web analytics
  

Omnibus Law, Pengangguran dan Migrasi

Senin, 2 November 2020 15:51 WIB Netizen Adisty Septiyani, S.Si
Netizen, Omnibus Law, Pengangguran dan Migrasi, Pengangguran,Pandemi Corona,Dampak Corona,Omnibus Law,Migrasi Pengangguran

[Ilustrasi] PHK. (Pixabay)

Adisty Septiyani, S.Si

Statistisi Pertama di BPS Kabupaten Bandung

AYOBANDUNG.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ironinya, pengesahan tersebut menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang berujung demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Meski menurut pemerintah ada sejumlah poin plus yang didapatkan dengan disahkannya UU Cipta Kerja, yaitu kemudahan izin usaha, mendorong investasi, memudahkan UMKM, penegasan fungsi pusat/daerah dan relaksasi sertifikat halal, namun masyarakat menilai ada beragam poin yang merugikan pekerja di dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya adalah tidak pro pekerja, memunculkan sentralisasi, dibahas terburu-buru serta mengancam kedaulatan rakyat.

Hal lain yang dipermasalahkan adalah salah satu poin pada Pasal 61 yang mengatur waktu berakhirnya perjanjian kerja. Jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi, bahkan pengusaha dinilai dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu. Padahal tanpa adanya UU tersebut, di masa pandemi sekarang ini telah banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Lebih lanjut, pada 2021, TPT diperkirakan mencapai kisaran 7,7% hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 juta sampai 12,7 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2020 yang turun menjadi 4,99 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,88 juta orang. Angka ini naik 60.000 orang 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%.

Menurut hasil Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 yang dilakukan oleh BPS, 6 dari 10 masyarakat dirumahkan pada masa COVID-19. Sementara itu, hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan, hingga 27 Mei 2020, tercatat sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19. Dalam rinciannya, Kemnaker menyebut angka tersebut terdiri dari 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.221 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang.

Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan (startup) di Indonesia, seperti Gojek dan Grab. Gojek merumahkan sembilan persen karyawannya atau sekitar 430 orang. Perusahaan saingannya, Grab, lebih dahulu melakukan PHK terhadap lima persen karyawannya atau sekitar 360 orang. Beberapa startup bahkan terpaksa menutup operasional mereka. Airy, startup penyedia layanan hotel-hotel bertarif murah mengumumkan menutup semua operasional mereka mulai 31 Mei lalu. Kebijakan tersebut diambil manajemen setelah mempertimbangkan banyak hal termasuk kondisi pandemi.

Sektor media tak luput terdampak. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat hingga 20 April 2020 ada 23 orang jurnalis dan pekerja media yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan media di Jakarta. Timbulnya gelombang PHK turut menambah jumlah pengangguran yang diprediksi melonjak hingga tahun depan. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja tampaknya akan mengalami penurunan. Berdasarkan analisis big data BPS selama periode Januari-April 2020, jumlah iklan lowongan pekerjaan di 10 sektor industri konsisten mengalami penurunan.

Melemahnya sistem ekonomi akan mengakibatkan peningkatan migrasi penduduk, dalam hal ini adalah migrasi antar daerah (interprovincial migration), walaupun cenderung relatif kecil. Motivasi utama orang melakukan migrasi antar daerah, yaitu perpindahan dari daerahnya (pedesaan) ke perkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Kondisi yang paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional, yakni individu melakukan mobilitas ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa.

Di tengah kondisi yang menyulitkan saat ini, banyak pekerja migran yang memilih untuk bermigrasi kembali ke kampung halaman masing-masing, terutama mereka yang terkena PHK atau mereka yang bekerja di sektor informal yang kini kesulitan menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, sebenarnya pulang kampung bisa menjadi peluang yang baik untuk mengendalikan tingkat urbanisasi di perkotaan dan menyejahterakan pedesaan.

Namun hal tersebut berlaku jika para pekerja migran memang kembali ke kampung halamannya dalam waktu yang lama atau permanen, serta diimbangi dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan SDM, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, perluasan layanan permodalan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Jadi pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di perdesaan pun harus dikembangkan. Pembangunan ekonomi dikembangkan dengan cara memperluas lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat berbasis potensi lokal, dan memberikan akses permodalan. Sementara itu, pembangunan sosial dikembangkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM. Kata kunci pembangunan pedesaan adalah perluasan lapangan pekerjaan disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memberikan berbagai jenis pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal, bisa dijadikan pilihan. Misalnya dengan memberikan pelatihan diversifikasi olahan pangan berbasis potensi lokal. Alternatif lainnya dengan memperkuat potensi wisata dan kearifan lokal, misalnya dengan membentuk desa wisata, desa fashion, atau merintis kampung literasi media di desa.

Dengan demikian, para pekerja migran yang bermigrasi kembali ke kampung halamannya justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial. Namun hal ini kembali lagi pada persyaratan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di atas yang harus terpenuhi. Sehingga migrasi antardaerah dari kota ke desa bukan sekedar perpindahan tenaga kerja tanpa makna, namun memiliki makna bagi peningkatan kesejahteraan.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers