web analytics
  

Lepas Status Zona Merah, Cirebon Longgarkan Aktivitas Publik

Selasa, 27 Oktober 2020 09:39 WIB Erika Lia
Umum - Regional, Lepas Status Zona Merah, Cirebon Longgarkan Aktivitas Publik, Cirebon zona oranye,Kota Cirebon Zona Merah,Corona Cirebon,covid-19 cirebon

Pedagang di Pasar Kanoman menanti pembeli. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

CIREBON, AYOBANDUNG.COM -- Setelah Cirebon keluar dari zona merah, pemkot mencabut pembatasan aktivitas masyarakat lebih awal dari rencana semula. Namun, kebijakan itu terancam batal bila tak tercapai kesepakatan antara otoritas dengan para pelaku usaha.

Pembatasan aktivitas publik di Kota Cirebon dibatasi sejak 9 Oktober 2020, menyusul tingginya risiko penyebaran Covid-19 kala itu. Sedianya, pembatasan berlaku sampai 31 Oktober 2020.

Per hari ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan zona merah di Jabar hanyalah Kota Depok. Sepekan sebelumnya, Kota Cirebon dan Kota Bekasi berada dalam zona ini.

Pemkot Cirebon berencana mencabut pembatasan aktivitas mulai Selasa (27/10/2020). "Mulai besok (Selasa), pembatasan aktivitas masyarakat dicabut," kata Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, Senin (26/10/2020).

Dengan begitu, aktivitas sosial dan perekonomian di Kota Cirebon berjalan normal. Namun sebelum itu, dia menghendaki adanya pertemuan antara Satgas Pengendalian Covid-19 dengan seluruh pelaku usaha di Kota Cirebon.

Azis menyatakan, satgas, yang diwakili dirinya, akan menandatangani kesepakatan bersama pelaku usaha. Pihaknya berharap para pelaku usaha menaruh atensi tinggi terhadap rencana pertemuan ini demi mencapai kesepakatan.

"Kami akan head to head (berhadapan) dengan pengusaha untuk menandatangani gentlemen's agreement (kesepakatan)," cetusnya.

Bila pertemuan itu diabaikan, Azis mengancam pencabutan pembatasan aktivitas publik dibatalkan. Dia pun menginstruksikan instansi teknis terkait, seperti Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, untuk menghadirkan pelaku usaha dan menandatangani kesepakatan.

Azis menerangkan, para pelaku usaha rencananya dilibatkan sebagai agen-agen dalam upaya peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan di tempat usaha masing-masing. Metode ini sendiri mengadopsi kebijakan daerah lain, salah satunya Kota Bogor.

"Kalau melanggar, pencabutan izin usaha tak segan saya lakukan," tegasnya.

Azis meyakinkan, sanksi atas pelanggaran kali ini akan lebih ketat diterapkan, mengacu pada ketentuan Pemprov Jabar. Namun di sisi lain, dia pula menyatakan komitmennya untuk tak merugikan pelaku usaha, selama aturan mereka tegakkan.

Untuk ini, dia akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Teguran hingga sanksi administratif akan dijatuhkan bila masih ditemukan pelanggaran di tempat-tempat usaha.

Pertimbangan pencabutan pembatasan aktivitas sendiri, imbuh Azis, salah satunya berupa pemulihan ekonomi. Dia mengakui, penanganan Covid-19 masih membutuhkan biaya.

"Kita hidup berdampingan Covid-19, tapi tetap harus melawan. Caranya, disiplin terapkan protokol kesehatan melalui 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)," ujarnya.

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers