web analytics
  

Bawaslu Jabar Ajak Warga Berani Lapor Pelanggaran Pilkada

Senin, 26 Oktober 2020 19:53 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah,  Bawaslu Jabar Ajak Warga Berani Lapor Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Jabar,Pelanggaran Pilkada

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan. (Tri Junari)

LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat terus berupaya mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran Pilkada. Hal itu dilihat dari masih minimnya laporan pelanggaran dari masyarakat.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan menerangkan, di Pilkada 2019, dari 942 pelanggaran sebanyak 600-an hasil temuan Bawaslu dan 300-an laporan dari calon dan partai politik. Laporan pelanggaran dari masyarakat bahkan terbilang minim, laporan masih didominasi partai politik.

"Jika mengandalkan petugas Bawaslu tentu sulit, untuk itu Bawaslu mendorong agar masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran di Pilkada. Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada," kata Abdullah saat kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Lembang, Senin (26/10/2020).

Untuk itu, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat juga berani melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Apalagi fakta di lapangan politik transaksional masih banyak dilakukan. 

"Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada. Sebab gagasan untuk melibatkan publik sebenarnya adalah bagian dari kerja demokrasi," katanya.

Upaya mendongkrak partisipasi masyarakat salah satunya dengan menggulirkan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diikuti oleh peserta perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan digelar dari 25-27 Oktober 2020.

"SKPP ini terus kami lakukan agar merangsang keberanian masyarakat untuk mengawasi sekaligus melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi saat pemilu/pilkada," katanya.

Menurutnya langkah ini merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Apalagi praktik transaksional di pilkada masih menjadi ancaman nyata yang bisa merusak demokrasi. 

Hingga saat ini. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli lalu dengan predikat Lulus Memuaskan.

"Kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diterima bisa dipraktikan di lingkungan dan komunitasnya masing-masing," tandasnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers