web analytics
  

UKPBJ KBB Dorong Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur 

Jumat, 4 Desember 2020 18:13 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, UKPBJ KBB Dorong Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur , UKPBJ KBB,Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),Pembangunan Infrastruktur

Kepala UKPBJ KBB, Ani Roslianti. (Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong pendampingan hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan, preventif dan persuasif serta pendampingan hukum untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur di KBB.

Kepala UKPBJ KBB, Ani Roslianti menilai, jumlah anggaran pembangunan jalan yang anggarannya cukup besar harus berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan dampak hukum. 

Untuk itu pihaknya mendorong dinas sebagai pelaksana pekerjaan segera meminta pendampingan dengan Kejati Jabar agar tahapan lelang sampai pengerjaan sesuai aturan yang berlaku.

"Pekerjaan insfrastruktur dari pinjaman PT SMI ini kan nilainya besar, untuk itu sebagai bentuk antisipasi sebaiknya PUPR meminta pendampingan hukum dari Kejati Jabar," ungkap Ani kepada Ayobandung.com, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan ruas Selacau-Cililin, Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta-Celak Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari,Cilangari Cisokan dan Pembangunan Jembatan Tajim memiliki pagu anggaran bernilai Rp197.000.000.000.

Selain itu, pagu anggaran pekerjaan untuk pembangunan ruas jalan Rancapanggung Cijenuk, Cijenuk- Sarinangen, Sarinangen-Baranangsiang dengan Pagu Anggaran Rp87.000.000.000. Semua itu sumber anggaran dari pinjaman dari PT SMI.

"Sehubungan dengan hal tersebut kiranya kegiatan itu dapat didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," sebutnya. 

Disamping itu, Ani mengatakan dengan mendapat pendampingan hukum akan semakin meningkatkan hubungan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dalam upaya untuk mendorong dan mendukung keberhasilan pembangunan.

"Mencegah lebih baik daripada menindak. Tidak lagi timbul rasa ketakutan dan khawatir bagi pelaksana pembangunan di daerah atau di pusat ketika sudah ada pendampingan dari penegak hukum," tandasnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers