web analytics
  

Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Selasa, 27 Oktober 2020 11:07 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik, upah minimum 2021,upah minimum 2021 tidak naik,UMK 2021 tidak naik,UMK 2021

Buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Keputusan itu diterbitkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya mengatakan, penerbitan SE ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19. Pandemi dinilai berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. 

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
 
"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.

 

Buruh desak upah minimum tetap naik

Buruh se-Indonesia meminta agar upah minimum 2021 tetap naik. Mereka menolak keinginan kalangan pengusaha yang meminta agar tidak ada kenaikan upah minimum tahun depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8%. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

"Jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja," kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020).

Menurut dia, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat bila dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 1998 hingga 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%," ujarnya.

Lebih lanjut Said mengungkapkan, apabila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif untuk perekonomian.

Pihaknya juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

"Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum," katanya. 

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers