web analytics
  

Mardani Ali Sera: Pasien Positif Covid-19 Boleh Menolak Petugas KPU Coblos Pilkada

Jumat, 4 Desember 2020 14:30 WIB
Umum - Nasional, Mardani Ali Sera: Pasien Positif Covid-19 Boleh Menolak Petugas KPU Coblos Pilkada, Politisi PKS, Mardani Ali Sera,pasien positif Covid-19 yang memiliki hak pilih,Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi ruang isolasi virus corona. (Suara.com/Antara)

AYOBANDUNG.COM --  Pasien positif Covid-19 yang memiliki hak pilih dalam Pilkada serentak 2020 dapat melakukan penolakan untuk tidak mencoblos. Demikian dikatakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Ia juga menyarankan sebaiknya KPU mengikuti rekomendasi otoritas kesehatan mengingat keputusannya masuk kamar pasien Covid-19 berisiko tinggi memunculkan kasus positif baru

Penolakan tersebut seiring dengan wacana KPU yang bakal menyambangi pasien positif sampai ke ruang isolasi.

Mardani mengatakan, memang sudah menjadi tugas KPU untuk memudahkan pemegang hak pilih untuk menyuarakan aspirasinya di bilik suara. Termasuk jika pilihannya sampai harus masuk ke ruang isolasu pasien Covid-19. Tetapi di satu sisi, lanjut Mardani, masyarakat bisa dengan tegas dapat menolak.

"Mesti tegas pemilih yang positif (Covid-19) bisa meminta untuk tidak menunaikan haknya dan boleh. Kalau KPU tugasnya memang memberikan fasilitas untuk memudahkan memilih," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Mardani sebelumnya meminta agar KPU tidak perlu memaksakan untuk tetap masuk menemui pasien positif.

Ia menyarankan, sebaiknya KPU mengikuti rekomendaai otoritas kesehatan mengingat keputusannya masuk kamar pasien Covid-19 berisiko tinggi memunculkan kasus positif baru. Sekalipun setiap orang, termasuk para pasien memiliki hak pilih.

"Semua mesti dilakukan dengan saksama dan hati-hati. Benar setiap warga negara yang punya hak pilih mesti difasilitasi melaksanakan haknya. KPU jugA sudah menyiapkan protokol dan form pendampingan. Tapi jika proses ini berbahaya menularkan, KPU perlu ikut rekomendasi otoritas kesehatan," kata Mardani.

Diketahui, wacana KPU untuk masuk ke ruang isolasi perawatan pasien Covid-19 dinilai melanggar hak kesehatan pasien. Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof dr Hasbullah Thabrany, yang mengatakan pasien bisa menolak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020 nanti.

"Hak pilih dapat ditolak, tidak ada kewajiban seseorang menggunakan hak pilih dan orang lain. KPU tidak punya hak memaksa seseorang menggunakan hak pilihnya," kata Prof Hasbullah saat dihubungi Suara.com, Kamis (3/12/2020).

Dia menegaskan, hak untuk sehat dan hidup lebih penting daripada hak pilih politik.

"Hak kesehatan terancam karena perilaku orang lain yang mengancam keselamatan pasien, maka orang lain yang tersebut (misal) petugas boleh ditolak. Hak sehat atau terhindar tertular penyakit COVID jauh lebih penting daripada hak pilih," tuturnya.

Sebelumnya, KPU akan mengirimkan dua petugas didampingi dua saksi dengan mengenakan APD masuk ke bilik isolasi pasien COVID-19 demi memenuhi hak pilih pasien di Pilkada 9 Desember 2020 nanti.

Hal ini sudah diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020, pasal 72 ayat 1 yang berbunyi:

Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Habib Rizieq Dituntut 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 05:34 WIB

Habib Rizieq Shihab dituntut 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara kerumunan di...

Umum - Nasional, Habib Rizieq Dituntut 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung, Habib Rizieq dituntut 10 bulan penjara,Rizieq Shihab Megamendung,Habib Rizieq di Megamendung,Kerumunan Megamendung,Kerumunan Habib Rizieq Shihab,Habib Rizieq Shihab,Habib Rizieq

1,5 Juta Pemudik Tinggalkan Jakarta, Daerah Diminta Perketat PPKM Mikr...

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 02:48 WIB

Daerah diminta untuk memperketat PPKM Mikro untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Umum - Nasional, 1,5 Juta Pemudik Tinggalkan Jakarta, Daerah Diminta Perketat PPKM Mikro, PPKM Mikro,Airlangga Hartarto,Update Corona Covid-19 Indonesia

Antisipasi Lonjakan Covid-19 Pascalebaran, Kemenkes Siapkan Langkah In...

Nasional Selasa, 18 Mei 2021 | 02:30 WIB

Momen libur panjang dapat memunculkan lonjakan kasus COVID-19 sebanyak 30 hingga 80 persen.

Umum - Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19 Pascalebaran, Kemenkes Siapkan Langkah Ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Update Corona Covid-19 Indonesia

Sebut Palestina Babi di TikTok, Pemuda Ini Ditahan Polisi

Nasional Senin, 17 Mei 2021 | 22:42 WIB

Pemuda berusia 23 tahun berinisial UC di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditangkap aparat kepolisian setelah menebar ujaran...

Umum - Nasional, Sebut Palestina Babi di TikTok, Pemuda Ini Ditahan Polisi, Hina Palestina,Menghina Palestina di TikTok,Pemuda Menghina Palestina

Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional Senin, 17 Mei 2021 | 21:45 WIB

Jaksa penuntut umum resmi menuntut Habib Rizieq Shihab agar dipenjara selama 2 tahun dalam kasus kerumuna massa Petambur...

Umum - Nasional, Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Petamburan, Habib Rizieq Shihab,Kasus Kerumunan Petamburan,Sidang Habib Rizieq

Jokowi: Hasil TWK Tidak Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional Senin, 17 Mei 2021 | 21:16 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasa...

Umum - Nasional, Jokowi: Hasil TWK Tidak Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK, Presiden Joko Widodo,Jokowi,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),TWK KPK,75 Pegawai KPK

Kemenhub: Tidak Ada Pesawat Charter Bawa TKA China

Nasional Senin, 17 Mei 2021 | 20:11 WIB

Sebanyak 170 warga negara asing (WNA) dikabarkan tiba Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat charter d...

Umum - Nasional, Kemenhub: Tidak Ada Pesawat Charter Bawa TKA China, Kementerian Perhubungan (Kemenhub),TKA China,Pekerja China

Insentif Kartu Prakerja Cair 19 Mei, Pembukaan Gelombang 17 Mulai Kami...

Nasional Senin, 17 Mei 2021 | 19:49 WIB

Insentif Kartu Prakerja akan cair lagi mulai Rabu 19 Mei 2021. Sementara itu, pembukaan gelombang 17 program tersebut di...

Umum - Nasional, Insentif Kartu Prakerja Cair 19 Mei, Pembukaan Gelombang 17 Mulai Kamis?, Insentif Kartu Prakerja,Insentif Cair,Kartu Prakerja Gelombang 17
dewanpers