web analytics
  

PSBB Bodebek Dilanjut, Wisatawan Puncak Bogor Dibatasi

Selasa, 27 Oktober 2020 16:07 WIB Husnul Khatimah
Umum - Regional, PSBB Bodebek Dilanjut, Wisatawan Puncak Bogor Dibatasi, PSBB Bodebek,PSBB Proporsional,Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan,Berita Bogor,Puncak Bogor,Libur Panjang,protokol kesehatan covid-19,3M Covid-19

Kemacetan di Puncak Bogor. (Antara)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di kawasan Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok (Bodebek) diperpanjang hingga 25 November 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan ini lantaran penyebaran Covid-19 di Bodebek belum mengalami penurunan.

"Memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sampai dengan tanggal 25 November 2020," tulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Kepgub terkait perpanjangan PSBB Proporsional di kawasan Bodebek, dikutip dari Republika, Selasa (27/10/2020)

Sementara itu, jelang libur panjang, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, agar masyarakat yang ingin berkunjung ke Puncak Bogor mematuhi protokol kesehatan yang telah dirancang Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Masyarakat yang ingin berkunjung ke puncak harus mengikuti peraturan sesuai Perbup yang sudah kita buat, batas kapasitas kunjungan 50% masih tetap berlaku," ujar Iwan, Selasa (28/10/2020).

Dia mengatakan, protokol kesehatan 3M akan lebih diperketat. Selain itu akan ada rapid test untuk mereka yang akan masuk ke wilayah Puncak Bogor.

"Kita sudah instruksikan camat khususnya Camat Ciawi, Megamendung dan Cisarua untuk memantau tempat-tempat wisata dan restoran dan memastikan Protokol Kesehatan 3M diterapkan secara maksimal,” katanya

Dia juga mengatakan, untuk mengantisipasi libur panjang, pihaknya menginginkan langkah-langkah strategis dari Satgas Kabupaten Bogor dan Satgas Kecamatan.

“Persiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 di tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa seperti tempat wisata, pasar, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, transportasi umum," ujar Iwan.

Khusus tempat wisata, berdasarkan pengalaman dan hasil monitoring Disbudpar setempat, menyatakan bahwa yang harus diwaspadai khususnya tempat wisata alam, pusat-pusat kuliner, dan oleh-oleh.

"Di lokasi-lokasi rawan kerumunan perlu dibuat titik pantau monev yang melibatkan satgas, lintas perangkat daerah, dan instansi vertikal untuk pengawasan disiplin gerakan masker (Gemas) dan penerapan protokol kesehatan 3M dan disiplin kapasitas tempat,” katanya.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel terkait

dewanpers