LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- BUMN produsen vaksin Bio Farma menyebut masih terus mengkaji kemungkinan kerja sama vaksin Covid-19 dengan perusahaan asing Pfizer dan AstraZeneca. Saat ini, kerja sama vaksin Covid-19 yang tengah dijalani Bio Farma adalah dengan perusahaan asal Cina, Sinovac BioTech.

Direktur Operasi Bio Farma Rahman Roestan mengatakan, kerja sama dengan dua perusahaan lainnya tersebut terus dikaji karena Indonesia tidak bisa mengandalkan vaksin dari satu sumber saja. Karena berharap pada vaksin dalam negeri akan memakan waktu, maka kerja sama global adalah hal yang menjadi pertimbangan.

"Untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber. Yang kita utamakan adalah kemandirian, itu butuh waktu. Untuk kecepatan, kita perlu partner global yang siap uji klinis fase III serta beberapa parameter lainnya," ungkap Rahman dalam konferensi pers di gedung Bio Farma Bandung, Kamis (26/11/2020).

Beberapa parameter tersebut, ia mengatakan, adalah proses distribusi dan logistiknya. Tidak hanya kecepatan dan kuantitas, namun kepraktisan distribusi vaksin di lapangan juga menjadi pertimbangan.

"AstraZeneca masih kita review untuk kemungkinan kerja samanya, (untuk Pfizer) sama, potensi kerja sama harus kita kaji betul. Karena beberapa parameter harus kita pertimbangkan," ungkapnya.

Ia mengatakan, bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan dengan suhunya yang tropis menjadi tantangan tersendiri untuk mendistribusikan vaksin. Pertimbangan matang diperlukan sebelum meneken kerja sama dengan perusahaan vaksin lainnya.

"Kita kepulauan dan negara tropis, jadi harus ada penyesuaian yang kita kaji betul. Semua potensi kerja sama dengan global partner harus di-review dengan komprehensif," paparnya.

BPOM beri dukungan

Sementara itu, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketua BPOM Penny Lukito mengatakan, pihaknya akan mendukung apapun keputusan pemerintah dalam mengambil kerja sama vaksin. Ia mengatakan, BPOM akan mengeluarkan izin penggunaan vaksin apabila telah memenuhi aspek mutu, keamanan, dan efikasinya.

"Apapun keputusan Kemenkes kami siap dukung, jaminannya bahwa vaksin yang kita berikan izin penggunaan adalah yang sudah memenuhi aspek mutu, keamanan, dan efikasinya. Sudah ada data-data hasil uji klinis fase III," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia mengatakan, pengecualian dapat dilakukan apabila vaksin yang bersangkutan telah di-review oleh otoritas di negara yang bersangkutan bahwa proses evaluasinya memenuhi syarat. Misalnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.

"Apabila vaksin tersebut sudah di-review oleh otoritas obat di suatu negara yang proses evaluasinya baik, bisa kami keluarkan otorisasi tanpa harus uji klinis di Indonesia," ungkapnya.