web analytics
  

Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Daftar UMK se-Bandung Raya

Selasa, 27 Oktober 2020 11:53 WIB Tri Joko Her Riadi
Bandung Raya - Bandung, Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Daftar UMK se-Bandung Raya, UMK 2021 tidak naik,UMK 2021,upah minimum 2021 tidak naik,upah minimum 2021,UMK Kota Bandung,UMK Kota Cimahi,UMK Kabupaten Bandung,UMK Kabupaten Bandung Barat

Unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). (Ayobandung.com/Ryan Suherlan/magang)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM --  Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan, nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Dengan demikian, upah minimum tahun depan tidak akan mengalami kenaikan.

Berikut daftar UMK se-Bandung Raya yang dinyatakan masih akan berlaku hingga 2021.

Kota Bandung sebesar Rp3.623.778,91

Kota Cimahi sebesar Rp3.139.274,74

Kabupaten Bandung Rp3.139.275, 37

Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427.79

 

Protes keras buruh Bandung

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bandung Hermawan memprotes keputusan sepihak pemerintah meniadakan kenaikan UMK 2021.

Selain menyalahi aturan yang dibuat sendiri, pemerintah dinilai telah melukai jutaan buruh di Indonesia yang semakin tergerus kesejahteraannya selama pandemi Covid-19. 

“Yang rugi akibat pandemi bukan hanya pengusaha. Kami para buruh jauh lebih menderita. Sebagian teman kami sampai saat ini masih belum bisa kembali bekerja. Ada juga yang bekerja dengan pendapatan tinggal 25 persen saja,” kata Hermawan kepada Ayobandung.com lewat saluran telepon, Selasa (27/10/2020).  

Per 2018 lalu, tercatat jumlah buruh di Kota Bandung sekitar 106.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.000 di antaranya tergabung dalam berbagai serikat yang ada.

Pada April 2020, Pemerintah Kota Bandung melaporkan 52 perusahaan di Kota Bandung terdampak pandemi. Imbas lebih jauh, sebanyak 3.396 buruh dan karyawan mengalami PHK dan 5.804 orang lainnya dirumahkan sementara.

Hermawan memastikan, buruh Bandung akan melakukan protes dan perlawanan terhadap kebijakan penetapan UMK 2021. Para pengurus serikat pekerja segera melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah berikutnya. 

Selain menyampaikan surat ke pemerintah pusat, mereka juga akan menggelar unjuk rasa di hadapan para pejabat dan wakil rakyat tingkat kota.

“Kami juga menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi program-program untuk buruh. Sebagian program itu tidak efektif. Bus buruh, misalnya, hanya melintas di jalan-jalan utama, sementara pabrik-pabrik kami menjorok jauh di dalam,” ucap Hermawan.

Keputusan tidak naiknya nilai upah minimum diterbitkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya mengatakan, penerbitan SE ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19. Pandemi dinilai berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. 

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020).

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers