web analytics
  

Provinsi Sunda, Perlukah?

Rabu, 18 November 2020 16:42 WIB Netizen Matdon
Netizen, Provinsi Sunda, Perlukah?, Provinsi Sunda,Kongres Sunda,Perpustakaan Ajip Rosidi

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020). Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi (Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi)

Matdon

Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

AYOBANDUNG.COM -- Beberapa orang budayawan dan tokoh Sunda, meginginkan nama Provinsi Jawa Barat diganti nama menjadi Provinsi Sunda. Salah satu alasannya ialah kata 'Sunda' saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar, mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Bahkan menurut Adji Esha Pangestu, tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat dan saat itu Sunda diberi nama Jawa Barat untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, China, dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda.

Nama Jawa Barat dinilai tidak sesuai dengan basis “Jati diri”  budaya masyarakat Sunda. Padahal Jati Diri itu sudah melekat sejak abad ke-7 saat kerajaan Tarumanagara berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Bahkan sejak abad ke-3 saat nama Sundapura pernah dijadikan nama Ibu Kota Kerajaan di Tatar Sunda. Oleh sebab itu mengapa sejak puluhan abad lampau  Jawa Barat senantiasa dikenal dengan nama Tanah/Tatar Sunda. Namun pada awal abad ke-20 nama Tatar/Tanah Sunda diubah oleh penjajah Belanda menjadi West Java/Jawa Barat. Pertimbangannya amat sangat sederhana  hanya untuk kepentingan  pemetaan wilayah perkebunan di tanah jajahan Pulau Jawa.

Para inohong yang menginginkan perubahan nama provinsi Sunda menilai, keputusan Belanda yang sangat tidak menghiraukan eksistensi budaya tersebut langsung atau tidak langsung mempengaruhi kekuatan masyarakatnya. Paling tidak jika hal itu dikaitkan dengan pendapat  Prof DR David Viglio seorang ahli Namelogy yang mengatakan  nama akan sangat berpengaruh terhadap pandangan pihak lain termasuk pandangan penggunanya sendiri. 

Faktor nama  dianggap oleh mereka sebagai  faktor yang harus  lebih diutamakan dari pada cara memasarkan sebuah produk. Dengan mensitir pendapat dari pakar Management Bisnis dari  Universitas Padjadjaran Prof. DR Ernie Krisnawati Sule, SE.M.Si, bahwa nama Kota/kabupaten atau provinsi  perlu dipertimbangkan seperti halnya  mempertimbangkan  sebuah merek dagang atau brand. Alasannya disebabkan dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Begitu pula menurut mantan gubernur BI Burhanudin Abdullah bahwasanya penamaan daerah yang mendukung jati diri sebuah kelompok suku bangsa akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.  Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi tidak bisa lepas dari kegiatan dunia perekonomian. Jati diri  adalah modal sangat penting bagi persaingan, namun mau bersaing bagaimana jika dari segi nama saja  ternyata sangat tidak mendukung sebuah provinsi. Bahkan merugikan masyarakat penduduk asli dan penduduk mayoritas.  

Mereka menyimpulkan bahwa nama provinsi sejatinya harus dipandang sebagai  bagian holistik–integral  bagi sebuah kemajuan. Agar masyarakat Jawa Barat ke depan memiliki daya saing yang tinggi, maka perubahan nama Jawa Barat harus menjadi pertimbangan sangat serius. Apalagi mengingat sejumlah daerah seperti Makasar,  Papua, Papua Barat,  Aceh  terbukti  telah merasakan manfaatnya. Disamping perubahan nama tersebut sangatlah memungkinkan mengingat  telah memiliki dasar hukum Permendagri  No 30 tahun 2012.

Keuntungan lain dari perubahan  adalah beragam kearifan lokal Sunda akan kembali diperhatikan. Hal tsb penting mengingat sejak dulu kearifan lokal  Ki Sunda sangat jauh dari sikap  egois. Puluhan abad lampau Tatar Sunda sudah menjadi wilayah berkarakter metropolitan, dimana antara pendatang dengan pribumi selalu seiring sejalan saling memberi manfaat. Dengan begitu maka perubahan nama provinsi merupakan sikap yang visioner atau berpandangan jauh ke depan, mengingat peradaban berbangsa dan peradaban dunia ke depan menurut para pemikir peradaban seperti Pritjop Capra, John Naisbid, Alvin Tofler sangat membutuhkan kehidupan yang seimbang antara High Tech dan High Touch 

Itulah sederat alasan mereka keukeuh untuk mengganti Jawa Barat dengan Sunda. Inilah yang kemudian menggiring opini dari mereka yang kontra terhadap penggantian nama tersebut, sebut saja anggota DPRD RI, Selly Andriany Gantina, tokoh muda Tasikmalaya Ashmasyah Timutiah dan TB Hasanuddin, Dewan Pangaping Paguyuban PaSundan.

Yang kontra mempertanyakan apakah Kongres Sunda sebagai awal pembentukan provinsi Sunda ini memiliki dasar hukum? TB Hasanuddin merasa tidak mengerti, hanya dengan 30-40 orang orang saja sudah berani mengatasnamakan 45 juta rakyat Sunda untuk melakukan kongres. Dasar hukumnya apa? Menurutnya, tahun 1956 memang ada digelar Kongres Pemuda Sunda. Tapi kongres Pemuda Sunda yang dihadiri oleh komponen pemuda se-Jawa Barat, bukan kongres Sunda.

Kongres itu adalah muktamar atau rapat besar yang diwakili oleh semua unsur yang sah dari organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membuat keputusan untuk kepentingan organisasi tersebut. Pertanyaannya apakah kongres saat ini mendapat legitimasi atau sah mengatasnamakan Urang Sunda? Bila kongres dilaksanakan tapi dianggap tidak legitimasi, itu hanya buang energi saja.

Hasanuddin menilai kalau hanya sekadar saresehan para tokoh Sunda, membahas Jawa Barat ke depan terutama soal kesejahteraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur dan masalah seni dan budayanya seperti yang pernah dia diskusikan dengan beberapa tokoh Jabar itu tak jadi masalah.

Sementara itu, anggota DPD RI, Selly menilai, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda perlu dilakukan pengkajian yang matang, karena rasanya tidak tepat apabila Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dan ini juga akan menyalahi aturan, sebab provinsi lain masih menggunakan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan adanya Provinsi Sunda, akan membangunkan macan tidur, jadi Selly menilai mengubah menjadi Provinsi Sunda itu sangat tidak layak, karena di Jawa Barat memiliki berbagai macam suku, ada Priangan dan Jawa (Ciayumajakuning). Jangan sampai memunculkan keinginan dari Ciayumajakuning untuk mendirikan Provinsi Ciayumajakuning atau Provinsi Cirebon. Dengan semangat, Selly menegaskan, kalau ini sampai menjadi Provinsi Sunda, maka dirinya yang pertama akan protes. Dan persoalan Provinsi Sunda ini belum sampai dalam pembahasan di DPR-RI.

 Di sisi lain, seniman yang juga Budayawan Kota Tasikmalaya Ashmansyah Timutiah menilai, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda cenderung bermuatan politis. Wacana tersebut cenderung hadir ketika memasuki masa pilkada. Kalau di Kabupaten Tasik itu biasanya ada wacana tentang Tasik Selatan (Tasela) ketika mau masuk masa pilkada. Jadi  cenderung ke wilayah politik. Perubahan nama tidak begitu penting terhadap wilayah kesejahteraan masyarakat. Ada yang lebih penting dari soal perubahan nama, yakni tentang kesejahteraan masyarakat, pembangunan, sosial dan yang lainnya.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memiliki pandangan lain mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Menurut dia, wacana itu tidak nasionalis. Dia mengkhawatirkan perubahan nama provinsi justru akan membuat entitas-entitas di luar Sunda terpisahkan. Bahkan, pada gilirannya hal itu akan memicu pendirian provinsi lain di luar Provinsi Sunda.

Jawa Barat tetaplah Jawa Barat. Bila berubah nama menjadi Provinsi Sunda, kelak akan kembali muncul pemikiran dari masyarakat di kawasan pantai utara (Pantura), seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, maupun Kabupaten Indramayu, yang dominan Jawa Cirebon, merasa tak dianggap sebagai warga provinsi yang sama.

Pro kontra terus bergulir.  Di grup Facebook yang pro malah menyerang opini yang kontra, dianggap tidak tahu soal kesundaan dan lain lain. Yang kontra menilai bahwa penggantian nama provinsi hanya segelintir saja.

Saya pikir, yang pro dan kontra harus duduk bersama, menjelaskan argumentasi masing-masing. Yang pro pembentukan provinsi Sunda dan berkoar-koar agar Sunda nanjeur, harus tetap sopan dalam menghadapi yang kontra, juga mereka harus menjaga etika beropini,  dan juga menjaga etika kesundaan. Contoh, menulis Sunda dengan baik, jangan bungkeuleukan ditulis bungkelekan, Cibeureum ditulis Ciberem atau peuyeum ditulis peyem. Aneh.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers