web analytics
  

Hak Asasi, Kunci Kesulitan Kelompok Minoritas di Tengah Pandemi

Jumat, 27 November 2020 11:59 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Bandung Raya - Bandung, Hak Asasi, Kunci Kesulitan Kelompok Minoritas di Tengah Pandemi, Hak Asasi,Syiah,Bandung,Kecamatan Kiaracondong,Asyura,Stadion Sidolig,Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS),Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub),Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung

Khadijah Khasbullah, seorang penganut ajaran Syiah. (Ayobandung.com/Eneng Reni)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Sebelas tahun lalu, Khadijah Khasbullah tak menyangka kebebasan berekspresinya sebagai umat beragama akan begitu terpasung. Perempuan kelahiran Indramayu itu hanya ingin hak asasinya terjamin sebagai warga negara. Dia ingin mendapatkan keadilan dan penjaminan yang sama dalam menjalankan ibadah laiknya umat beragama.

Khadijah Khasbullah memang seorang penganut ajaran Syiah. Tinggal di tengah kota heterogen seperti Bandung tak membuat dia merasa minoritas. Dirinya tetap berpegang teguh pada keyakinan dan tentunya tetap menghormati keyakinan sesama masyarakat lainnya.

Khadijah menjadi warga Kota Bandung sejak 2009. Sejak saat itu hidupnya guyub berelasi dengan sesama tetangga maupun warga sekitar khususnya di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Bertegus sapa, bersosialisasi, dan menjaga nilai kerukunan dengan sesama tetangga sudah jadi hal sederhana yang dilakoni dalam keseharian. Khadijah masih ingat betul --saat awal-awal menetap di Kota Kembang--bisa merasakan kebebasan beragama.

Kala itu, Khadijah bisa dengan nyaman mengadakan acara atas nama kemanusiaan, kegiatan edukasi, diskusi lintas agama, bahkan ritual peribadatan seperti Peringatan 10 Muharam atau Asyura. Semuanya tenteram tanpa adanya riak diskriminasi maupun persekusi. Khadijah sendiri aktif sebagai pengurus di Yayasan Muthahhari. Yayasan ini menaungi SMA Plus Muthahhari dan TK Az-Zahra. Setiap tahunnya  aula Yayasan Muthahhari menjadi tempat untuk menggelar kegiatan kelompoknya.

Namun kebebasan beragamanya Khadijah berubah tatkala hadir sekelompok orang yang menentang apa yang menjadi keyakinannya. Khadijah sadar kala itu umat yang memeluk ajaran Syiah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terbukti, perayaan Asyura selalu menyedot animo besar dari umat kelompok Syiah. Enggan menggangu ketertiban warga sekitar, Khadijah dan pihaknya memutuskan menyewa gedung untuk dijadikan sebagai balai pertemuan pengganti. Tak disangka, pilihan untuk mendapatkan kenyamanan dalam beribadah jauh dari harapan. Tepat lima tahun lalu, Khadijah merasakan diskriminasi terhadap kelompoknya.

“Lima tahun yang lalu kami sewa gedung, tiap tahun, tiga kali sewa gedung di Gedung Kawaluyaan, di Soekarno-Hatta, tidak masalah. Beberapa tahun kemarin, kami sudah sewa tempat, sudah oke untuk sewa gedungnya. Tiba-tiba H-1 kami didemo, padahal acara sudah fix di sana tapi akhirnya didemo. katanya masyarakat setempat tidak membolehkan padahal sebelumnya tidak pernah,” ungkap Khadijah saat ditemui Ayobandung.com di kediamannya.

Sejak saat itu, Khadijah merasa tak pernah mendapatkan haknya untuk bebas berekspresi dan beragama. Upaya sewa gedung diblokir, ketenteraman menjalankan ritual peribadatan hilang tertutup bisingnya microphone para demonstran.

“Kejadiannya tiga tahun lalu kira-kira. Acara peringatan Asyura kami dipindahin ke Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani. Itu pun saat menggelar acara masih didemo. Akhirnya sampai sekarang kami gak bisa lagi sewa gedung, selalu dalam tanda kutif diancam,” kata Khadijah.

Kini, di masa pandemi Covid-19, masyarakat menghadapi kesusahan serupa. Ketika orang-orang saling menolong lantaran menghadapi krisis yang sama. Entah itu kehilangan pekerjaan, mendapat pemotongan gaji, hingga kesejahteraan ekonomi dan kesehatan yang terganggu. Namun, urusan-urusan kebebasan beragama yang sedianya harus dihormati masih ternodai.

asyura-syiah-2.jpg" />
Tangkapan layar perayaan Asyura virtual pada 29 Agustus 2020 yang digelar kelompok Syiah di Kota Bandung. (Dok. YouTube Majulah IJABI)

 

Tahun ini, hal yang tak pernah terbayangkan Khadijah terjadi. Tepatnya  29 Agustus 2020, perayaan Asyura 1442 H yang bertajuk ‘Teladan Karbala dalam Duka dan Bala’ di aula Muthahhari yang berlangsung secara virtual mendapatkan diskriminasi. Kala itu aparat dari Polsek Kiaracondong berjaga mengamankan yayasan. Khadijah bertanya-tanya apa gerangan acara virtual yang tak menimbulkan kerumunan massa masih mendapat pengamanan ketat. Bahkan aparat bertahan selama seminggu menjaga aula dan lingkungan yayasan.

“Kami sebenarnya protes kenapa harus dijaga karena dari situ kami benar-benar enggak nyaman. Kami gak nyaman sebagai warga negara yang ingin mengadakan acara, bahkan acara virtual pun digituin? Katanya, Kapolsek Kiaracondong didatangi gerombolan orang. Mereka memberikan surat dan menyebut orang-orang di daerah sini tidak boleh mengadain acara Asyura. Padahal kami gak ada kegiatan apa-apa, orang kami acaranya virtual kok,” ungkap Khadijah.

Khadijah tak habis pikir dengan kondisi yang terjadi. Hanya untuk menjalankan ritual ibadah secara virtual pun masih harus dihantui ancaman dan diskriminasi. Khadijah meyakini masyarakat di lingkungan terdekat tak pernah mempermasalahkan kegiatan kelompoknya. Yang menjadi pertanyaan Khadijah, siapa pihak yang begitu keras ingin mencederai toleransi untuk berkeyakinan. Hanya saja, khadijah tak menampik dirinya teringat peristiwa 2019 saat dirinya didatangi sekelompok massa yang menyerahkan surat penolakan untuk menggelar Asyura.

“Yang datang sekitar 20 orang, kalau saya, merasakan saat itu sebagai ancaman. Logikanya, kalau ngasihin surat jangan datang secara bergerombol, nganterin ya nganterin aja, kenapa harus bergerombol kayak merasa ingin mengintimidasi,” ungkap Khadijah.

Khadijah sempat minta beberapa aktivis yang konsen di isu toleransi untuk meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) membuka ruang perjumpaan. Pasalnya tindakan intimidasi selalu berulang. Khadijah ingin tahu persis sebab kelompok tersebut begitu menentang hak asasi kelompoknya.

“Makanya kami pengin dialog, apa mereka merasa terganggu dengan kami, kan bisa didialogkan? Apa terganggunya? ‘Kata orang kami mau mensyiahkan orang?’, tidak, saya bilang. Tidak semudah itu,” kata Khadijah.

Sebelum pandemi, setiap tahun berbagai agenda seperti Asyura, Maulid Nabi, acara sekolah hingga yayasan Muthahhari rutin digelar. Namun relasi dan kerukunan masyarakat sekitar tetap terawat hingga detik ini. Yayasan Muthahhari sudah berdiri 26 tahun. Berbagai siswa pun berasal dari lingkungan sekitar maupun dari wilayah lain di Kota Bandung. Selama pandemi Covid-19, Khadijah dan warga sekitar tetap merawat nilai kemanusiaan. Mereka sadar di atas perbedaan ada nilai yang wajib dijaga dan dijunjung tinggi terlebih di masa pandemi, yakni nilai kemanusiaan.

“Kami baik-baik, bahkan keberadaan SMA Plus Muthahhari pun gak masalah buat masyarakat, malah ada guru-gurunya asli daerah sini. Selama pandemi dengan masyarakat sini bakti sosial, pembagian sembako, relasi kami baik dengan lingkungan sini,” katanya.

Khadijah sadar banyak pelabelan yang beredar luas di masyarakat tentang kelompok Syiah. Apalagi lini masa media sosial yang begitu tak terkontrol. Munculnya provokator yang ingin mencederai toleransi menjadi ketakutan tersendiri bagi Khadijah. Sebagai manusia yang memiliki hak asasi dalam menentukan keyakinan, Khadijah begitu menantikan kondisi seluruh umat beragama di Indonesia bisa menjalankan ritual ibadahnya dengan tenang tanpa ada diskriminasi di sana-sini.

“Kami sering dilabeli syiah dan sesat. Dan konsep Syiah mereka tidak sama dengan kami. Misalnya mereka bilang Syiah Alqurannya beda, Syiah menuhankan Ali, Syiah syahadatnya beda, salatnya beda. Nah itu tidak sama dengan apa yang kami yakini. Dan mereka tidak mau bertanya kepada kami bener gak sih tentang apa yang mereka persepsikan?” ungkap Khadijah.

Khadijah juga tak ingin memperdebatkan kebenaran dan siapa yang paling benar. Dia hanya ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara yang bebas untuk menjalani keyakinannya dengan tetap menaati hukum yang berlaku. 

“Biarkan saya menjalankan apa yang saya yakini selama itu tidak menggangu orang lain. selama ini kami belum nyaman menjalankan apa yang kami yakini, kami tidak bisa menjalankan ritual kami, mereka masih mengintimidasi kami, masih menjaga-menjaga kami. Ya memang kami mau berbuat apa sampai dijaga? Bahkan selama masa pandemi ini kasus intoleransi masih terasa contohnya yang Asyura virtual itu,” ujar Khadijah.

Sementara itu, lahir di Tasikmalaya tak serta membuat Entang Rasyid tak kritis terhadap kondisi di lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi sejak 1977 sampai sekarang dirinya telah resmi menjadi warga Kota Bandung. Dari uban yang sudah menutupi seluruh kepalanya terlihat jelas Entang bukanlah anak kemarin sore. Tahun ini ayah dari salah seorang komedian Tanah Air itu menginjak 71 tahun. Usia yang tidak lagi muda. Namun cara pandang Entang terhadap tuntutan hak asasi kelompok minoritas masih besar.

Entang Rasyid memang salah seorang tokoh Ahmadiyah di Kota Bandung. Sebagai amir daerah atau koordinator yang membawahi dua belas area yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sejumlah wilayah Sumedang, dia tahu betul tindakan intoleransi yang terjadi di wilayahnya.

Namun dirinya ingin berdamai dengan keadaan, meski, Entang mengamini masih adanya persekusi terhadap kelompoknya. Entang juga tak bisa menutup mata bahwa di masa pademi ini semaian intoleransi dari oknum tetap tak terhindarkan. Entang hanya bisa legawa mengamati masih ada persekusi khususnya verbal terhadap kelompoknya. Entang menganggap persekusi ini hanya muncul akibat ketidaktahuan atau memang masih disemainya sikap intoleran.

“Saya harus berbicara gimana ya? sebetulnya kami tidak boleh suudzan, tapi saat ini mudah-mudahan tidak. Walaupun saya juga tidak bisa menutup mata. Tapi syukur alhamdulillah, tidak sampai pada persekusi yang lebih keras,” ungkap Entang saat ditemui Ayobadung.com di kediamannya.

Berbicara Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, wilayah Entang tinggal, pada 2016 sempat terjadi penolakan terkait lanjutan pembangunan masjid kelompok Ahmadiyah di cabang Bandung Wetan, Masjid Fadhlullah. Saat itu, masjid tersebut hendak melanjutkan pembangunan untuk lantai dua. Izin bangunan hingga izin renovasi sudah dikantongi untuk dikerjakan dalam dua lantai. Namun pembangunan itu mendapatkan penolakan dengan dipasangnya spanduk yang mengatasnamakan warga sekitar. Karena memiliki izin membangun, spanduk pun diturunkan. Pembangunan berjalan sampai selesai. Kondisi itu begitu kontras dengan keputusan Komnas HAM yang menetapkan Kota Bandung sebagai kota paling toleran kesatu se-Indonesia pada 2016.

Mantan dosen fakultas kehutanan di salah satu universitas swasta itu menaruh harapan agar di masa pandemi, Bandung menjadi kota yang tak memupuk sikap intoleransi. Dia sepakat kebebasan berkeyakinan telah dijamin konstitusi dan tak boleh ada yang mencederai. Entang menyadari Ahmadiyah menjadi salah satu kelompok termarginalkan atau terkucilkan sebagai dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Kehadiran Pergub nomor 12 Tahun 2011 pun menjadi landasan kelompok intoleran di akar rumput untuk mengenyampingkan hak asasi dalam memegang keyakinan.

“Memang kebijakan daerah yang masih diskriminatif yang dirasakan kami orang Ahmadiyah dan orang Syiah. Kalau ada tulisannya kegiatan Ahmadiyah dilarang, (masyarakat di akar rumput) tidak mau tahu yang dilarangnya dan mereka tidak mau tahu hal yang seperti itu, pokoknya ikutan dilarang jadi Ahmadiyah itu dicapnya salah dan dampak itu memang terasa sekali,” kata Entang. 

Masjid Jami Fadhlullah, masjid kelompok Ahmadiyah di cabang Bandung Wetan, Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Eneng Reni)

 

Salah satu contoh kontret lainnya, di Januari 2019, Ahmadiyah melaksanakan acara bedah buku yang dihadiri peserta kurang dari 100 orang di Masjid Ahmadiyah di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Acara siang itu berlangsung dengan tensi yang cukup tegang lantaran acara mendapatkan penolakan dari sekelompok massa. Alhasil bedah buku berlangsung kurang kondusif sebab di luar ruangan demonstran berteriak dan meminta acara bedah buku dihentikan. Kala itu aparat kepolisian menengahi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Entang pun menilai, peristiwa itu menjadi salah satu bukti pelanggaran hak asasi untuk berekspresi.

“Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan, di masa pandemi ini memang sudah baik keadaannya juga dan mudah-mudahan ini perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kalau Bandung memang sudah menjadi Kota Toleran, kami sendiri yang disebut sebagai kelompok minoritas berharap demikian,” ujarnya.

Secara pribadi, Entang pun tak beranggapan intoleransi menjadi risiko bagi kelompok yang memegang keyakinan minoritas. menurutnya, kebebasan untuk memegang satu keyakinan menjadi hak asasi setiap orang. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua pemeluk keyakinan apapun memiliki hak yang sama untuk berekspresi dan meyakini kepercayaannya masing-masing. Pun dirinya sebagai bagian dari kelompok Ahmadiyah berupaya untuk menjadi warga negara yang baik dan taat kepada pemerintah.

“Insyaallah, apapun harus saya hadapi dengan tetap istiqomah dan tidak kemudian merasa terganggu atau takut. Meski bicara toleransi, masalah-masalah yang sifatnya kebijakan yang diskriminatif ini seyogianya oleh pemangku kebijakan, pembuat keputusan, itu tentu boleh kami berharap agar hal itu sejauh mungkin dihindari,” ujarnya.

Hak Asasi Milik Semua Penganut Agama

Komisioner sekaligus Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik sudah lama mencermati praktik-praktik persekusi yang mencederai hak asasi berkeyakinan khususnya kepada kelompok minoritas. Komnas HAM RI juga sudah mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan mengenai kebebasan beragama dan beribadah. Standar ini menjamin hak asasi manusia untuk berkeyakinan dan menjalankan ibadah tanda dihalang-halangi oleh pihak mana pun. Termasuk dalam tindakan persekusi perayaan Asyura virtual pada 29 Agustus 2020 yang digelar kelompok Syiah di Bandung.

“Konteks itu sudah lama dan tidak terselesaikan juga. Bahwa ada perbedaan katakanlah tafsir Islam yang mainstream dengan Syiah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kelompok tertentunya dilarang. Gak bisa begitu tapi dengan cara mendialogkan. Kalau dalam dialog  tidak ada kesepakatan, tetap saja orang yang katakan lah ingin menganut paham tertentu, itu hak asasi mereka,” ungkap Taufan kepada Ayobandung.com.

Taufan menegaskan, Komnas HAM RI selalu menjelaskan kepada aparat kepolisian hingga pemerintah terkait kewajibannya menjamin kebebasan berekspresi masyarakat selagi tidak melanggar hukum. Negara bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi kelompok-kelompok yang menjalankan ritual keagamaan yang mereka yakini. Bahkan dalam konstitusi ditegaskan setiap orang bebas untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini.

“Kalau dia meyakini Syiah apa urusannya? Gak ada hukum yang dilanggar, aparat hukum aja gak boleh menindak mereka karena tidak ada hukum yang dilanggar. Apalagi masyarakat sipil dengan menggeruduk atau mengancam. Aturan itu sangat jelas dalam standar norma dan pengaturan yang kami keluarkan. Sepanjang dia tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, kan gak bisa dicegah, itu hak asasinya,” ungkap Taufan.

Negara Belum Impartial

Sayangnya, Taufan menilai negara belum impartial hingga detik ini. Pembiaran masih terjadi, karena negara hingga penegak hukum masih ragu-ragu. Dalam kewajiban konstitusional salah satunya dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah agama yang dirinya yakini. Karena itu menjadi kewajiban negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk penegak hukum untuk mengambil tindakan manakala ada kelompok orang yang menggangu.

“Konstitusi lho pegangannya. Tapi pembiaran masih terjadi, karena istilahnya pikiran mereka menjadi terhegemoni oleh pandangan kelompok Islam mayoritas bahwa Syiah ini kafir, misalnya. Padahal sebagai aparat negara dia gak boleh begitu. Aparat negara tugasnya menjamin semua orang, memastikan semua orang itu menjalankan hak asasinya kecuali mereka melawan hukum,” kata Taufan.

Beda halnya ketika ada kelompok yang berkeyakinan agama namun merusak bangunan hingga melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak hal itu termasuk pelanggaran dan harus ditindak. Namun menurut Taufan, hal itu beda dengan kasus intoleransi yang diterima kelompok Syiah, dari segi hukum dan aturan undang-undang tak ada yang dilanggar.

“Undang-Undang apa yang dilanggar? Misalnya dia meyakini imam atau apa, waktu salatnya mungkin agak berbeda, itu hak dia menafsirkan itu, kan? Nah, bahwa teologi orang Islam Sunni menganggap itu salah, ya silakan saja. Saya juga gak menganggap itu benar makanya saya gak masuk Syiah, saya masuk Sunni. Tapi tidak ada hak kita sebagai orang Sunni, dan sebagai warga negara untuk mendiskriminasi, mempersekusi, melarang mereka beribadah, gak ada hak kita. Undang-Undang mana yang membenarkan hal itu?” kata Taufan.

Taufan pun cukup menyesalkan langkah pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang selalu ragu-ragu. Padahal tugas konstitusional mereka menjamin kebebasan ekspresi beragama sesuai Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, negara pun tidak boleh berpihak kepada teologi tertentu, sebagai aparat negara harus berdiri netral.

Pihaknya pun sudah berkali-kali mengingatkan Gubernur Jawa Barat supaya melindungi kebebasan orang berekspresi dengan agamanya. Menurut Taufan menjamin hak asasi buka berarti bersahabat dan menerima akidah kelompok tersebut. Namun jaminan itu sebagai tugas pemerintah untuk melindungi hak asasi seluruh masyarakat.

“Kita gak punya pilihan. Silakan saja dia dengan agamanya itu, itu kan pilihan dia. Apa yang diganggu, saya sebagai orang Sunni, dan siapapun orang Sunni tidak terganggu, tapi kalau dia memaksa saya untuk jadi ikut Syiah, itu pelanggaran,” ucap Taufan.

Taufan menilai, meski seluruh masyarakat saat ini tengah dihadapkan dengan pandemi Covid-19, namun tidak serta-merta kasus intoleransi menyusut di masa pandemi ini. Demi mencari jalan tengah, Komnas HAM berkali-kali menggelar rapat, mediasi dengan menteri agama, Kemendagri tentang Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait kebebasan hak asasi mendirikan rumah ibadah. Namun Komnas HAM juga tetap mengharapkan ada atensi Presiden RI untuk membuat peraturan yang lebih kuat demi merajut nilai toleransi dan hak asasi sebagai umat beragama.

“Harapan saya untuk aparat kepolisian dan juga kepala daerah, harus berani tegas mengambil sikap karena selama ini kami melihat dua hal itu masalahnya. Ketidaktegasan, yang membuat negara belum imparsial. Kepala daerah harus netral untuk semua pemeluk agama. Dia harus melindungi semua warga di daerahnya. Polisi juga begitu, orang yang menghalang-halangi (hak kebebasan beragama) juga pelanggaran, dia harus diambil tindakan hukum,” ujarnya.

Kehadiran ANNAS di Masyarakat

Berawal dari pertemuan di Jalan Cijagra, Kota Bandung pada 2012, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) resmi dideklarasikan pada 2014 untuk fokus menangani aliran-aliran yang dianggap dapat mengancam akidah umat dan keutuhan NKRI. Tugas utama organisasi masyarakat ini diyakini untuk menjaga akidah dan memberikan pengertian kepada umat muslim tentang jalan Islam yang benar. ANNAS pun konon sering berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), aparat kepolisian, hingga pemerintah daerah terkait bahaya kehadiran kelompok-kelompok tersebut terhadap NKRI.

“Kami sharing dan menyampaikan hal-hal itu karena tentu pemerintah dan aparat yang menangani itu, bukan kami. Kami hanya memberikan pemahaman untuk umat,” ungkap Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) Athian Ali kepada Ayobandung.com di kediamannya.

Athian menyampaikan, didirikannya ANNAS karena menilai kelompok pengikut aliran Syiah sudah menyebar di seluruh Indonesia. Bandung khususnya menjadi pusat pertama Syiah di Indonesia. Dua  pusat organisasi Syiah, yakni Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) dan Ahlulbait Indonesia (Abi) ada di Bandung. ANNAS pun mendeklarasikan diri di berbagai daerah untuk meredam kegiatan kelompok Syiah di wilayah tersebut.

“Sebenarnya orang kan bebas mau berkeyakinan apa saja, kami Islam tidak pernah melarang orang mau berkeyakinan apapun silakan. Tapi masalahnya aliran-aliran sesat ini menyentuh kesucian agama Islam, itu yang menjadi keberatan kami,” ungkap Athian.

Athian menyampaikan, selama ini ANNAS bisa bertoleransi, hidup rukun dengan umat agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, karena agama itu berjalan dengan keyakinan dan saling menghormati. Namun ANNAS keberatan dengan kehadiran Syiah karena menganggap kelompok ini tidak berpegang pada prinsip ajaran Islam dan dianggap menghujat ajaran, kesucian, dan agama Islam.

“Seperti misalnya mereka berkeyakinan bahwa Alquran yang berada di tangan umat Islam itu sudah tidak suci lagi, itu kan luar biasa, sulit kami bisa menerima, mereka misalnya melaknat orang-orang yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah karena yang dimuliakan oleh Islam para sahabat dan istri Rasulullah,” ungkap Athian.

Athian mengatakan, pihaknya sangat menghindari perisitiwa seperti Sampang berdarah. Ketika itu, salah seorang tokoh Syiah di Sampang, Madura, Tajul  Muluk dianggap melakukan penistaan agama hingga mengakibatkan dirinya divonis dua tahun penjara. Kasus penodaan ini bermula dari kasus pembakaran rumah, musala, dan pesantren milik Tajul Muluk dan warga Syiah oleh masyarakat anti-Syiah di Desa Nangkernang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Desember 2011.

“Nah kami tidak ingin terjadi hal-hal semacam itu, memang sulit, risiko mereka karena memilih keyakinan yang bertolak belakang dengan yang diyakini mayoritas dan menghina keyakinan yang diyakini oleh mayoritas penduduk negeri ini. Andai kata mereka tinggal di Iran aman-aman saja, karena memang itu komunitas mereka, atau mereka  tinggal di Indonesia tapi melaksanakan keyakinan secara diam-diam tidak frontal, tidak terbuka ya,” ungkap Athian.

Bagi ANNAS, Syiah bermasalah karena dianggap sebagai kelompok yang menghina kesucian Islam. Sementara agama bagi setiap yang beragama merupakan sesuatu yang sangat sakral. Menurut Athian, semua orang yang beragama, agama manapun, tak akan bisa menerima saat keyakinan mereka dihina dan dilecehkan. Athian menilai, orang yang beragama masih bisa sabar ketika dirinya yang dihina, tapi saat keyakinannya dihina, kesucian keyakinannya dihina sulit untuk diterima itu. Pihaknya kerap menentang ajaran Syiah salah satunya ritual peribadatan 10 Muharam atau Asyura yang setiap tahun digelar kelompok Syiah.

asyura-syiah-1.jpg" />
Tangkapan layar perayaan Asyura virtual pada 29 Agustus 2020 yang digelar kelompok Syiah di Kota Bandung. (Dok. YouTube Majulah IJABI)

 

“Di sana saja peran Annas. Kami coba ikut berperan menertibkan bagaimana kami harus hidup bernegara, saling menghormati keyakinan orang tanpa harus melecehkan dan menghina sehingga kami bisa hidup dalam kondisi yang kondusif. Bahwa orang mau punya keyakinan yang berbeda itu haknya tapi jangan sampai keyakinan itu menodai, apalagi itu dinyatakan secara terbuka,” ungkap Athian.

Athian pun meminta apabila ada sekelompok orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan yang diyakini oleh mayoritas yang beragama tersebut, Islam dalam hal ini, hendaknya menyesuaikan diri.

“Kami tidak memaksakan, tapi harapannya sih, mudah-mudahan mereka sadar lalu balik kepada Islam dan taubat. Sama dengan Ahmadiyah yang kami yakini dia sebagai aliran sesat karena mereka punya kitab suci lain selain Alquran, mereka punya nabi lain setelah Nabi Muhammad, dan dalam keyakinian kami nabi Muhammad adalah nabi terakhir, itu sudah melenceng,” ujarnya.

Urgensi Ruang Dialog

Pegiat Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Wawan Gunawan menilai tingginya tingkat voluntari di masyarakat Indonesia, tidak berbanding lurus apabila menyangkut keyakinan agama. Padahal Survei International World Giving 2018 sempat menempatkan Indonesia di peringkat teratas dalam daftar negara paling dermawan sedunia. Indeks itu mengukur tiga aspek kebaikan yang dilakukan masyarakat suatu negara, yakni membantu orang yang tidak dikenal, memberi sumbangan, dan menjadi relawan.

Sayang, tingginya tingkat filantropis bangsa ini masih diwarnai dengan tindak intoleransi dalam menjaga hak kebebasan eskpresi dalam beragama. Contoh, ancaman pembubaran dari Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) terhadap perayaan Asyura kelompok Syiah di Kota Bandung yang digelar virtual hingga membuat polisi terus berjaga menunjukkan praktik intoleransi itu masih terjadi.

“Orang Indonesia itu semangat filantropinya bagus ya, tapi untuk hal-hal keyakinan agama yang berbeda masih belum bisa saling menerima, termasuk di masa pandemi ini. Jadi menurut saya kalau mau menyampaikan sebuah daerah itu toleran atau tidak toleran,  perspektifnya itu harus dari orang-orang yang biasa jadi korban, bukan dari pemerintah,” kata Wawan kepada Ayobadung.com.

Ibarat berjualan, alat ukur untuk kepuasan berada pada konsumen. Pun dalam aturan manajemennya yang menjadi subjek evaluasi, kepuasan berada di tangan pelanggan, bukan penjual. Dalam kasus ini, tugas negara melindungi dan menjamin seluruh hak asasi masyarakat mendapatkan hak serupa dalam kebebasan beragama. Karenanya acuan terletak pada apakah masyarakat minoritas ini merasa terlindungi atau tidak. Melihat indeks toleransi di Kota Bandung ini, Wawan menilai ada kelompok-kelompok minoritas yang sangat mudah dijadikan korban.

“Pemerintah sebagai pihak yang mengayomi, apakah dia betul-betul mengayomi atau tidak, tinggal dilihat saja yang dirasakan oleh masyarakat. Faktanya, masih ada kelompok- masyarakat yang merasa tidak nyaman. Kalau kelompok rentan itu seperti Syiah, Ahmadiyah, penghayat kepercayaan, merasa sudah aman, ya berarti aman. Jadi perspektifnya dari kelompok-kelompok rentan itu karena mereka yang merasakan jasa dari pemerintah dalam melakukan pengayoman kepada seluruh masyarakat,” ungkap Wawan.

Wawan mengamati, konteks di Bandung polanya intoleransi marak terjadi pada kelompok minoritas yang rentan menjadi korban. Potret demontrasi pembubaran bedah buku kepada kelompok Ahmadiyah di Jalan Pahlawan, hingga persekusi terhadap ritual peribadatan kelompok Syiah, Asyura, bahkan sudah berlangsung sejak 2012. Sementara kelompok yang biasa menyatakan diri menentang terhadap kelompok minoritas ini terfasilitasi dengan pendirian gedung Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas).

asyura.jpg" />
Perayaan Asyura yang digelar kelompok Syiah di Kota Bandung sebelum pandemi Covid-19. (Ayobandung.com/Eneng Reni)

 

“Intoleransi memang masih menjadi ujian berat bagi kelompok minoritas di masa pandemi ini. Walaupun di tema-tema kemanusiaan itu masih nyambung, dan banyak orang saling peduli, tapi kok pas bicara keyakinan sulit,” ungkap Wawan.

Untuk menjaga toleransi dan menghargai hak beragama antar-umat, menurut Wawan butuh  kerja keras bagi para tokoh agama untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa keyakinan tidak seharusnya menjadi alat untuk mengkotak-kotakkan atau alat untuk menjadi garis pemisah. Pasalnya potensi kemanusiaan dan tingkat filantropi di masyarakat yang sudah bagus terganggu oleh masih sulitnya bab menghargai hak asasi dan kerukunan dalam berkeyakinan.

“Mungkin ini PR ya, agama justru harusnya jadi pemersatu. Nah saya masih melihat, walaupun sifat saling memberinya tinggi tapi pas di tema agama tiba-tiba ada sekat lagi,” katanya.

Wawan menilai tidak adanya ruang perjumpaan atau dialog menyulitkan kedua belah pihak untuk duduk sejajar dalam menyelesaikan itu isu-isu keberagaman dalam berkeyakinan. Tidak adanya interaksi langsung, membuat informasi tentang kelompok minoritas ini berasal dari satu pihak. Umat beragama minoritas maupun penganut kepercayaan di Indonesia perlu memperoleh tempat dalam ruang membangun kerukunan. Namun hak asasi sebagai pemeluk agama minoritas masih terbatas karena tak mendapatkan legalitas dari negara. Kondisi kian rumit, dengan kehadiran regulasi diskrimnatif seperti fatwa MUI, peraturan gubernur Jawa barat nomor 12 tahun 2011, hingga Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang mencederai hak asasi dalam kebebasan bereksresi kelompok minoritas ini.

“Kalau soal pelanggaran (HAM), kalau boleh jujur, iya. Makanya kalau tidak ingin itu terjadi justru ruang-ruang sosialnya dibuka, biarkan aja ketemu. Kalau pun berbeda pendapat, berbeda pendapat aja, jangan sampai ke kekerasan fisik. Karena tanpa adanya ruang pertemuan terjadi praduga,” katanya.

Sejatinya, Wawan menilai, FKUB bisa menyelenggara acara perjumpaan tersebut karena tugas mereka merawat kerukunan umat beragama. Apalagi berbicara Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi kovenan internasional terkait human right atau hak asasi manusia. Salah satu item HAM adalah kebebasan beragama mencakup semua agama.

“Oke lah itu terlau sulit di Indonesia walaupun Indonesia meratifikasi itu, harusnya komitmen. Tapi kalau dirasa masih sulit saya menawarkan jalan tengahnya untuk menfasilitasi ruang perjumpaan dengan siapapun meski oke lah anggotanya hanya enam agama itu, karena dengan jalan tengah seperti itu kerukunan saya kira akan jauh lebih mudah terwujud,” ujarnya.

Peran dan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, Ahmad Suherman menyampaikan, organisasi resmi yang difasilitasi oleh pemerintah itu baru memberikan ruang perjumpaan untuk agama yang disahkan oleh negara. FKUB ini dibentuk dengan dasar Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006, dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang terlibat.

“FKUB ini dari semua agama terwakilkan dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tentunya dari Islam NU, Muhamadiyah, Persis. Kalau untuk Ahmadiyah, Syiah, penghayat, itu tidak ada perwakilan karena di FKUB adalah mereka yang secara legalitas diresmikan negara,” kata Suherman kepada Ayobandung.com.

Kebutuhan ruang perjumpaan itu sejatinya untuk membuat kelompok minoritas dapat duduk bersama, sejajar dalam membincangkan isu-isu terkait hubungan antar-agama. Karena tak jarang, problem minoritas di Indonesia tidak hanya terkungkung dalam konflik antaragama. Akan tetapi di internal agama yang sama seperti yang terjadi di Islam antara kelompok Sunni sebagai Islam mayoritas dengan kelompok minoritas Syiah maupun Ahmadiyah. Namun apa daya, ruang itu seolah sulit lantaran kelompok minoritas ini tak dilibatkan sebagai perwakilan di FKUB.

“FKUB untuk dialog pasti mewadahi, tapi sampai sekarang kalau dengan Ahmadiyah dan Syiah belum pernah ada dialog. Jadi baru sebatas memantau, mengedukasi, dan lain sebagainya. Tugas kami menengahi agar suasana antarberagama dingin, sejuk,” ungkap Suherman.

Di tataran menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, FKUB Kota Bandung mensosialisasi tentang toleransi, kerukunan, dan rumah ibadah dan deteksi dini kepada para RW. Dua agenda sosialisasi terakhir dilakukan di kecamatan Cibiru dan Kecamatan Gedebage. Sosialisasi ini diyakini untuk merawat kerukunan, karena Indonesia negara berdasarkan Pancasila yang diikat oleh tali persaudaraan dalam satu negara. Penyuluhan kepada para RW pun dinilai menjadi ujung tombak toleransi di masyarakat. Saat ini baru 15 dari 30 kecamatan di Kota Bandung yang mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya saling menghargai hak beribadah dan kerukunan beragama

“Kalau terjadi apa-apa RW lah yang tahu lebih dulu. Juga kalau ada sesuatu disampaikan juga bagaimana cara mendeteksi dini sampai sudah membludak baru diketahui, tapi deteksi dini yang diutamakan. Walaupun riak-riak kecil selalu ada, di manapun itu juga ada, tapi ini lah fungsi deteksi,” ungkapnya.

Namun Suherman menyampaikan, dalam rangka merawat kerukunan di masa pandemi ini seluruh umat beragama harus tetap menghargai keyakinan orang lain. walaupun tidak membenarkan akidah dan tidak bersaudara dengan akidah, tetapi keutamaan merajut toleransi adalah dengan bersaudara dalam kemanusiaan.

“Tolong-menolonglah jangan memandang suku bangsa apa, saling membantu tidak memandang agama apa. Contoh ada orang yang kecalakaan di jalan, jangan memandang suku apa, agamanya apa, masa sebelum nolong nanya dulu 'kamu agamanya apa?' kan gak usah, langsung saja tolong sebagai bentuk kemanusiaan,” ujarnya.

"Tulisan ini bagian dari program Story Grant Pers Mainstream Jawa Barat yang digelar oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit (FNF) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia."

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers