web analytics
  

Bawaslu Jabar Ajak Warga Berani Lapor Pelanggaran Pilkada

Senin, 26 Oktober 2020 19:53 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah,  Bawaslu Jabar Ajak Warga Berani Lapor Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Jabar,Pelanggaran Pilkada

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan. (Tri Junari)

LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat terus berupaya mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran Pilkada. Hal itu dilihat dari masih minimnya laporan pelanggaran dari masyarakat.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan menerangkan, di Pilkada 2019, dari 942 pelanggaran sebanyak 600-an hasil temuan Bawaslu dan 300-an laporan dari calon dan partai politik. Laporan pelanggaran dari masyarakat bahkan terbilang minim, laporan masih didominasi partai politik.

"Jika mengandalkan petugas Bawaslu tentu sulit, untuk itu Bawaslu mendorong agar masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran di Pilkada. Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada," kata Abdullah saat kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Lembang, Senin (26/10/2020).

Untuk itu, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat juga berani melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Apalagi fakta di lapangan politik transaksional masih banyak dilakukan. 

"Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada. Sebab gagasan untuk melibatkan publik sebenarnya adalah bagian dari kerja demokrasi," katanya.

Upaya mendongkrak partisipasi masyarakat salah satunya dengan menggulirkan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diikuti oleh peserta perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan digelar dari 25-27 Oktober 2020.

"SKPP ini terus kami lakukan agar merangsang keberanian masyarakat untuk mengawasi sekaligus melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi saat pemilu/pilkada," katanya.

Menurutnya langkah ini merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Apalagi praktik transaksional di pilkada masih menjadi ancaman nyata yang bisa merusak demokrasi. 

Hingga saat ini. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli lalu dengan predikat Lulus Memuaskan.

"Kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diterima bisa dipraktikan di lingkungan dan komunitasnya masing-masing," tandasnya.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Zona Merah, Wisata Bandung Barat Tetap Ramai Pengunjung

Ngamprah Sabtu, 12 Juni 2021 | 14:31 WIB

Animo masyarakat menghabiskan libur akhir pekan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap tinggi, meski daerah ini berstatu...

Bandung Raya - Ngamprah, Zona Merah, Wisata Bandung Barat Tetap Ramai Pengunjung, Wisata Lembang,wisata bandung barat,Kabupaten Bandung Barat Zona Merah

Maling Beraksi di Parongpong, Motor dan Warung jadi Sasaran

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 19:47 WIB

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) kembali terjadi di Jalan Raya Cihanjuang, Kampung Tutugan RT 03 RW 05,...

Bandung Raya - Ngamprah, Maling Beraksi di Parongpong, Motor dan Warung jadi Sasaran, Maling di Parongpong,pencurian dengan kekerasan (curas),Kasus Curas KBB,Kasus Curas Bandung Barat,Polres Cimahi

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Su...

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 17:50 WIB

Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan...

Bandung Raya - Ngamprah, KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Sutisna,Masa Tahanan Bupati Bandung Barat Nonaktif,KPK Tahan Aa Umbara,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Korupsi Pengadaan Covid-19,Korupsi KBB,korupsi bandung barat

Simulasi PTM di Cimahi Dihentikan! Ini Penyebab Buruknya

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 15:41 WIB

 Simulasi PTM (Pembelajaran Tatap Muka) gelombang 2 dihentikan Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

Bandung Raya - Ngamprah, Simulasi PTM di Cimahi Dihentikan! Ini Penyebab Buruknya, Simulasi PTM,Cimahi,Dinas Pendidikan Kota Cimahi,Pembelajaran Tatap Muka

7 Pejabat Pemda Bandung Barat Kembali Diperiksa KPK, Ini Daftarnya

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 11:32 WIB

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 saksi yang terdiri dari 4 orang pihak swasta dan 7 pejabat Pemda Bandung Barat,...

Bandung Raya - Ngamprah, 7 Pejabat Pemda Bandung Barat Kembali Diperiksa KPK, Ini Daftarnya, KPK,Pejabat KBB,korupsi bansos Covid-19 KBB,korupsi bansos covid-19 Bandung Barat,kasus korupsi bansos covid-19,Pejabat KBB Korupsi,Korupsi dana Covid-19 KBB

Disebut Bakal Diperiksa KPK, Hengky Kurniawan Bilang Begini

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 09:59 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan disebut bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Bandung Raya - Ngamprah, Disebut Bakal Diperiksa KPK, Hengky Kurniawan Bilang Begini, Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan,kpk,Hengki Kurniawan KPK,KPK bandung barat,korupsi bandung barat

Klaster Baru di KBB : 27 Warga di Gununghalu Positif Covid-19

Ngamprah Jumat, 11 Juni 2021 | 08:40 WIB

Klaster baru penyebaran Covid-19 muncul di Kabupaten Bandung Barat (KBB), setelah 69 warga desa Cibogo Lembang terpapar...

Bandung Raya - Ngamprah, Klaster Baru di KBB : 27 Warga di Gununghalu Positif Covid-19, klaster baru di KBB,Covid-19 KBB,Covid-19 Gununghalu,Corona Gununghalu,Corona KBB,Kabupaten Bandung Barat

Pedagang di Jalan Padalarang KBB Mendadak Hilang Saat Razia PKL

Ngamprah Kamis, 10 Juni 2021 | 20:00 WIB

Pedagang di Jalan Padalarang KBB Mendadak hilang saat razia PKL. Tak pelak, rencana Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pu...

Bandung Raya - Ngamprah, Pedagang di Jalan Padalarang KBB Mendadak Hilang Saat Razia PKL, KBB,Razia PKL,Kabupaten Bandung Barat,pedagang kaki lima,Pedagang,Jalan Padalarang,Satuan Polisi Pamong Praja,Satpol PP

artikel terkait

dewanpers