web analytics
  

Indonesia hadapi krisisnya kawasan hutan

Rabu, 18 November 2020 14:44 WIB Netizen Ismayati Akmaliya
Netizen, Indonesia hadapi krisisnya kawasan hutan, hutan,penggundulan hutan papua,Seoul,COVID-19

Pembukaan kawasan hutan Papua. (GREENPEACE INDONESIA)

AYOBANDUNG.COM -- Di tengah keresahan dalam menghadapi wabah Covid-19, kabar semakin menyusutnya kawasan hutan di Indonesia seakan-akan menjadi ancaman nyata yang kerap menghantui masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pasalnya, dari waktu ke waktu kawasan hutan di Indonesia semakin menyusut keberadaannya.

Hal ini dipicu akan pembukaan lahan secara besar-besaran dengan dalih untuk memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam melimpah yang Indonesia miliki. Adapun dampak atas kabar penyusutan kawasan hutan, tampaknya sudah menjadi kabar biasa yang langganan 'nangkring' di surat kabar atau pun media pemberitaan lainnya.

Seperti yang dilansir dari BBC Indonesia baru-baru ini, sebuah investigasi dilakukan Greenpeace sejak lama mengenai kondisi hutan papua telah mengalami ‘penggundulan’ secara massal oleh sebuah perusahaan raksasa asal negeri gingseng Korea Selatan.

Perusahaan ini sudah sejak lama bekerja sama dengan Indonesia. Ditelusuri lebih jauh, pembukaan lahan hutan ini dimaksudkan untuk perkebunan kelapa sawit. Tak tanggung-tanggung, jumlah lahan yang sudah dibabat habis mencapai hampir 60.000 hektare, yakni sebanding dengan luasnya kota Seoul, sebagai ibu kota di Korea Selatan.

Tentu saja dampak yang ditimbulkan banyak. Khususnya bagi masyarakat yang bermukim sejak lama di sekitar kawasan hutan papua tersebut. Mereka merasa sedih, kehilangan akan kawasan hutan yang sudah hadir bersama mereka selama ini.

Penyusutan kawasan hutan di Papua adalah salah satu dari jumlah data banyaknya hutan di Indonesia yang semakin mengalami penyusutan setiap tahunnya. Sebut saja, permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi setiap tahunnya di Sumatera, Riau, Jambi, dan Kalimantan. Serta rencana pembukaan kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur yang bertujuan menunjang pembangunan ibu kota baru bagi Indonesia.

Penting untuk dipahami lebih lanjut, pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin bagi para investor untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di Indonesia, perlu 'mengetatkan' pengawasannya akan tindakan yang dilakukan para pengelola ini dalam mengelola kawasan hutan di Indonesia.

Rakyat pun mungkin menginginkan pemerintah untuk perlu meminimalisasi dampak kerugian yang sebanding dengan mengelola keuntungan 'besar' yang didapat. Kemudian bagaimana tentang hewan yang semakin teramcam punah? Bagaimana dengan perubahan iklim yang begitu drastis?

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Plt Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Handoko, "Dibutuhkan waktu selama 60 tahun untuk memulihkan kembali lahan kritis di Indonesia. Karena itu kesadaran dan peran penting masyarakat sangat diharapkan dalam menangani masalah ini."

Sudah sangat jelas, bukan hanya peran pemerintah saja yang terpenting, peran masyarakat pun turut diperlukan. Masyarakat bisa ikut membantu melestarikan hutan di Indonesia dimulai dengan cara yang sederhana, di antaranya, masyarakat tidak menebang pohon sembarangan, tidak merusak pohon, memanfaatkan pohon seperlunya serta dapat mengikuti kegiatan kampanye atau pun donasi yang bertujuan untuk menyelamatkan hutan di Indonesia yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi pecinta lingkungan.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers