LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat (KBB) optimis proses tender atau seleksi Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran 2021 selesai pada Maret 2021.

Sejumlah strategi disusun agar lelang pekerjaan di lingkungan Pemerintah Bandung Barat selesai awal tahun. Salah satunya diperkuat dengan Surat Sekretaris Daerah No 027/835/Bag.Peng tanggal 26 Oktober 2020.

"Isinya menyatakan bahwa penetapan dan pengumuman SiRUP oleh Pengguna Anggaran paling lambat 31 Desember 2020 (setelah persetujuan DPRD), Membuat SK PPK tidak terikat tahun anggaran dan PA/KPA segera memerintahkan kepada PPK untuk menyusun KAK dan HPS," ucap Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Achmad Mulyawan saat mengisi materi Diklat teknis Pengelolaan keuangan daerah bagi bendahara dinas di Lembang, Selasa (1/12/2020). 

Di tempat sama, Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada UKPBJ KBB Kresna Achmad F menerangkan, untuk menciptakan manajemen layanan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif secara cepat, aman dan terpercaya melalui peningkatan kematangan organisasi UKPBJ level 4 (strategis) dan  pemenuhan pelaksanaan 17 standard LPSE:2014.

"Persiapan pengadaan meliputi penyusunan SK PPK, DPA, RUP, KAK, HPS, Surat Pernyataan tanggungjawab PPK dan persetujuan penambahan persyaratan apabila diperlukan. Melakukan inventarisasi paket tender pada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dimuat dalam SK Periodedisasi," terangnya.

Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Fahadila Fahrurozi Remi menambahkan, agar setiap tahapan tender sesuai dengan target, UKPBJ juga menyediakan ruang pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa serta penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah (SiRUP, SPSE, SIKaP, & Si Mobile).

"Sebagai bagian dari fungsi pembinaan kami sediakan konsultasi sistem informasi agar para pelaku PBJ mengetahui peran dan kewajibannya," tandasnya.