JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Penentuan zonasi risiko berdasarkan data penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dengan daerah beberapa kali berbeda. Hal ini terkait pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya.

Hal ini berpengaruh terhadap adanya perbedaan data antara pusat dan daerah belakangan ini. Saat ini Wiku menegaskan, Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan masing-masing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan agar datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (1/12/2020).

Pada prinsipnya, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan. Hal yang diinginkan, agar semua daerah dapat mengakses data secara realtime. Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama. 

"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita selalu melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," lanjut Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19 akan selalu memberikan informasi perkembangan terkini kepada masyarakat tentang proses peningkatan kualitas pencatatan, dan pelaporan data. "Hal ini terkait upaya penanganan Covid-19 berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan ilmiah," katanya. 

Terhubung Aplikasi Pikobar

 Aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) sebagai super apps untuk penanganan COVID-19 di Jawa Barat meluncurkan fitur baru berupa layanan telekonsultasi langsung dengan dokter secara online dan gratis.

Fitur Telekonsultasi merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dengan Prixa, mitra layanan kesehatan digital Pikobar dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga Jabar. 

Prixa menyediakan sistem periksa berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) mencakup data dan informasi lebih dari 30 jenis penyakit dan 60 gejala penyakit terkait COVID-19, serta sistem layanan telekonsultasi yang dibantu tenaga relawan dokter.

“Pikobar dikembangkan sebagai upaya kami (Pemda Prov Jawa Barat) dalam memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan dan penanganan COVID-19. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan dan mengunduh Pikobar ini sebagai acuan dan referensi penanganan COVID-19,” ujar Setiaji, Kepala Diskominfo Jawa Barat saat ditemui di Jabar Command Center, Selasa (1/12/2020).

Fitur Telekonsultasi ini dapat diakses melalui fitur Periksa Mandiri di dalam aplikasi dan website PIKOBAR. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses pelayanan kesehatan secara langsung, kapan pun, di mana pun, cepat, dan tanpa biaya.

Warga Jabar dapat dengan mudah mengakses layanan telekonsultasi ini melalui fitur Periksa Mandiri, tahapannya antara lain; melakukan periksa keluhan kesehatan melalui sistem periksa berbasis AI dari Prixa untuk mendapatkan prediksi kemungkinan kondisi berdasarkan gejala yang dialami hanya dalam kurang dari lima menit. 

Setelah itu, warga Jabar dapat melihat halaman hasil kemungkinan kondisi dan mengakses fitur Telekonsultasi dengan menekan tombol “Konsultasi Via Chat” untuk melanjutkan konsultasi gratis dengan dokter secara online.

Pikobar versi teranyar yang dirilis bulan ini, bahkan bisa membantu pengguna melaporkan perkembangan kesehatan lebih dari satu orang yang sedang menjalani isolasi dalam satu aplikasi saja. Tidak hanya fitur Periksa Mandiri, Telekonsultasi, dan Lapor Kesehatan untuk Orang Lain, aplikasi Pikobar versi 2.2.3 juga memiliki fitur unggulan lainnya, seperti fitur Data Jabar, Data Nasional, Cek Sebaran, Saber Hoaks, Fitur Pelacakan Kontak dan lainnya. 

“Harapan Prixa melalui kerja sama penambahan fitur Telekonsultasi di Pikobar ini dapat mendukung warga memeriksakan kesehatannya secara mandiri serta turut membantu menekan laju penyebaran virus COVID-19 di Jabar,” kata dr Kafi Harridhi Khaibar Lubis, Medical Consultant di Prixa.

Pikobar merupakan inovasi Pemda Prov Jabar yang berpinsip keterbukaan dan transparansi data. Pikobar telah direplikasi di kab/kota dnegan nama berbeda dan mendapat apresiasi warga. Selain itu, Pikobar telah diakui IDC Digital Transformation Award 2020 sebagai solusi digital bagi penanganan pandemi COVID-19 dan pelayanan kesehatan publik di Jawa Barat.

Sebagai salah satu pintu pendaftaran tes masif COVID-19 di Jabar, fitur Periksa Mandiri di Pikobar telah membantu kurang lebih dari 700.000 pengguna per Oktober 2020.