web analytics
  

Jabar Sabet Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintahan Provinsi

Rabu, 25 November 2020 17:39 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Regional, Jabar Sabet Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintahan Provinsi, Komisi Informasi Pusat,Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum,Pemprov Jabar

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara penghargaan keterbukaan informasi publik. Dalam event tersebut, Jabar meraih juara ketiga. Penghargaan diterima Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. (KIP)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pemprov Jawa Barat berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik kategori pemerintahan provinsi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Jabar menempati urutan tiga setelah Pemprov Jateng dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam acara yang digelar secara virtual tersebut, Pemprov Jabar diwakili Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Sementara dari pemerintah pusat hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang memberikan sambutan pada penutupan.

Dalam sambutannya Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada badan publik yang sudah mencapai kategori informatif dan mendapatkan penghargaan. Sementara kepada yang menuju informatif, ia menegaskan harus terus berusaha agar statusnya naik menjadi informatif.

"Yang masih cukup informatif, kurang bahkan tidak informatif, saya berpesan agar terus lakukan akselerasi dan perbaikan. Konsisten aplikasikan nilai transparansi akuntabilitas inovasi kepada publik," jelas Amin,

Ia mengingatkan ada tiga hal pokok yang sangat urgen atas pelaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Pertama menjadi upaya optimaliasai perlindungan hak masyakat atas informasi, kedua keterbukaan informasi menjadi hal strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan Good Govenernance dimana elemen penting adalah keterbukaan informasi dan pelayaan publik yang transparan.

"Ketiga merupakan bagian dari komitmen pemeritah untuk dorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik," tegasnya.

Sementara itu Ketua KI Pusat Gde Narayana mengatakan sebanyak 348 badan publik telah dikirimkan kuisioner untuk diberikan penilaian, namun hanya 324 badan publik yang mengembalikan kuisioner atau 93,1%.

"Dari hasil yang diterima, ternyata 17,24 persen masuk kategori informatif dan menuju informatif 9,77 persen. Sisanya masih cukup, kurang dan tidak informatif. Bahkan tidak informatif mencapai 41,95 persen. Melihat itu saya garis bawahi bahwa KIP di masih jauh dari tujuan yang diamatkan Undang-undang," tandas wapres.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong keterbukaan informasi sebagai budaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersif, efektif dan efesien," tuturnya.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers