web analytics
  

Belum Ajukan Perpanjangan, FPI Tak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri

Sabtu, 21 November 2020 14:23 WIB
Umum - Nasional, Belum Ajukan Perpanjangan, FPI Tak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Front Pembela Islam (FPI)

Habib Rizieq Shihab. (suara-islam.com)

AYOBANDUNG.COM -- Hingga saat ini FPI belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) di kementerian tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengungkapkan bahwa organisasi massa berbasis Islam tersebut sebelumnya pernah terdaftar di Kemendagri. Namun, statusnya aktif hingga 2019 saja.

"Terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020).

Sejak status aktifnya berakhir, FPI seharusnya melakukan proses perpanjangan. Akan tetapi, menurut Benny ada satu persyaratan yang belum dipenuhi.

Persyaratan yang belum dipenuhi itu berkaitan dengan AD/ART organisasi. Sehingga hingga saat ini FPI belum juga terdaftar di Kemendagri.

FPI harus melengkapi 20 berkas administrasi agar bisa mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri. Karena masih ada yang kurang, Kemendagri sudah menyurati FPI secara resmi.

"Kurang lebih ada 14 dan 15, artinya masih ada persyaratan yang kurang. Nah itu yang teman-teman di tim unit pelayanan administrasi mengembalikan," kata Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Lutfi saat dihubungi wartawan, Senin (12/8/2019).

"FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri," ungkap Benny.

Sebelumnya diberitakan, FPI baru menyerahkan 15 berkas administrasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperpanjang perizinan sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Sehingga FPI belum juga memenuhi syarat administrasi tersebut.

Lutfi menjelaskan, FPI belum mengirimkan syarat-syarat soal anggaran dasar. Lalu dalam anggaran dasar itu juga FPI tidak menyantumkan klausul penyelesaian konflik secara internal yang aturannya tercantum dalam undang-undang. Rekomendasi dari Kemenag juga belum diterima oleh FPI.

Dalam setiap AD/ART ormas kata Lutfi, harus mencantumkan klausul perselisihan yang terjadi di dalam internal ormas. Akan tetapi FPI tidak mencantumkannya.

"Sementara UU mengamanatkan hal itu. Agar setiap AD/ART harus ada klausul penyelesaian konflik internal," ucapnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dudung Ridwan

terbaru

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:50 WIB

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Umum - Nasional, Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir, BUMN Holding,nu

Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator ya...

Umum - Nasional, Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal, obat herbal,obat herbal corona,Manfaat Obat Herbal,obat herbal covid-19,Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,obat-obatan herbal corona

Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:00 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja saat ini tengah bersiap untuk membuka Kartu Prakerja Semester II yaitu gelombang 18.

Umum - Nasional, Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!, Kartu Prakerja Gelombang 18,Kartu Prakerja,Kuota

Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 14:50 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau rumah sakit (RS) agar tidak menambah persediaan tabung oksigen...

Umum - Nasional, Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi, Oksigen,produksi oksigen,produksi oksigen dalam negeri,oksigen dalam negeri,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Menkes Budi Gunadi Sadikin

Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sut...

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:45 WIB

Dia diperiksa KPK berkenaan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di Bandung Barat, Jawa Bara...

Umum - Nasional, Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sutisna, Gitaris,The Changcuters,kpk,kasus bansos, Aa Umbara Sutisna,Arlanda Ghazali Langitan

Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang, tak akan ada lonjakan kasu...

Umum - Nasional, Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19, lonjakan covid-19,Puncak Lonjakan Covid-19,Lonjakan Covid-19 Pasca Lebaran,Biang Kerok Lonjakan Covid-19,Penambahan harian kasus Covid-19,penambahan kasus Covid-19,Penanganan Covid-19

Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:23 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencan...

Umum - Nasional, Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara,Korupsi Aa Umbara,kpk,Kasus Korupsi Aa Umbara,Kabupaten Bandung Barat

Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:15 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Sur...

Umum - Nasional, Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi , pelaksanaan kurban,hewan kurban,Kementerian Pertanian (Kementan) RI,Iduladha,Iduladha 2021

artikel terkait

dewanpers