web analytics
  

Pemogokan di Bandung Tahun 1923

Sabtu, 24 Oktober 2020 10:38 WIB Netizen Hafidz Azhar
Netizen, Pemogokan di Bandung Tahun 1923, Pemogokan di Bandung,Bandung Baheula,Demo

Mereka menyesalkan kebijakan yang disebutnya sebagai bezuiniging itu karena berbahaya bagi keberlangsungan hidup kaum buruh. Salah satu dukungan tersebut muncul dari surat kabar Padjadjaran: media berbahasa Sunda besutan Moh. Sanoesi. (Hafidz Azhar.)

Hafidz Azhar

Penulis lepas, alumnus pascasarjana Kajian Budaya Unpad, Redaktur situmang.com

Kala itu, ribuan orang berkumpul di sepanjang jalan, membentangkan spanduk sambil mulut membisu.

Massa yang tergolong dalam kelompok buruh dan pegawai rendahan itu, harus kehilangan mata pencahariannya, setelah pemerintah mengumumkan serangkaian aturan yang merugikan.

Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral Dirk Fock, mengeluarkan kebijakan yang tidak rasional bagi banyak kalangan. PHK sepihak disertai pengurangan berbagai tunjangan berimbas pada aksi protes kaum buruh dan para pegawai negara di hampir seluruh Pulau Jawa. Takashi Siraishi menyebutkan, jika kebijakan yang diumumkan pada tahun 1922 itu berisi tentang pemutusan kerja buruh yang tidak diperlukan. Ditambah, pemotongan upah, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan rumah dan tunjangan lainnya yang tentu menyengsarakan para pekerja (Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyatdi Jawa 1912-1926). 

Dalam Munculnya Elit Modern Indonesia dijelaskan, bahwa kebijakan terkait penghematan tahun 1922, mengakibatkan kondisi yang kian tertekan bagi kaum buruh. Sejak pertama kali diumumkan pada 1922, berbagai serikat pekerja telah melakukan upaya pemogokan karena dianggap terlalu menindas dan merugikan. Mereka terus bergerak menuntut pemerintah sampai jumlah massa aksi semakin bertambah. 

Di Bandung, kaum buruh diberi dukungan melalui media-media yang berafiliasi. Mereka menyesalkan kebijakan yang disebutnya sebagai bezuiniging itu karena berbahaya bagi keberlangsungan hidup kaum buruh. Salah satu dukungan tersebut muncul dari surat kabar Padjadjaran: media berbahasa Sunda besutan Moh. Sanoesi.

Dalam media itu, seorang penulis dengan nama samaran Si Tjepot, mengajak seluruh buruh agar saling menguatkan dan tetap bersatu untuk melawan kebijakan tersebut. Bahkan, penulis lain dengan inisial A, membuat surat terbuka yang khusus ditujukan kepada Bupati Bandung. Sebagaimana diberitakan pada edisi 5 Maret 1923.

Doemateng Boepati…Pohara roemandjoegna sarta dibarengan koe hate noe heran pohara, lantaran noe wadjib Pamarentah dina waktoe-waktoe ieu ngajakeun pangatoeran bezuiniging. Koe lantaran keukeuh dina hate, weleh henteu ngartina dina sababna pangna aja eta atoeran, sarta katimbang taja deui bapana rajat di sa afdeeling-afdeeling noe kataksir pantes nerangkeun ka rajatna noe masih baliloe iwal ti kandjeng Boepati…(Kepada Yang Terhormat Bupati…betapa tersentak disertai hati yang begitu keheranan, karena Pemerintah dalam waktu-waktu ini telah mengadakan peraturan bezuiniging. Oleh sebab dalam hati ini bersikuku, bukan saja tidak mengerti aturan itu, setelah dipikir-pikir tidak ada lagi bapaknya rakyat di afdeeling-afdeeling yang dianggap pantas menerangkan kepada rakyatnya yang masih tidak berpengetahuan kecuali kanjeng Bupati)”.

Pada bulan Februari 1923, 50 orang anggota polisi diketahui melakukan aksi protes di sekitaran Bandung.

Surat kabar Preangerbode edisi 3 Februari 1923 melaporkan, jika para polisi itu telah menerima hukuman pemecatan dan pengurangan upah oleh pemerintah. Mereka kebanyakan terdiri dari pegawai rendahan, dan mendesak pemerintah agar mengembalikan haknya serta memberikan upah yang layak.

Aksi pemogokan ini, sebetulnya, sudah terendus oleh aparat. Seluruh polisi pertahanan dikerahkan setiap saat untuk selalu berjaga-jaga. Karena ditakutkan akan terjadi pemogokan besar-besaran. Benar saja, pada bulan Mei 1923, kaum buruh dari berbagai wilayah menggelar pemogokan dengan jumlah ribuan orang. Mula-mula, aksi terpusat dari  Semarang, yang diorganisir oleh kalangan buruh kereta api, hingga akhirnya berimbas ke Bandung, dan diikuti oleh pemogokan buruh di Aceh.

Huru-hara pun terjadi, dan menyebabkan pada penangkapan lima orang aktivis di Bandung. Kelimanya antara lain, Moh. Sanoesi, S. Goenawan, Soediro, Kartadipoera serta Joedohadinoto dari V.S.T.P. (Vereenigingvan Spoor-en Tramweg Personel), yang dianggap menghasut para pegawai kereta api di Bandung untuk melakukan mogok kerja.

Berdasarkan laporan Algemeen Indisch Dagblad 16 Mei 1923 disebutkan, bahwa mereka yang ditangkap telah melanggar aturan dan terjerat pasal 161 bis. Isinya, terkait larangan menghasut dan mengganggu ketertiban di muka umum. Maka, kasus ini menyeret Moh. Sanoesi dan kawan-kawannya untuk diselidiki lebih lanjut sampai persidangan pun digelar dalam beberapa waktu berikutnya. Akibat kasus ini, surat kabar Matahari yang juga dikelola oleh Sanoesi dan S. Goenawan harus berhenti dua bulan lamanya, selama proses kasus pemogokan tersebut selesai diselidiki.

Tanggal 10 Oktober 1923, Landraad Bandung menggelar persidangan untuk dua orang tersangka kasus pemogokan. Dua orang itu, yakni S. Goenawan dan Soediro, masing-masing dijejali pertanyaan oleh jaksa penuntut. Goenawan mengaku, bahwa ia tidak melakukan penghasutan kepada tiga orang buruh kereta api seperti yang dinyatakan pihak aparat. Saat pemogokan berlangsung, dirinya tengah bersama Sanoesi untuk berbincang-bincang sejenak. Lalu, tidak lama setelah itu, Sanoesi kemudian pulang ke rumahnya, lantaran istrinya baru saja melahirkan. Berbeda dengan Goenawan, Soediro mengaku jika saat itu ia sedang berada di kediamannya. Ketika pemogokan berlangsung, dua orang jurnalis dari Sapoedjagat dan Kijahi Djagoer bertamu ke rumahnya sampai menjelang pukul 11 malam. Tak lama setelah mereka pergi, ia langsung mengunci pintunya dan segera berisitirahat.

Terkait pemogokan di Bandung, Soediro pun menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya lebih jauh. Bahkan, tiga orang saksi menyebutkan, jika dua orang penghasut kasus pemogokan itu dianggap kurang jelas rupanya. Termasuk kesaksian yang dinyatakan oleh redaktur surat kabar Obor (Sapoedjagat, tanggal 21 November 1923).

Delapan bulan berselang, pascapemogokan besar-besaran terjadi, aktivitas kelompok buruh kereta api (V.S.T.P.) pun berhenti, karena banyak di antara mereka mengalami pemutusan kerja.

Pada tanggal 2 Desember 1923, S.I. Bandung mengadakan pertemuan publik bagi kelompok V.S.T.P., yang dihadiri oleh 2000 orang laki-laki dan 100 orang perempuan.

Pertemuan itu dipimpin oleh Ahmad Basscha dari S.I. Merah yang fokus untuk membangkitkan kembali V.S.T.P. karena dianggap sudah tidak lagi beroperasi akibat pemogokan beberapa bulan yang lalu (Sapoedjagat 4 Desember 1923). Selain itu, A. Winanta bersama S. Darmoprawiro, membentuk sebuah komite derma untuk membantu ribuan buruh kereta api yang terlanjur di-PHK.

Komite ini, jelas mendapat persetujuan dari Asisten Residen, dan bukan hanya dilakukan di Bandung, komite ini hampir dilakukan oleh afdeling-afdeling S.I. Merah di wilayah lain (Matahari edisi 28 Juli 1923). Akhirnya, dari bantuan dan dukungan yang datang di berbagai kalangan, mereka yang dianggap mati, perlahan-perlahan mulai bangkit dari kuburnya. Mereka menggabungkan diri dengan kelompok pekerja lainnya, dan terlibat lagi ke dalam vergadering massa. Meski di benak mereka, pemutusan secara sepihak adalah bentuk ketidakadilan yang ditunjukkan Pemerintah Hindia Belanda secara sewenang-wenang dan tidak bisa dibiarkan walaupun mereka harus mensiasati beragam cara agar Pemerintah Hindia Belanda semakin kewalahan.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers