web analytics
  

5 Daerah yang Naikkan UMP 2021, Tak Ada Jawa Barat

Senin, 2 November 2020 15:15 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, 5 Daerah yang Naikkan UMP 2021, Tak Ada Jawa Barat, UMP Jawa Barat,UMR Jawa Barat,upah minimum kabupaten/kota

[Ilustrasi] Pemerintah lewat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan keputusan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021. Namun, ada 5 provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021, sayang, tidak ada Jawa Barat. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Pemerintah lewat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan keputusan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun depan, namun sejumlah Gubernur menerbitkan keputusan yang berbeda. Ada 5 provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021, namun tidak ada Jawa Barat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran (SE) No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Isinya tentang keputusan untuk tidak menaikkan UMP 2021.

Dalam Surat Edaran Menaker itu disebutkan alasan keputusan tidak menaikkan UMP 2021 mengingat, pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.

Ida juga meminta para gubernur di seluruh Indonesia melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021. Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi 2021 pada 31 Oktober 2020.

Namun, hingga 31 Oktober 2020, banyak Gubernur yang tidak memperdulikan SE Menaker tersebut dan tetap menaikkan UMP. Setidaknya ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 antara lain:

1. Provinsi Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tak ikut kebijakan Menaker. Ganjar memilih menaikkan upah tahun depan sebesar 3,27%. Dengan begitu, besaran UMP Jateng tahun depan yakni R1,79 juta. Angka tersebut naik Rp56.000 dibanding UMP saat ini sebesar Rp1,74 juta.

2. DI Yogyakarta

Langkah yang sama diambil pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Upah minimum DIY untuk tahun 2021 naik sebesar 3,54%.  UMP yang saat ini Rp1,70 juta, bakal naik sebesar Rp61.000 menjadi Rp1,76 juta.

3. DKI Jakarta

Meski menaikkan UMP 2021 menjadi Rp4,4 juta dari Rp 4,2 juta, Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021 yakni pelaku usaha diperkenankan tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.

“Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya, Minggu (1/11/2020).

4. Jawa Timur

Provinsi lainnya yang akan tetap menaikkan UMP yakni Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar resmi menaikkan UMP sebesar Rp100.000.

"Setelah kami hitung bersama Dewan Pengupahan, kami sepakat menaikkan UMP sebesar Rp100.000. Dari semula Rp1,7 juta, kini jadi Rp1,8 juta sekian," ujar Khofifah, Minggu (1/11/2020).

5. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan menaikkan UMP sebesar 2% mulai 1 Januari 2020 dan telah disetujui Gubernur HM Nurdin Abdullah. Lewat Pergub Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 2021, UMP tahun depan naik menjadi Rp3,16 juta dari Rp3,10 juta.

Beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UMP tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan. Artinya UMP 2021 tidak mengalami kenaikan di antaranya, Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi kepala daerah yang tetap menaikkan UMP pekerja dan buruh pada tahun depan. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan sudah tepat meski kenaikannya tidak signifikan. Mereka tetap menggunakan formula penghitungan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Hal ini benar karena menggunakan PDB dengan menghitung year to year September 2019-2020 itulah yang benar, naikkan UMP 2021," kata Said dalam keterangan tertulis.

Oleh sebab itu, Said pun mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut keputusannya yang tidak menaikkan UMP Jabar 2021 yakni Rp1,8 juta. "Kami minta Gubernur Jawa Barat cabut Surat Keputusan yang tidak menaikkan UMP. Gubernur Jabar keliru menggunakan Surat Edaran Menaker, maka harus menggunakan PP 78 sebagaimana yang dilakukan Anies, Ganjar, dan Sri Sultan," katanya.

Said sekaligus meminta seluruh kepala daerah mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020 tentang tidak ada kenaikan UMP 2021 dengan alasan pandemi Covid-19.

"Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi di masing-masing daerah maka diputuskanlah berapa upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Abaikan surat edaran menaker tersebut," ucap Said.

UMP Jawa Barat

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2021 dipastikan tidak naik. Besarannya mengacu pada besaran UMP Jabar 2020, yakni Rp1.810.351,36.

Besaran tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Keputusan tersebut ditandatangai Gubernur Jabar Ridwan Kamil hari ini, Sabtu (31/10/2020).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jabar Taufik Garsadi mengatakan, keputusan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tertanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE Menaker tersebut, pentapan UMP tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36,” ungkapnya di Gedung Sate Bandung.

Keputusan tersebut juga dirumuskan dalam berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat nomor 561/51/X/Depeprov pada 27 Oktober 2020, perihal rekomendasi UMP Jawa Barat 2021. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari UMP Jabar tahun depan tidak naik.

"Dua alasan tersebut mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan," ungkap Taufik.

Dia mengatakan, pertimbangan pertama adalah karena belum adanya data mengenai hidup layak di Jabar untuk tahun ini. Aturan pada PP 78 Tahun 2015 mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan besaran Standar Kehidupan Layak (KHL) berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Namun sampai dengan rapat pleno Dewa Pengupahan Jabar pada 27 Oktober 2020, data-data BPS belum dirilis," ungkapnya.

Selain itu, dia mengatakan, PP Nomot 78 Tahun 2915 juga merumuskan penetapan besaran UMP dengan fomulasi UMP tahun berjalan dikali penambahan besaran inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Namun, kata dia, berdasarkan data BPS triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Jabar minus 5,98.

"Sehingga kalau dilihat inflasi year on year pada September itu 1,7. Maka seharusnya UMP Jabar dipastikan turun," ungkapnya.

Namun, pihaknya mengambil jalan tengah sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, yakni mengeluarkan UMP sama dengan besaran di 2020.

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers