web analytics
  

Kapolri Copot Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat

Senin, 16 November 2020 17:09 WIB
Umum - Regional, Kapolri Copot Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis,Polda Jabar,Kapolda Jabar

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (suara.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mencopot jabatan dua Kapolda sekaligus karena dinilai tak tegas menindak pelanggar protokol virus Corona (Covid-19).

Dua kapolda tersebut adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahradi. 

Kedua pejabat polri ini dinilai tidak bisa melakukan pencegahan terjadinya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) yang berkumpul di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat pada pekan lalu.

"Sejak hari ini Senin 16 November 2020. Keduanya telah dicopot dari jabatan Kapolda karena tidak bisa menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi pencopotan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Menurut Argo, Nana Sudjana digeser dari Kapolda Metro Jaya jadi Koordinator Ahli Kapolri dan posisi Kapolda Metro Jaya kini digantikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Fadhil Imran. 

Sementara itu, Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi digeser menjadi Widekswasra Tingkat Satu pada Sespim Lemdiklat Polri. Untuk jabatan Kapolda Jawa Barat kini dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Dhofiri.

"Sanksi ini diberikan karena keduanya tidak bisa menjaga protokol kesehatan di wilayahnya," ungkap Argo.

Hingga saat ini baik Nana Sudjana masih belum dimintai keterangan terkait pencopotan dirinya.

Argo melanjutkan, Mabes Polri juga akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran rotokol kesehatan atas diselenggarakannya acara persepsi pernikahan putri dari HRS. 
Penyidik Bareskrim mengirim surat panggilan kepada anggota Bimas, RT, RW, Satpam, Linmas, dan pihak terkait acara tesebut.

"Kemudian lurah, camat dan Wali Kota Jaksel dan dari KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI, dan beberapa tamu yang hadir dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 95 Undang-undang tentang Karantina Kesehatan," kata Argo.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers