web analytics
  

Buruh Bandung Tuntut Kenaikan UMP 2021

Selasa, 27 Oktober 2020 12:25 WIB Fichri Hakiim
Bandung Raya - Bandung, Buruh Bandung Tuntut Kenaikan UMP 2021, demo buruh,Demo Buruh di Gedung Sate,UMK,UMP

Unjuk rasa buruh di di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (27/10/2020).  (ayobandung/Fichri Hakim)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Ratusan buruh melakukan unjuk rasa di Jalan Diponogoro tepatnya di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (27/10/2020). 

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, ada dua tuntutan utama yang buruh suarakan, yaitu menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dan pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Salah satu buruh, Dedi Ramadhan (38), mengatakan unjuk rasa ini digelar oleh beberapa elemen buruh.

"Kira-kira kurang lebih tiga ribuan buruh akan berkumpul dan menyuarakan aspirasinya. Kami disini menyuarakan aksi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, hal ini membuktikan bahwa kelompok buruh dan elemen elemen lainnya bersatu melawan ketidakadilan ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Ia juga menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

"Ya, kami mau menuntut kenaikan UMP Jabar 2021, ini tidak adil buat kami. Katanya demo hari ini bertepatan dengan Pemprov Jabar yang akan melakukan rapat pleno untuk menentukan UMP, nah itu tujuannya untuk menuntut kenaikan" tambahanya.

"Oleh karena itu, seiring dengan rencana penetapan UMP Jabar 2021, kami beberapa elemen buruh pun menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate," tutur Dedi.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berencana mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2021 pada hari ini Selasa, 27 Oktober 2020.

Sementara itu, waktu pengumuman UMP yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 November, telah dimajukan menjadi tanggal 27 Oktober, mengingat pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November cuti bersama sehingga hari kerja terakhir pada 27 Oktober. 

Daya Beli Bakal Menurun

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8%. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Menurut dia, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat bila dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 1998 hingga 2000.

Lebih lanjut Said mengungkapkan, apabila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Pihaknya juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers