web analytics
  

Bersiap Menuju Era Jabatan Fungsional

Kamis, 3 Desember 2020 15:25 WIB Netizen Dadang Darmansyah, S,Si, MM
Netizen, Bersiap Menuju Era Jabatan Fungsional, Aparatur Sipil Negera (ASN),jabatan fungsional

Ilustrasi. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

Dadang Darmansyah, S,Si, MM

Kepala Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

AYOBANDUNG.COM -- Era jabatan fungsional segera tiba. Pemerintah telah menetapkan peraturan melalui Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2019. Permen ini menjelaskan tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Eselonisasi Struktural akan disederhanakan dari 4 level menjadi 2 level (Eselon I dan II). Pejabat struktural Eselon III dan IV akan diganti menjadi Pejabat Fungsional.

Permen ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Untuk itu perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Jabatan  Fungsional  sendiri merupakan sekelompok  jabatan  yang berisi  fungsi  dan  tugas  yang berkaitan  dengan  pelayanan fungsional    yang    berdasarkan    pada    keahlian    dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN ini terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Adapun rincian masing-masing jabatan fungsional sebagai berikut. Jabatan fungsional keahlian terdiri dari: (a) ahli pertama; (b). ahli muda; (c) ahli madya, dan (d) ahli utama. Sedangkan Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari: (a) pelaksana pemula; (b) pelaksana; (c) pelaksana lanjutan; dan (d) penyelia.

“Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut: a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya; b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama,” demikian bunyi Pasal 6 Permen ini.

Seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan terdampak dalam implementasi Permen penyetaraan ini. Proses peralihan ini tentunya membutuhkan kesiapan mental untuk mengubah kebiasaan bekerja. Dari Kebiasaan bekerja dengan lembaran disposisi, administratif, teknis rutin monoton  menuju bekerja dengan produk mandiri posisi jabatannya.

Di sisi lain, penelitaan LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutkan masih munculnya stigma kalau jabatan fungsional adalah jabatan kelas dua. Terdapat anggapan bahwa Jabatan fungsional terlalu asyik dengan dunianya sendiri, asyik dengan pengumpulan angka kreditnya, asyik dengan kenaikan jenjang dan pangkatnya. Keasyikan itu membuat  jabatan fungsional menjadi kurang peduli dengan tugas dan fungsi organisasinya.

Namun demikian ada beberapa keuntungan menjadi pejabat fungsional sebagai ASN, diantaranya:

(1). Berpeluang naik pangkat lebih cepat

Kenaikan Pangkat Pilihan yang diberikan bagi ASN karena menduduki Jabatan Fungsional dengan ketentuan: Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Penilaian pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir. Bandingkan dengan kenaikan pangkat reguler ASN yang dapat terwujud selama 4 tahun sekali. Artinya ASN yang memiliki jabatan fungsional bisa naik pangkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pangkat reguler.

(2). Berpeluang menduduki kelas jabatan lebih tinggi

Menjadi pejabat fungsional memberikan peluang kelas jabatan yang lebih tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bagi ASN untuk menjadi pejabat fungsional dibandingkan menjadi pejabat pelaksana. Kelas jabatan fungsional rata-rata lebih tinggi dibanding dengan jabatan pelaksana.

(3). Berpeluang mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi

Besarnya tunjangan jabatan seiring dengan semakin tingginya kelas jabatan, baik tunjangan jabatan ataupun tunjangan kinerjanya. Sebagai contoh, Pejabat pelaksana mendapatkan tunjangan jabatan sekitar Rp540.000 per bulan. Sedangkan pejabat fungsional ahli muda yang setara dengan jabatan pelaksana mendapatkan tunjangan sekitar Rp960.000 per bulan.

(4). Berpeluang menjadi pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi

Menjadi pejabat fungsional juga tidak menutup peluang untuk menduduki jabatan lain di luar jabatan fungsional. Pejabat fungsional memiliki kesempatan untuk dapat duduk di jabatan struktural melalui mekanisme perpindahan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 107 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Semoga era peralihan jabatan struktural menuju jabatan fungsional menjadi tantangan baru agar bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Karena setiap Jabatan Fungsional telah memiliki Uraian Tugas yang jelas dengan angka kredit yang nilainya sudah ditentukan. Sehingga tidak ada Jabatan Fungsional yang kekurangan pekerjaan. Bahkan mereka akan mendapat nilai plus jika membuat inovasi terkait pekerjaan mereka.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers