web analytics
  

Tetap Langsungkan Pilkada, KPU RI Digugat ke PTUN

Kamis, 19 November 2020 13:46 WIB
Umum - Nasional, Tetap Langsungkan Pilkada, KPU RI Digugat ke PTUN, KPU RI digugat,Pilkada Serentak 2020,Pandemi Covid-19,PTUN

Ilustrasi Pilkada Serentak. (dok. Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- DPR dan pemerintah serta KPU digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar menunda pilkada serentak yang direncanakan berlangsung di tengah pandemi , 9 Desember 2020. PTUN menyelenggarakan sidang perdana, Kamis (19/11/2020).

Penggugat DPR dan pemerintah terdiri dari Muhammad Busyro Muqoddas (mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Ati Nurbaiti, Atnike Nova Sigiro, Irma Hidayana, dan Elisa Sutanudjaja.

Kuasa hukum penggugat, Haris Azhar, mengatakan kliennya meminta hakim PTUN menghukum pemerintah, DPR, dan KPU karena melakukan perbuatan melawan hukum jika tetap menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember.

PTUN juga diminta untuk memerintahkan kepada para tergugat untuk menghentikan dan menunda proses pilkada serentak hingga pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi.

"Mereka menilai pemerintah, DPR dan KPU telah sengaja menempatkan dan menyebabkan terancamnya kesehatan dan keselamatan publik, dan telah lalai mempertimbangkan secara hati-hati dan memadai dalam mengambil keputusan publik yakni melanjutkan proses pilkada di saat kondisi darurat pandemi Covid-19 masih belum terlewati dan atau belum terkendali," kata Haris.

Pemerintah, DPR, dan KPU dinilai sengaja mengabaikan saran yang disampaikan kalangan ilmuwan dan organisasi masyarakat yang kredibel dalam mempertimbangkan kelanjutan pilkada 2020 di tengah pandemi.

Saran datang dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tergugat dinilai telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan wabah.

Kemudian Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui kekarantinaan kesehatan.

Selain itu, Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 201A ayat (3) mengatur bahwa pilkada serentak dapat ditunda kembali untuk kedua kalinya apabila situasi belum memungkinkan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:50 WIB

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Umum - Nasional, Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir, BUMN Holding,nu

Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator ya...

Umum - Nasional, Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal, obat herbal,obat herbal corona,Manfaat Obat Herbal,obat herbal covid-19,Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,obat-obatan herbal corona

Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:00 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja saat ini tengah bersiap untuk membuka Kartu Prakerja Semester II yaitu gelombang 18.

Umum - Nasional, Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!, Kartu Prakerja Gelombang 18,Kartu Prakerja,Kuota

Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 14:50 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau rumah sakit (RS) agar tidak menambah persediaan tabung oksigen...

Umum - Nasional, Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi, Oksigen,produksi oksigen,produksi oksigen dalam negeri,oksigen dalam negeri,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Menkes Budi Gunadi Sadikin

Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sut...

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:45 WIB

Dia diperiksa KPK berkenaan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di Bandung Barat, Jawa Bara...

Umum - Nasional, Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sutisna, Gitaris,The Changcuters,kpk,kasus bansos, Aa Umbara Sutisna,Arlanda Ghazali Langitan

Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang, tak akan ada lonjakan kasu...

Umum - Nasional, Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19, lonjakan covid-19,Puncak Lonjakan Covid-19,Lonjakan Covid-19 Pasca Lebaran,Biang Kerok Lonjakan Covid-19,Penambahan harian kasus Covid-19,penambahan kasus Covid-19,Penanganan Covid-19

Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:23 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencan...

Umum - Nasional, Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara,Korupsi Aa Umbara,kpk,Kasus Korupsi Aa Umbara,Kabupaten Bandung Barat

Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:15 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Sur...

Umum - Nasional, Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi , pelaksanaan kurban,hewan kurban,Kementerian Pertanian (Kementan) RI,Iduladha,Iduladha 2021

artikel terkait

dewanpers