web analytics
  

Kanwil Kemenag Jabar Uji Kebenaran Akta Nikah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon

Kamis, 3 Desember 2020 21:35 WIB Fichri Hakiim
Umum - Regional, Kanwil Kemenag Jabar Uji Kebenaran Akta Nikah Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Kemenag Jabar,PTUN Bandung,KPAID Kabupaten Cirebon,KUA Mundu

Sidang lanjutan pelaporan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah, Kamis (3/12/2020).  (Ayobandung.com/Fichri Hakiim)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali mengelar sidang lanjutan pelaporan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah, Kamis (3/12/2020). 

Agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban dari kuasa hukum KUA Mundu, terkait tuntutan penggugat IL melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution.

Razman mengaku puas usai mendengarkan jawaban tersebut. Kemudian, pihak Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat yang menjadi kuasa hukum KUA Mundu akan menguji kebenaran akta nikah tersebut.

"Saya puas dengan jawaban kuasa hukum KUA Mundu, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kanwil Kemenag Jabar akan melakukan pengujian kebenaran akta nikah tersebut," ujarnya, Kamis (3/12/2020).

Saat sidang berlangsung, kemudian Razman merespon jawaban yang diberikan oleh kuasa hukum tergugat 2 Intervensi, yang dianggap tidak sesuai. Pasalnya, kuasa hukum tergugat 2 Intervensi merasa keberatan, lantaran PTUN Bandung dianggap tidak berwenang menangani perkara ini.

"Saya pikir mereka sebagai kuasa hukum tergugat 2 Intervensi tidak mengerti kalau buku nikah itu termasuk dalam dokumen negara dan PTUN Bandung tidak berwenang memutus perkara, ini lebih aneh lagi," jelasnya.

Sementara itu, Kasubag Hukum Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, Haidar Yamin Mustofa, menjelaskam dalam jawaban menyampaikan dua hal, eksepsi dan jawaban.

"Eksepsi yang di sampaikan pertama adalah PTUN tidak berwenang mengadili dan yang kedua bahwa penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada kepala KUA Mundu," tuturnya.

Haidar menuturkan, pihaknya akan menguji kebenaran aktah nikah tersebut bersama majelis hakim, apakah sudah sesuai atau tidak.

"Nanti tinggal kita uji saja di depan majelis, apakah dokumen yang kami sampaikan itu sesuai atau mal administrasi atau tidak. Pada prinsipnya kita sama-sama menguji, majelis akan menilai dokumen kita ini apakah benar sesuai aturan atau tidak," jelasnya.

Ia juga menambahkan, terkait pokok perkara objek sengketa disini adalah akta nikah bukan duplikat ataupun buku nikah. Dalam hal ini, akta nikah itu disimpan di KUA Mundu.

"Terkait yang kami sampaikan tentang akta nikah, bahwa berdasarkan dokumen yang kami buka ada dari KUA Mundu. Terbitnya akta nikah atas nama FS dan IE memang ada dan dasar penulisan akta pun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 dimana mempersyaratkan dokumen-dokumen pendukung yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah," jelasnya.

Haidar menuturkan, jika menyangkut ada atau tidak adanya pernikahan dilandaskan pada akta, bahwa semua itu tercatat.

"Menurut akta nikah ya memang ada. Ada namanya dan masih aktif juga. Tinggal nanti kita mintai saat pembuktian keterangan dari mereka yang menyaksikan dan mencatat akta nikah tersebut," tuturnya.

Terkait siapa yang akan dimintai keterangan, tentunya pegawai pencatat nikah yang mencatat pernikahan tersebut.

"Tapi kebenaran itu yang akan di uji, nanti kami juga akan memintai keterangan dari pegawai pencatat nikah," pungkasnya. 

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers