web analytics
  

Cerita Misterius 0 dan 8 Persen UMK Cianjur

Rabu, 25 November 2020 20:04 WIB Muhammad Ikhsan
Umum - Regional, Cerita Misterius 0 dan 8 Persen UMK Cianjur, Buruh Cianjur,UMK Cianjur

Buruh di Cianjur. (Muhammad Ikhsan)

CIANJUR, AYOBANDUNG.COM -- Berawal dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang tidak adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Cianjur alias 0%, menjadi pemicu ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur Menggugat (ABC-M) menggelar aksi unjul rasa di Pendopo Pemkab Cianjur, Rabu (25/11/2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu yang tidak ada kenaikan.

Ditarik benang merah hasil dari keterangan ABC-M dengan Pemerintah Daerah, muncul pertanyaan apa yang dipakai landasan Dewan Pengupahan Jawa Barat dalam menentukan UMK Cianjur hingga menjadi 0% alias tidak ada kenaikan.

Inilah dua versi cerita tidak adanya kenaikan UMK Cianjur, baik versi Pemda Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur dan buruh Cianjur diwakili ABC-M.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo mengatakan Pemkab Cianjur pada 11 November 2020 mengirimkan surat pda Dewan Pengupahan Jawa Barat merekomendasikan 0% kenaikan UMK hasil tapat Dewan Pengupahan Kabupaten.

Rekomendasi 0% yang dikeluarkan Pemkab Cianjur hasil dari keputusan Dewan Pemgupahan Kabupaten, ternyata mendapat reaksi dari kaum buruh. Buruh akhirnya audiensi dengan Pj Bupati Cianjur Dudi Sudradjat Abdirachim meminta membatalkan surat rekomendasi pada 11 November 2020.

“Atas permintaan kaum buruh, akhirnya Pemkab Cianjur mengirimkan surat rekomendasi kedua kalinya pada 13 November 2020 yang isinya ada kenaikan UMK sebesar 8%,” terang Heri Supardo pada Ayobandung.com.

Pada 18 Nopember 2020 Pemkab Cianjur kembali mengirimkan surat yang ketiga isinya membatalkan surat pertama dan kedua, lalu mengirimkan surat rekomendasi usulan kenaikan upah 8%.

“Informasi dari kawan-kawam buruh di Jawa Barat, katanya Dewan Pengupahan Jawa Barat menyetujui adanya kenaikan UMK sebesar 8%,” ujarnya.

Kabar tersebut ternyata sampai ke telinga para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Cianjur. Mereka lalu mendatangi Pj Bupati Cianjur di Pendopo Pemkab Cianjur pada 20 November 2020.

“Pada wakti itu sore hari, saya dipanggil Pj Bupati untuk datang ke Pendopo, pada saat datang sudah ada orang-orang Apindo, di situ terjadi perdebatan yang intinya para pengusaha keberatan,” katanya.

Akhirnya diambil keputusan untuk mengirmkan surat keempat kalinya, ada tiga poin dalam isi surat klarifikasi tersebut, satu diantaranya adalah mengembalikan kembali pada Dewan Pengupahan Jawa Barat tentang keputusan kenaikan UMK 0% hingga 8%.

“Kalau disederhanakan, dibalapkan antara nol persen dengan delapan persen. Semuanya tergantung dari keputusan Dewan Pengupahan Jawa Barat yang akan tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat,” jelasnya.

Sesudah surat dibuatkan lalu ditandatangani Pj Bupati Cianjur, langsung dibawa ke Bandung ke Dewan Pengupahan Jawa Barat pada pukul 20.00 Wib, tanda terimanya ada oleh Satpam.

“Tiba-tiba saat SK Gubernur  No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, ternyata Cianjur tidak ada kenaikan,” tandasnya.

Inilah versi dari kaum buruh uang diwakili Ketua ABC-M, Hendra Malik, pada 11 November 2020 Pj Bupati Cianjur membuat rekomendasi berdasarkan hasil rapat pleno dewan pengupahan kabupaten.

Lalu pada 13 Nopember 2020, Pj Bupati membuat rekomendasi hasil aspirasi Serikat Pekerja se kabupaten Cianjur dengan jumlah kenaikan 8% dari UMK tahun 2020.

Pada 18 Nopember 2020 Pj Bupati Cianjur membuat rekomendasi dengan kenaikan 8% dan menyatakan mencabut surat rekomendasi  pada 11 dan 13 November 2020.

Tapi, terang Hendra, pada 20 November 2020 mengeluarkan surat rekomendasi lagi atas desakan dari Apinda Cianjur.

“Sudah saya tanyakan pada Dewan Pengupahan Jawa Barat, tidak pernah ada surat pada tanggal 20 November 2020 yang isinya tentang klarifikasi kenaikan UMK,” katanya.

Pihaknya berpatokan pada surat rekomendasi pada 18 November 2020, isinya jelas membatlkan surat rekomendasi yang dikirim Pemkab Cianjur pada 11 dan 13 November. “Tapi tiba-tiba balik lagi ke surat rekomendasi pada 11 November yang isinya tidak ada kenaikan UMK, kan jadi pusing,” pungkasnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers