web analytics
  

Apeksi: Banyak Catatan soal Omnibus Law dari Kepala Daerah

Minggu, 25 Oktober 2020 11:52 WIB Husnul Khatimah
Umum - Nasional, Apeksi: Banyak Catatan soal Omnibus Law dari Kepala Daerah, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi),Berita Nasional,Omnibus Law,UU Cipta Kerja,Wali Kota Bogor Bima Arya

ilustrasi demo penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Wakil Ketua Asoasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan, para kepala daerah banyak memberikan catatan terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terutama terkait dengan kewenangan daerah yang berkurang.

“Kami melihat ada catatan-catatan yang harus diselesaikan lewat aturan-aturan turunannya. Seperti proses perizinan flow-nya belum jelas, karena kewenangan menetapkan amdal tidak lagi di pemerintah daerah. Tapi sejauh mana pemerintah daerah masih bisa melakukan fungsi kontrol terhadap lingkungan hidup,” ungkap Bima Arya, Sabtu (24/10/2020).

Kemudian, lanjut Bima, ada pasal tentang program strategis nasional yang bisa menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. 

“Itu juga kami belum mendapatkan penjelasan. Menurut Pak Menteri akan ada diskresi dari kepala daerah untuk membatalkan itu, tetapi ruang diskresinya di mana? Rumusannya seperti apa di peraturan pemerintahnya? Itu belum jelas,” kata Bima yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

Lalu, menurut Bima, terkait Mal Pelayanan Publik (MPP). Pasalnya banyak daerah yang sudah mengadopsi sistem percepatan layanan ini dan dinilainya berjalan dengan baik.

"Tapi sekarang ditarik lagi ke pusat melalui Online Single Submission (OSS). Sejauh mana OSS ini bisa memastikan standarnya sama. Kami di daerah sudah ada standarnya, waktunya, biayanya dan lain-lain. Kalau di tarik ke pusat gimana? Kepala BKPM menyebutkan akan dibangun sistem yang baru. Tapi kami masih belum dapat penjelasannya,” tambah Bima.

Ia juga mempertanyakan bagaimana apabila OSS itu mengizinkan berdirinya unit usaha, tetapi secara sosial kemudian ada persoalan di situ. 

“Saya melihat bahwa tujuannya baik untuk investasi. Tapi investasi itu harus dipahami bukan sekedar konteks ekonomi. Tapi harus dilihat sebagai ekosistem lingkungan, ya sosial, budaya, harus diperhatikan juga. Bukan hanya menambah pundi-pundi saja tapi ada aspek lain,” katanya.

“Intinya banyak sekali catatan dari kami para kepala daerah. Kami menyambut baik itikad atau niat dari pemerintah pusat untuk melibatkan Apeksi dalam pembahasan aturan turunannya. Segera kami akan diberikan draf dari RPP. Kemudian kami segera juga akan menyampaikan catatan kami. Di Kota Bogor kami buat catatan tentang semua klaster dalam beberapa hari ini rampung. Kita akan kompilasi dengan masukan dari seluruh Indonesia. Jadi, Apeksi ini sikapnya konstruktif. Kita kritisi pasal-pasal secara substantif,” katanya.

Di Kota Bogor, kata Bima, telah dibentuk tim khusus yang berisikan 23 orang untuk mengkaji semua bidang. 

“Semua dikaji, urusan transportasi, buruh, UMKM, tata ruang, lingkungan, dan lain-lain. Dalam beberapa hari ke depan akan rampung, ini akan kita serahkan ke Apeksi untuk dikompilasi lalu diserahkan kepada kementerian terkait. Rekomendasi rumusan aturan turunan, PP atau Keppres,” kata Bima. 

Sumber: Ayobogor.com
Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Mobil Berlapis Emas Pak Haji Viral, Netiizen: Norak!

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 14:40 WIB

Sebuah video yang disebut-sebut menampilkan mobil sultan berlapis emas dan berlian mendadak viral. Salah satunya dibagi...

Umum - Nasional, Mobil Berlapis Emas Pak Haji Viral, Netiizen: Norak!, mobil berlapis emas,mobil berlapis emas pak haji,video mobil berlapis emas,mobil berlapis berlian,mobil emas pak haji

CEK FAKTA: Kadrun Dilarang Sholat di Masjid Hadiah Pangeran Arab untuk...

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 14:13 WIB

Sebuah unggahan di Facebook menampilkan desain gambar masjid disertai narasi “Mewah, Inilah Desain Masjid Hadiah Pangera...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Kadrun Dilarang Sholat di Masjid Hadiah Pangeran Arab untuk Jokowi di Solo, Cek Fakta,Cek Fakta Kardun Dilarang Salat,Masjid Pangeran Arab,Masjid Pangeran Arab di Solo

Prakerja Gelombang 13 Resmi Dibuka, Kuota Cuma 600,000 Orang

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 14:08 WIB

Pembukaan Kartu Prakerja gelombang 13 akhirnya dimulai pada pukul 12.00 WIB, Kamis (4/3/2021).

Umum - Nasional, Prakerja Gelombang 13 Resmi Dibuka, Kuota Cuma 600,000 Orang, pembukaan prakerja gelombang 13,Waktu Pembukaan Prakerja Gelombang 13,Prakerja gelombang 13,pendaftaran kartu prakerja gelombang 13,Program Kartu Prakerja

B117: Lebih Cepat Menular Tapi Masih Terdeteksi PCR

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 12:21 WIB

Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama memantau mutasi Covid-19 B117 yang ditemukan dari...

Umum - Nasional, B117: Lebih Cepat Menular Tapi Masih Terdeteksi PCR, Corona B117,B117,virus corona B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Jangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19, Bahaya!

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 12:15 WIB

Program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat sudah dimulai sejak bulan lalu. Setelah menerima vaksinasi dosis pertama at...

Umum - Nasional, Jangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19, Bahaya!, Sertifikat Vaksin,Sertifikat Vaksin Covid-19,vaksin corona,Vaksin Covid-19,Vaksinasi

Heboh Video Plat Bodong TNI, Begini Penjelasan Kapuspen

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 11:35 WIB

Jagad media sosial dihebohkan video seorang wanita yang menunjukkan kendaraan berpelat nomor dinas Mabes TNI. Wanita ter...

Umum - Nasional, Heboh Video Plat Bodong TNI, Begini Penjelasan Kapuspen , plat bodong tni,klarifikasi plat bodong tni,tiktok plat bodong tni,video plat bodong tni

Ini Format SMS Vaksin Covid-19 yang Asli, Jangan Sampai Tertipu!

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 11:29 WIB

Warga Negara Indonesia yang mendapat pesan singkat atau SMS dari Kementerian Kesehatan terkait undangan melakukan vaksin...

Umum - Nasional, Ini Format SMS Vaksin Covid-19 yang Asli, Jangan Sampai Tertipu!, sms vaksin,sms vaksin palsu,ciri sms vaksin asli,sms vaksin asli,undangan sms vaksin,sms vaksin masyarakat

Jokowi: Gaungkan Benci Produk-Produk Luar Negeri

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 11:18 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan kebijakan untuk mengembangkan pas...

Umum - Nasional, Jokowi: Gaungkan Benci Produk-Produk Luar Negeri, Jokowi,Jokowi benci produk luar negeri,Produk luar negeri,Cinta Produk Dalam Negeri,Produk Dalam Negeri,benci produk asing,jokowi benci produk asing,benci produk asing jokowi,benci produk luar negeri,kenapa jokowi benci produk asing

artikel terkait

dewanpers