Co...

Umum - Nasional, Airlangga: Vaksin Covid-19 Gratis, Perusahaan Tak Boleh Potong Gaji Karyawan, Vaksin Covid-19 Gratis,Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto,Vaksin COvid-19 Mandiri

Syarat Dapat BLT UMKM 2021, Cek Informasi di eform.bri.co.id

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 16:42 WIB

Pemerintah segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi UMKM sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha.

Umum - Nasional, Syarat Dapat BLT UMKM 2021, Cek Informasi di eform.bri.co.id, eform.bri.co.id,blt umkm 2021,BLT UMKM,bantuan langsung tunai,syarat blt umkm 2021,Syarat BLT UMKM,pencairan blt 2021,blt 2021
dewanpers