web analytics
  

Resmi! UMP Jabar 2021 Dipastikan Tidak Naik, Ini Alasan-alasannya

Sabtu, 31 Oktober 2020 15:19 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, Resmi! UMP Jabar 2021 Dipastikan Tidak Naik, Ini Alasan-alasannya, UMP Jabar 2021,UMP Jabar,Upah Minimum Provinsi (UMP)

Seorang massa aksi berorasi di tengah hujan saat aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 serta pembatalan Omnibus Law di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10/2020). Meski diguyur hujan yang cukup lebat, massa aksi tetap unjuk rasa menuntut kenaikan UMP 2021 sebanyak 8%. (Ayobandung.com/Ryan Suherlan/Magang)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2021 dipastikan tidak naik. Besarannya mengacu pada besaran UMP Jabar 2020, yakni Rp 1.810.351,36.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menandatangani keputusan tersebut hari ini, Sabtu (31/10/2020).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jabar Taufik Garsadi mengatakan, keputusan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tertanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE Menaker tersebut, pentapan UMP Jabar 2021 sebesar Rp 1.810.351,36,” ungkapnya di Gedung Sate Bandung.

Keputusan tersebut juga dirumuskan dalam berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat nomor 561/51/X/Depeprov pada 27 Oktober 2020, perihal rekomendasi UMP Jawa Barat 2021. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari UMP Jabar 2021 tidak naik.

"Dua alasan tersebut mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan," ungkap Taufik.

Taufik mengatakan, pertimbangan pertama adalah karena belum adanya data mengenai hidup layak di Jabar untuk tahun ini. Aturan pada PP 78 Tahun 2015 mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan besaran Standar Kehidupan Layak (KHL) berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Namun sampai dengan rapat pleno Dewa Pengupahan Jabar pada 27 Oktober 2020, data-data BPS belum dirilis," ungkapnya.

Selain itu Taufik mengatakan, PP Nomot 78 Tahun 2915 juga merumuskan penetapan besaran UMP dengan fomulasi UMP tahun berjalan dikali penambahan besaran inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengatakan, berdasarkan data BPS triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Jabar minus 5,98.

"Sehingga kalau dilihat inflasi year on year pada September itu 1,7. Maka seharusnya UMP Jabar dipastikan turun," ungkapnya.

Jalan Tengah

Taufik Garsadi menyatakan, Pemprov Jabar mengambil jalan tengah sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, yakni menetapkan UMP Jabar 2021 sama dengan besaran di 2020.

"Berdasarkan hal tersebut, maka kita (ambil) jalan tengahnya mengikuti surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan,sama dengan tahun 2020. Sehingga sesuai dengan SE Menaker tersebut, pentapan UMP tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36,” paparnya.

Menurut Taufik, besaran UMP tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net agar tidak ada perusahaan di Jabar yang memberi upah di bawah besaran UMP. Sementara kabupaten/kota masih memiliki waktu hingga 21 November untuk menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

"Kami berharap bahwa UMP ini adalah dasar bagi seluruh kabupaten/kota sebagai social safety net, agar tidak ada lagi yang menerapkan di bawah UMP," ungkapnya. 

Buruh Memprotes

Buruh di Bandung dan Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyarakan penolakan terhadap rencana pemerintah tidak menaikkan UMP 2021. Selain menyiarkan pernyataan pers, mereka juga secara bergelombang melakukan unjuk rasa

"Ya, kami mau menuntut kenaikan UMP Jabar 2021, ini tidak adil buat kami," kata Dedi Ramadhan (38), salah satu buruh peserta unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung,Selasa (27/10/2020), kepada AyoBandung.com. 

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bandung Hermawan menyebut kebijakan pemerintah ini bukan saja menyalahi aturan yang dibuat sendiri,namun juga telah melukai jutaan buruh di Indonesia yang semakin tergerus kesejahteraannya selama pandemi Covid-19. 

“Yang rugi akibat pandemi bukan hanya pengusaha. Kami para buruh jauh lebih menderita. Sebagian teman kami sampai saat ini masih belum bisa kembali bekerja. Ada juga yang bekerja dengan pendapatan tinggal 25% saja,” kata Hermawan kepada Ayobandung.com lewat saluran telepon, Selasa (27/10/2020).

Editor: Tri Joko Her Riadi
dewanpers