web analytics
  

UMK Jabar 2021: 17 Daerah Naik, 10 Daerah Tetap Sama

Sabtu, 21 November 2020 22:04 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Regional, UMK Jabar 2021: 17 Daerah Naik, 10 Daerah Tetap Sama, UMK,upah minimum kabupaten/kota,UMK Jabar 2021,Upah minimum Jabar 2021,Gaji minimum,Jawa Barat

Ilustrasi uang (Pixabay)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Isinya menyebutkan besaran UMK ke-27 kabupaten/kota di Jabar.

Dalam surat keputusan tersebut, diketahui sebanyak 17 daerah menaikan UMK 2021-nya. Sementara 10 daerah lainnya tetap pada besaran yang sama dengan tahun ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, keputusan 10 kabupaten/kota di Jabar yang tidak menaikkan UMK-nya didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

"Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang menang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ucap Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2020).

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Dan keempat, berdasarkan surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.

"(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021," kata Setiawan.

Selain itu, ia menyatakan, pihaknya telah melihat dan mempelajari alasan-alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasinya. Ia mengatakan, Pemprov Jabar menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

"Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya," ungkapnya.

"Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya," tambahnya.

Adapun bagi 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun 2021, Setiawan menjelaskan, akan diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama (enam bulan). Alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021.

"Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, (nantinya) akan ada perbaikan," kata Setiawan.

Rinciannya, 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon

10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Keputusan Gubernur tersebut telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020 dan akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Kabupaten Karawang memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (sebelumnya Rp4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020). 

Editor: Arditya Pramono

artikel terkait

dewanpers