web analytics
  

PTUN Bandung Gelar Sidang Rekayasa Buku Nikah Ketua KPAID Cirebon

Kamis, 26 November 2020 17:03 WIB Fichri Hakiim
Umum - Regional, PTUN Bandung Gelar Sidang Rekayasa Buku Nikah Ketua KPAID Cirebon, Rekayasa buku nikah,PTUN Bandung,KPAID Kabupaten Cirebon

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali mengelar sidang lanjutan kasus dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah, Kamis (26/11/2020).  (Ayobandung.com/Fichri Hakiim)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali mengelar sidang lanjutan kasus dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah, Kamis (26/11/2020). 

Sidang dimulai pukul 11.00 WIB dan berjalan selama 15 menit. Dalam sidang, hakim mempertanyakan kelengkapan dokumen kepada pengugat dan tergugat. 

Pengacara Razman Arif Nasution yang juga sebagai Vice President Kongres Advocate Indonesia (KAI), mendampingi pelapor IL yang mengagendakan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, serta pembacaan pertimbangan hakim. 

Namun, pihak tergugat yakni dari kuasa hukum KUA Mundu Kabupaten Cirebon, meminta waktu untuk membuat jawaban yang akan dibacakan pada sidang lanjutan minggu depan.

Setelah itu, hakim memanggil pihak ke 2 intervensi untuk maju ke ruang sidang, yaitu Fifi Sofiah. Namun, Fifi tidak dapat hadir, hanya diwakilkan oleh kedua kuasa hukumnya yakni Yudia Alamsyah dan Bana. 

Hakim meminta Yudia untuk melengkapi dokumen Fifi Sofiah, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi Yudia beralasan tidak membawa objek yang diminta hakim. Pada akhirnya, Yudia menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti KTP.

Karena pihak tergugat 2 intervensi baru menyerahkan objek yang diminta hakim, akhirnya sidang diundur selama 15 menit. Dokumen yang diminta hakim akan dijadikan landasan untuk memutuskan dalam putusan sela.

Sementara itu, pengacara IL, Razman Arif Nasution, meminta tergugat memberikan jawaban pada sidang lanjutan nanti yang tidak melebar dan sesuai dengan objek penggugat, yakni keabsahan buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Mundu.

"Saya berharap, jawaban dari pihak tergugat tidak melebar kemana, fokus ke objek gugatan kami, yaitu buku nikah," ujarnya. 

Tak hanya itu, Razman juga menanggapi pernyataan Yudia yang mengatakan kantor pengacara satu alamat dengan Fifi Sofiah. 

"Memang tidak ada yang salah berkantor satu alamat dengan kliennya, tapi secara profesional, harusnya, Yudia tidak berkantor di lahan yang menjadi objek sengketa. Alamat kantornya satu alamat dengan Fifi, secara hukum memang tidak salah, tapi secara profesional itu tidak elok, karena lahan yang dia tempati sebagai kantornya itu lahan sengketa," jelasnya. 

Di sisi lain, Kanwil Jabar Hary T Prasetio, yang menjadi kuasa hukum KUA Mundu, menjelaskan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban pengugat pada sidang lanjutan. 

Pasalnya, hari ini pihaknya mendengarkan gugatan dari pengugat. "Kami sudah siap memberikan jawaban pengugat pada sidang lanjutan minggu depan," tuturnya. 

Di akhir sidang, majelis hakim membacakan putusan sela yaitu mengabulkan permohonan tergugat intervensi dan menetapkan kedudukan tergugat intervensi sebagai tergugat 2 intervensi.

Dengan demikian, tergugat dan tergugat 2 intervensi dapat memberikan jawaban penggugat dan meminta tergugat 2 intervensi untuk menyerahkan dokumen KTP Fifi Sofiah.

Di saat bersamaan, IL istri sah IF menjelaskan akan mengambil seluruh objek lahan seluas 3.500 m2 yang berada di daerah Cideng. Namun, saat ini lahan tersebut di kuasai Fifi.

Rencana pengambilan lahan tersebut bukan tanpa alasan. Karena lahan tersebut bukan atas nama Fifi Sofiah.

"Saya akan ambil lahan seluas 3.500 m2 yang saat ini di kuasai Fifi, karena itu bukan haknya, bukan atas nama Fifi Sofiah, dan saya akan buat surat Somasi melalui pengacara atau saya akan buka asa-usul Fifi Sofiah," katanya. 

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers