web analytics
  

Tak Netral di Pilkada, Camat Tasikmalaya Dilaporkan Bawaslu ke Polisi

Kamis, 3 Desember 2020 14:10 WIB Irpan Wahab Muslim
Umum - Regional, Tak Netral di Pilkada, Camat Tasikmalaya Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, Pilkada Tasikmalaya,Pilbup Tasikmalaya

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin. (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan Camat Jatiwaras EMY ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tasikmalaya. Ia diduga melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, Bawaslu akan melaporkan Camat Jatiwaras yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN ke SPKT Polres Tasikmalaya untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian.

Menurut Khoerun, dalam bukti laporan berbentuk rekaman audio dari masyarakat Desa Setiawangi yang diterima Bawaslu, camat tersebut terbukti secara unsur materil dan formil menggiring atau mengajak untuk memilih pasangan nomor urut 2.

Ajakan tersebut, terang Khoerun, disampaikan oleh camat dalam sambutannya di acara pembentukan panitia pemilihan desa di Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras, pertengahan akhir November lalu.

Sebelum naik ke pelaporan penyidik Polres Tasikmalaya, jelas Khoerun, selama lima hari Bawaslu melakukan penelusuran dan pendalaman.

Bahkan, kata Khoerun, penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN oleh camat ini dibawa ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahap 1 atau SG 1 untuk dibahas bersama Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam tahap SG I, lanjut Khoerun, dihadirkan saksi, pelapor, dan terduga terlapor. Kemudian saat naik ke tahapan SG 2 kesimpulannya kasus ini memenuhi unsur syarat formil dan materil.

"Dan layak naik ke tahap penyidikan kepolisian selama 14 hari kerja. Setelah memenuhi syarat dalam penyidikan naik ke kejaksaan untuk dibawa ke ranah pengadilan," terang Khoerun yang ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Raya Badakpaeh, Kecamatan Singaparna, sepeti dilaporkan Ayotasik.com, Kamis (3/12/2020).

Menurut Khoerun, pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh camat Jatiwaras ini melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan.

Terkait dugaan pelanggaran oleh ASN ini masuk dalam pasal 71 ayat I terkait Netralitas ASN dan untuk sanksinya tertera di pasal 188 Undang-undang tentang Pemilihan.

Pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan camat Jatiwaras masuk kategori pidana pemilu dalam pasal 188 Undang-undang tentang Pemilihan dengan sanksi minimal pidana penjara satu bulan maksimal enam bulan. Kemudian denda minimal Rp 600 ribu maksimal Rp 6 juta.

Meskipun Camat tersebut sudah memasuki masa pensiun. Namun hal itu tidak akan menghilangkan perbuatannya melanggar netralitas ASN karena dilakukan pada saat aktif menjabat sebagai camat atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

"Saat diklarifikasi oleh Bawaslu bahwa ajakan tersebut dilakukan tidak sengaja. Akan tetapi kasus ini sudah memenuhi syarat formil dan materil setelah melalui SG 1 dan SG 2 masuk kepada unsur pelanggaran netralitas ASN. Termasuk bukti audio dan SK penunjukan sebagai camat sudah dikantongi oleh Bawaslu," tambah Khoerun.

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers